Harga batu bara tercatat naik signifikan secara year to date (ytd) dari US$106 per ton pada Januari 2026 menjadi US$134,9 per ton pada awal April 2026. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024 dan jauh di atas posisi April 2025 yang sempat turun ke US$90 per ton. Adapun kenaikan
Pemerintah menyiapkan terobosan baru untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mendongkrak penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah telah merampungkan skema legalisasi rokok ilegal yang mendorong pelaku usaha masuk ke sistem resmi dan membayar cukai. Proposal kebijakan tersebut dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPR sebelum diterapkan. Pemerintah
Harga minyak dunia melonjak lebih dari 7 persen hingga menembus level US$100 per barel pada awal perdagangan Senin (13/4/2026) pagi. Seiring rencana Amerika Serikat (AS) memblokade jalur pelayaran menuju Iran melalui Selat Hormuz, setelah negosiasi damai antara Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Melansir Reuters, minyak mentah Brent tercatat naik
Harga plastik kemasan yang melambung menjadi beban bagi pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bisnis makanan dan minuman. Tanpa intervensi dari pemerintah, para pedagang saat ini bagai makan buah simalakama. Para penjual yang tidak menaikkan harga produk di tengah kenaikan harga plastik terancam mengalami penyusutan laba. Di sisi lain, pedagang
Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula
Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi Oktober 2025 sebesar 4,8 persen. Namun ada perbedaan respons mencolok ditunjukkan dua pejabat ekonomi utama pemerintah dalam menanggapi proyeksi terbaru Bank Dunia tersebut. Pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru mengkritik proyeksi
Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada
Cadangan devisa Indonesia kembali tergerus pada Maret 2026, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa turun menjadi US$148,2 miliar, dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026. Penurunan ini mencerminkan kombinasi arus dana masuk dan keluar. Di satu sisi, ada pemasukan dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Namun
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan
Kinerja penerimaan pajak mulai kehilangan momentum pada Maret 2026. Perlambatan ini menjadi sinyal peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewaspadai risiko tidak tercapainya target penerimaan tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, meski secara kumulatif penerimaan masih tumbuh positif, lajunya mulai melemah. Setelah sempat melesat sekitar 30 persen
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Proyeksi ini tertuang dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu (8/4/2026). Meski direvisi turun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur
Pemerintah bersiap memberlakukan revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam waktu dekat. Setelah melalui penyempurnaan akhir, beleid tersebut tinggal menunggu proses pengundangan dan ditargetkan efektif pada April 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perubahan aturan ini bersifat terbatas, terutama untuk mengakomodasi masukan sejumlah pihak yang
