Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai membayangi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS. Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009. Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.
PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur untuk penerbangan domestik per 1 Juli 2026. Penurunan harga ini dilakukan seiring evaluasi berkala harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Untuk avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, harga sebelum pajak turun dari
Laporan S&P Global menunjukkan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. “Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun,” ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P
Survei oleh Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds) mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang. Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyampaikan akan terdapat penambahan keanggotaan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan penanganan kasus penipuan di Indonesia. Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan penambahan keanggotaan di Satgas PASTI, yaitu Kementerian Keuangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dana yang dihimpun melalui penawaran umum perdana saham (IPO) sepanjang 2025 meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya di tengah dinamika pasar keuangan. Direktur Utama BEI Jeffery Hendrik mengatakan sepanjang 2025 terdapat 26 perusahaan yang melantai di bursa dengan total kapitalisasi pasar mencapai Rp155,2 triliun saat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penurunan bunga kredit ultra mikro yang menjadi 8% dari semula di rentang 18-25% segera berlaku. Saat ini, pemerintah menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menjalankan kebijakan tersebut. “Realisasi segera. Kita lagi nunggu PMK. Bukan tahun ini. Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan,”
Pengusaha kapal dan pelayaran Indonesia memberikan beberapa catatan khusus soal kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam (SDA) lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Sejauh ini, pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) masih memantau dampak yang terjadi imbas kebijakan ekspor satu pintu. Ketua Umum
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge akan dihapus setelah pemerintah memberlakukan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat yang baru. Menurut Dudy, TBA sudah mencakup seluruh komponen biaya operasional maskapai, termasuk biaya bahan bakar. TBA yang berlaku saat ini terakhir ditetapkan pada 2019. Dudy
