Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan penyesuaian ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan agar lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan mengatur arah penyaluran kredit perbankan agar dapat selaras dengan
Harga minyak anjlok, obligasi menguat, dan harga saham melonjak pada hari Rabu (8/4/2026) setelah gencatan senjata dua minggu di Timur Tengah memicu reli pelepasan ketegangan (relief rally), seiring investor menyambut kemungkinan dimulainya kembali aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Reuters melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia
Tekanan geopolitik global mulai menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melonjak 140,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,8 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, Purbaya memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga. Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak
Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) memicu perubahan berantai di sektor penerbangan. Pemerintah menaikkan fuel surcharge, menahan lonjakan tiket lewat subsidi, sementara maskapai mulai menyesuaikan rute dan kapasitas demi menjaga keberlangsungan operasional. Harga avtur yang mencapai Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta menjadi pemicu utama. Dengan porsi biaya bahan bakar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak melemah di tengah pelaku pasar masih mencermati perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. IHSG dibuka melemah 25,22 poin atau 0,36 persen ke posisi 7.001,56. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau
Gejolak pasar saham di Indonesia diprediksi belum berakhir pada April 2026. Ada kemungkinan investor asing keluar dari pasar saham domestik. Hal ini menyusul pengumuman terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru terkait pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan ini membuka penggunaan dana transfer ke daerah untuk mendukung pembangunan koperasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026. Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan. Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meski terjadi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik. Purbaya menyatakan, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), bahkan dengan asumsi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan (mtm), melambat dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,68% (mtm). Secara rinci, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 110,57 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret 2026, dengan inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 0,94%. Pendorong utama inflasi bulanan masih
PT Aneka Tambang Tbk meminta pemerintah menyamakan perlakuan pajak antara emas dan perak batangan dengan tak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk perak murni. Saat ini, perak murni masih dikenakan PPN sebesar 12 persen, sementara emas batangan murni sudah mendapatkan fasilitas tersebut. Direktur Utama Antam, Untung Budiharto mengatakan perbedaan perlakuan
