PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan untuk mendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kepastian skema kontrak jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). PLN siap menjalankan skema PPA jangka panjang dengan durasi 30 tahun. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar menilai program PSEL menjadi
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap mengimplementasikan Program Penjaminan Polis (PPP). Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan Purba menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan tiga skenario implementasi PPP pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ferdinan menerangkan skenario pertama adalah optimistis yang memungkinkan program diaktifkan pada April
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan percepatan proyek dilakukan bersama pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia. Fokus awal pembangunan berada di dua lokasi
Pemerintah Indonesia menunjuk sejumlah bank untuk mengatur penerbitan perdana obligasi panda (panda bond) berdenominasi yuan di pasar obligasi antarbank China. Berdasarkan dokumen mandat yang ditinjau Reuters, Bank of China akan bertindak sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner dalam penerbitan tersebut. Sementara itu, China International Capital Corporation (CICC), CITIC Securities, DBS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026 lalu. Dalam surat edaran
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadwalkan lelang sembilan seri surat utang negara (SUN) besok, Selasa (21/7/2026). Target indikatif lelang sembilan seri SUN itu senilai Rp32 triliun, dengan target maksimal yang dimenangkan 150 persen dari target indikatif. Adapun sembilan seri surat utang berdenominasi rupiah yang
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings Indonesia menurunkan peringkat nasional jangka panjang PT Pos Indonesia (POST) menjadi ‘C(idn)’ dari sebelumnya ‘A(idn)’. Pada saat yang sama, Fitch juga memangkas peringkat surat utang senior tanpa jaminan perusahaan ke level yang sama setelah Pos Indonesia gagal membayar cicilan imbalan (ijarah return) sukuk yang jatuh
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, untuk pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada September mendatang, pemerintah telah memberikan kepastian mengenai jadwal pengembaliannya sehingga pihaknya dapat mempersiapkan likuiditas lebih baik. Nixon mengaku tidak mengingat besaran dana yang akan dikembalikan ke pemerintah pada September mendatang. Namun, posisi terakhir dana SAL
Investasi di sektor hilirisasi terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan investasi nasional. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun sepanjang semester I-2026, atau tumbuh 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, keuntungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan dibagi dan menjadi pendapatan asli desa (PADes). Sehingga memberikan manfaat langsung bagi pemerintah desa. Yandri menambahkan, pemerintah desa berkepentingan untuk ikut memastikan keberhasilan KDKMP. Selain masuk ke kas desa, keberhasilan KDKMP juga
Pemerintah resmi menaikkan tarif berbagai layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Hukum mulai 1 Agustus 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026. Kebijakan ini muncul di tengah keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif pajak, sementara penerimaan pajak tahun ini diproyeksikan tidak mencapai target APBN 2026. Sebaliknya, proyeksi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP akan memperoleh akses pembiayaan melalui pinjaman perbankan senilai Rp3 miliar. Pinjaman ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2025. Nantinya, pinjaman ini akan dipakai untuk mendukung permodalan, operasional dan perluasan usaha KDKMP. Purbaya yakin
