Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyakini nilai tukar rupiah bakal kembali ke level fundamentalnya. Hal ini didasari adanya aliran modal asing yang masuk ke dalam negeri terutama di pasar Surat Berharga Negara (SBN) lalu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Selama April 2026, inflow di pasar SBN dan
Pemerintah mulai menyiapkan langkah stabilisasi pasar keuangan setelah nilai tukar rupiah nyaris menyentuh level psikologis Rp17.500 per dollar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mulai mengaktifkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas pasar obligasi negara mulai Rabu (13/5/2026), termasuk melalui intervensi di
Penguatan keuangan berkelanjutan perlu didukung data emisi karbon yang kredibel, terstandar, andal, dan dapat diperbandingkan. “Kalkulator Hijau versi 2 menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan konsistensi dan standardisasi penghitungan emisi karbon,” demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Kalkulator Hijau versi 2 diharapkan membantu pelaku usaha dan lembaga keuangan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menginginkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 5 persen ke depan tidak hanya mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Frederica menyebut OJK juga mendorong perusahaan-perusahaan BUMN lain ikut terlibat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Frederica menyambut baik rencana Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat hingga enam bulan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan hartanya di luar negeri untuk segera membawa masuk dana tersebut dan melaporkan kewajiban pajaknya. Ia menegaskan akan menjalankan prosedur perpajakan secara normal dan memberikan waktu hingga akhir tahun untuk wajib pajak mematuhi
Rencana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk menuntaskan pemeriksaan wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty diragukan bisa efektif untuk mendongkrak penerimaan negara. Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meragukan efektifivitas strategi itu dalam menghasilkan penerimaan. Fajry mengungkapkan bahwa keraguannya
Harga gabah yang sudah menembus level tinggi saat panen raya berisiko menguji stabilitas harga beras pada kuartal II/2026, ketika produksi nasional mulai turun dan luas panen menyusut. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 sebesar 9,61 juta ton. Angka itu turun 0,87 juta ton
Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.350 per dolar AS pada perdagangan Jumat (8/5) pagi. Mata uang Garuda melemah 17 poin atau 0,10 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang bergerak bervariasi terhadap dolar AS. Yuan China turun 0,03 persen, peso Filipina melemah 0,11 persen, dan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan pembebasan pungutan pajak atas aksi korporasi BUMN sampai dengan 2029. Purbaya mengatakan bahwa keputusan untuk memberikan insentif fiskal kepada perusahaan pelat merah ini guna mendukung efisiensi BUMN. Sebab, kini Danantara tengah melaksanakan upaya perampingan BUMN dari sekitar 1.000 ke 250-an perusahaan saja.
Kejati DKI Jakarta telah menahan tiga petinggi platform fintech lending KoinWorks terkait dugaan korupsi penyaluran kredit. Ketiganya yakni mantan Direktur Utama sekaligus Komisaris PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) BH, Direktur Operasional PT LAT BAA, serta Direktur Utama PT LAT JB. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma mengatakan, ketiganya
Utang pemerintah sampai dengan 31 Maret 2026 tembus Rp9.920,42 triliun. Posisi ini naik hampir 3% dari level periode sampai Desember 2025 yaitu Rp9.637,9 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal I/2026 itu setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF). Tujuannya, untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara sekaligus menahan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Menurut Purbaya, skema dana stabilisasi obligasi tersebut sebenarnya sudah pernah dimiliki Kementerian Keuangan, namun
