Kementerian Keuangan mencatat utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp185,3 triliun. Realisasi itu setara 22,3 persen dari target pembiayaan utang APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun. Angka itu masih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,9 triliun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Juda
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp346,1 triliun atau sekitar 11 persen dari total pagu APBN 2026. Angka ini juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 63,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dirinci, belanja kementerian/lembaga (K/L)
Pemerintahan Presiden Donald Trump berencana melepaskan 172 juta barel minyak dari cadangan darurat Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya terkoordinasi negara-negara di seluruh dunia untuk meredakan lonjakan harga minyak mentah dan BBM di tengah perang Iran. Pelepasan cadangan yang diumumkan oleh Menteri Energi AS Chris Wright dalam sebuah pernyataan
Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyebut, kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) ke negara jauh lebih tinggi dibanding dividen yang disetorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua Umum AMTI Edy Sutopo mengatakan, IHT menyumbang pendapatan hingga Rp200 triliun pada 2024 sementara BUMN hanya kisaran Rp80 triliun. Edy menyebut, kontribusi industri tembakau
Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan IV 2025 mencatat kewajiban neto yang meningkat. Pada akhir triwulan IV 2025, kewajiban neto tercatat sebesar 272,6 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan III 2025 sebesar 261,8 miliar dolar AS. Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan
Sejumlah lembaga internasional baik menyoroti kinerja pemungutan pajak yang dianggap sebagai biang keladi dari lunturnya kredibilitas fiskal pemerintah. Sorotan teranyar datang dari tiga lembaga pemeringkat global yakni Moody’s, S&P dan Fitch. Moody’s dan Fitch telah menurunkan outlook dari stabil ke negatif. Penurunan outlook itu merupakan imbas dari kekhawatiran pasar terhadap kredibilitas
PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT. SMI merilis Obligasi Ritel Infrastruktur (ORIS). Instrumen investasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I PT. SMI Tahap II Tahun 2026. Direktur Utama PT. SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan nantinya seluruh dana yang didapat dari penjualan obligasi ini akan digunakan
Pelemahan nilai tukar rupiah yang terus mendekati level Rp17.000 per dollar AS mulai memunculkan kekhawatiran efek berantai bagi perekonomian nasional, mulai dari potensi kenaikan bunga kredit perbankan hingga ancaman lonjakan harga kebutuhan pokok. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai kenaikan suku bunga menjadi salah satu opsi yang berpotensi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (9/3) dipicu oleh pernyataan sejumlah ekonom terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Rupiah pada Senin pagi sempat melemah hingga menyentuh level Rp17.090 per dolar Amerika Serikat (AS) pada pukul 09.03 WIB. Namun pada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan piutang pembiayaan syariah pada Januari 2026 tumbuh 10,96 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp31,05 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan kinerja positif intermediasi industri keuangan syariah tersebut salah satunya didukung
Pemerintah membuka opsi untuk memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Langkah tersebut menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga melampaui batas aman 3 persen terhadap
Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai sektor perumahan berpotensi memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, pembangunan perumahan dapat menyumbang sekitar 1,5 persen hingga 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Hashim menjelaskan sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap aktivitas ekonomi. “Perumahan itu dampak terhadap ekonomi kita
