Bank Indonesia (BI) menyoroti masih tingginya nilai kredit ‘nganggur‘ atau fasilitas kredit yang belum digunakan (undisbursed loan) pada Maret 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tingkat undisbursed loan masih tinggi yakni mencapai 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia atau senilai Rp2.527,46 triliun. Jika dibandingkan dengan data bulan sebelumnya, nilai
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar
Lonjakan harga bahan baku plastik mulai menekan berbagai sektor industri, dari makanan dan minuman hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kenaikan ini dipicu oleh mahalnya minyak mentah, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian geopolitik, yang berujung pada meningkatnya biaya produksi kemasan plastik. Tekanan tersebut mendorong pelaku usaha mencari alternatif lebih
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut harga minyak goreng kemasan atau premium naik imbas kemahalan harga plastik. Busan telah memastikan ketersediaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku minyak goreng tidak ada masalah. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per hari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ungkap rencana pemungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026 tengah dipertimbangkan, agar pedagang pasar tradisional bisa bersaing dengan pelaku usaha di platform digital. Purbaya mengatakan penerapan pajak tersebut masih melihat kondisi daya beli masyarakat setelah kuartal II berakhir. Jika daya beli belum pulih,
MSCI mengumumkan pembaruan terkait penilaian free float untuk sekuritas Indonesia dalam indeks globalnya per 20 April 2026. “MSCI mencatat adanya reformasi transparansi pasar modal yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia,” sebagaimana dikutip dari pengumuman di situs resmi, Selasa, (21/4/2026). Reformasi tersebut mencakup
Wacana penghapusan iuran dari industri jasa keuangan untuk pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjadi perhatian publik. Usulan yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu dinilai membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Dalam usulan tersebut, DPR mendorong agar pendanaan OJK bersumber dari APBN melalui Penerimaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan menyalurkan kredit untuk membiayai program pemerintah, meskipun rencana tersebut mulai dimasukkan dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, kebijakan tersebut tidak bersifat memaksa dan tetap memberikan ruang bagi bank dalam menentukan strategi
Pemerintah menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp12 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang akan digelar pada Selasa (21/4/2026). Lelang ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Nilai penyerapan dana bahkan bisa mencapai hingga 200 persen dari target awal, tergantung
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai, Indonesia membutuhkan instrumen pajak khusus untuk menangkap lonjakan keuntungan (windfall) dari sektor sumber daya alam (SDA). Dalam kajian terbaru bertajuk Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Desain PRRT untuk Indonesia, Ariyo menyebut tanpa instrumen tersebut, sebagian besar rente
Mulai 1 Mei 2026, pemerintah akan menerapkan kebijakan baru tentang pengembalian lebih bayar pajak alias restitusi. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merevisi PMK No. 39/PMK.03/2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 119/2024. Mekanisme pengetatan restitusi itu dilakukan dengan audit menyeluruh. Proses audit akan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, nilainya hampir Rp500 miliar pada tahun ini. Secara rinci, pagu yang telah disiapkan untuk insentif PPh DTP
