Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,70 persen ke level 5.839,785. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor pelemahan baru dengan menembus level Rp18.000 per dollar AS. Dari sisi arus modal, investor asing kembali membukukan
Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). RUU P2SK ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, Kamis (4/6/2026). RUU P2SK ini akan memberikan payung hukum untuk melakukan hapus buku dan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dan rumor yang berkembang di pasar, bukan karena memburuknya fundamental ekonomi maupun kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rupiah ditutup anjlok 0,72% ke level Rp17.967 per dolar AS pada Rabu (3/6/2026).
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menargetkan proses akuisisi PT Industri Kereta Api (INKA) dapat diselesaikan pada November 2026. Menurut Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa, Danantara telah memberikan mandat kepada KAI dan INKA pada 18 Mei 2026 untuk melakukan proses uji tuntas (due diligence)
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. Melalui perubahan Pasal 4, Danantara memperoleh sejumlah kewenangan strategis meliputi pengelolaan dividen dari holding investasi, holding operasional, maupun BUMN sesuai kepemilikan saham
Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan rasio kredit terhadap perekonomian Indonesia masih relatif rendah dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Putrama menyebut rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya sekitar 32%. Besaran tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Putrama menyebut
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mengalami penyusutan yang dalam pada April 2026, menjadi hanya sebesar US$90 juta, dari sebelumnya tercatat US$3,32 miliar pada Maret 2026. Kondisi itu dipicu melesatnya impor Indonesia dengan kenaikan 22,49% pada April 2026 menjadi US$25,21 miliar, sedangkan ekspor pertumbuhannya lebih rendah yakni 21,98%.
Rusia memberlakukan larangan sementara ekspor bahan bakar pesawat atau avtur guna menjaga ketersediaan pasokan di pasar domestik. Dalam pernyataan pemerintah Rusia yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Selasa (2/6/2026), pembatasan tersebut juga mencakup bahan bakar pesawat yang dibeli melalui bursa komoditas dan akan berlaku hingga 30 November 2026. Meski
Sejak 2018, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Nyatanya, kebijakan tersebut tak tepat sasaran. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah blak-blakan bahwa sejumlah pengusaha mengakali insentif pajak lewat praktik ‘arisan faktur’: mereka memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzetnya tetap berada di kisaran Rp400
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat berpotensi bergerak volatil seiring penyesuaian portofolio oleh para manajer investasi mengikuti rebalancing indeks MSCI yang akan mulai berlaku setelah penutupan perdagangan hari ini. IHSG dibuka melemah 17,42 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.112,77. Sementara itu, kelompok 45 saham
Pemerintah akan menerapkan aturan baru kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang akan berlaku pada 1 Juni 2026. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif kepada eksportir yang menempatkan DHE-nya ke sistem keuangan nasional.
