Prospek penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2026 kian menantang. Kombinasi berbagai faktor diperkirakan memicu salah satu penerimaan perpajakan ini meleset sehingga memicu shortfall sekitar Rp15 triliun dan berpotensi melebar. Hingga semester I/2026, penerimaan kepabeanan dan cukai telah terealisasi Rp152 triliun atau 45,2% dari target Rp335 triliun. Pertumbuhannya mencapai 3,4% (yoy)
Jumlah kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan perbankan yang masih mencapai Rp2.490 triliun hingga Juni 2026. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), nilai undisbursed loan tersebut setara 21,52% dari total plafon kredit. Meski masih tinggi, angkanya mulai menurun dibandingkan Mei 2026 yang mencapai Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit.
Survei Perbankan BI Triwulan II 2026 menunjukkan, responden memperkirakan kebijakan standar penyaluran kredit pada kuartal III-2026 mendatang bakal lebih longgar dibanding dengan kuartal sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari indeks lending standard (ILS) yang melandai ke minus 2,25. Jika dibandingkan, pada kuartal II-2026 posisi ILS ada di 1,03. Kelonggaran terjadi di seluruh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan pengawasan sembarangan terhadap rekening wajib pajak, melainkan bagian dari penguatan administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengawasan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya tidak perlu merasa cemas. Penegasan itu menyusul terbitnya
PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan untuk mendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kepastian skema kontrak jual-beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA). PLN siap menjalankan skema PPA jangka panjang dengan durasi 30 tahun. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar menilai program PSEL menjadi
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersiap mengimplementasikan Program Penjaminan Polis (PPP). Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan Purba menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan tiga skenario implementasi PPP pasca amandemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ferdinan menerangkan skenario pertama adalah optimistis yang memungkinkan program diaktifkan pada April
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan percepatan proyek dilakukan bersama pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia. Fokus awal pembangunan berada di dua lokasi
Pemerintah Indonesia menunjuk sejumlah bank untuk mengatur penerbitan perdana obligasi panda (panda bond) berdenominasi yuan di pasar obligasi antarbank China. Berdasarkan dokumen mandat yang ditinjau Reuters, Bank of China akan bertindak sebagai lead underwriter sekaligus lead bookrunner dalam penerbitan tersebut. Sementara itu, China International Capital Corporation (CICC), CITIC Securities, DBS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Surat edaran ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026 lalu. Dalam surat edaran
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadwalkan lelang sembilan seri surat utang negara (SUN) besok, Selasa (21/7/2026). Target indikatif lelang sembilan seri SUN itu senilai Rp32 triliun, dengan target maksimal yang dimenangkan 150 persen dari target indikatif. Adapun sembilan seri surat utang berdenominasi rupiah yang
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings Indonesia menurunkan peringkat nasional jangka panjang PT Pos Indonesia (POST) menjadi ‘C(idn)’ dari sebelumnya ‘A(idn)’. Pada saat yang sama, Fitch juga memangkas peringkat surat utang senior tanpa jaminan perusahaan ke level yang sama setelah Pos Indonesia gagal membayar cicilan imbalan (ijarah return) sukuk yang jatuh
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, untuk pengembalian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada September mendatang, pemerintah telah memberikan kepastian mengenai jadwal pengembaliannya sehingga pihaknya dapat mempersiapkan likuiditas lebih baik. Nixon mengaku tidak mengingat besaran dana yang akan dikembalikan ke pemerintah pada September mendatang. Namun, posisi terakhir dana SAL
