Posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar 444,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 2,1% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0% (yoy). Struktur ULN Indonesia tetap sehat, hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi program intensifikasi penerimaan pajak hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp74,8 triliun atau tumbuh 33% secara tahunan (year on year/yoy). Kemudian, Bimo mengungkapkan dari capaian Rp74,8 triliun, kontribusi terbesar berasal dari kegiatan pengawasan yang menghasilkan penerimaan Rp34,7 triliun atau naik 42,8% dibandingkan periode
S&P Global Ratings memperkirakan utang pemerintah Indonesia akan meningkat rata-rata sebesar 2,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun pada periode 2026-2029. Sementara itu, rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah diperkirakan tetap berada di atas 15% pada 2026-2027. “Berdasarkan asumsi di atas, utang pemerintah umum bersih dapat meningkat menjadi 37,4% dari
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sukses menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 23 juta nasabah ultra mikro hingga pertengahan Juni 2026. Angka tersebut mencakup perluasan pembiayaan ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) untuk mendorong UMKM, khususnya skala ultra mikro. PNM hadir melalui 4.035 unit dimana 516 di antaranya berada di
Pemerintah memutuskan memangkas harga BBM nonsubsidi khusus untuk kapal nelayan berkapasitas 30 gross tonnage (GT) hingga 200 GT menjadi Rp15.000 per liter. Kebijakan ini disepakati dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto dengan menteri terkait dan dipastikan tidak akan membebani APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa intervensi harga ini dilakukan
Pemerintah mulai membangun fondasi industri plasma nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor produk obat derivat plasma (PODP). Kementerian Kesehatan menetapkan perusahaan biofarmasi global Takeda sebagai industri farmasi yang dapat menyelenggarakan fraksionasi plasma. Penetapan itu memungkinkan perusahaan mengembangkan kegiatan pengumpulan plasma dan fraksionasi secara bertahap sebagai bagian dari pembangunan industri plasma
Impor garam industri kembali meningkat pada awal 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor garam industri dengan kode HS 25010093 mencapai sekitar 936.000 ton sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat 13,1% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan mulai mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mulai Agustus 2026. Peresmian pabrik CPO akan dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara proyek PLTS akan diresmikan di Pulau Sembur
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, gelontoran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank pelat merah dapat mendorong pembiayaan pindar atau fintech peer-to-peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjabarkan, pada Mei 2026, pendanaan dari perbankan melalui pindar
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 12,27 km pada 2027. Target tersebut menyusut seiring pagu indikatif anggaran yang diterima Ditjen Bina Marga yang hanya mencapai Rp29,24 triliun. Anggaran tersebut hanya cukup untuk mendanai pembangunan jalan nasional baru sepanjang 200,44 km, peningkatan
Indonesia resmi memasuki era biodiesel B50 setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan tersebut pada Kamis (9/7/2026). Selain menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan mandatori B50, kebijakan ini diklaim mengakhiri impor solar, sekaligus menjaga harga Biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, penerapan B50 membuat Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. “Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon
