Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Pakai QRIS Ada Biaya Admin? Ini Penjelasan BI
Percepatan teknologi digital yang menjalar ke industri jasa keuangan tentunya makin memudahkan masyarakat dalam aktivitas transaksi atau pembayaran. Sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per Oktober 2025, QRIS sudah memiliki 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun. Artinya,...
Revisi UU Pemilu: Paradoks Demokrasi Lokal di Era Digital
Wacana pengembalian pilkada ke DPRD kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran dan pencegahan politik uang, bahkan mendapat sinyal dukungan dari Presiden. Namun, arah kebijakan ini dinilai paradoksal karena di tengah kemajuan teknologi dan peluang demokrasi digital, justru ruang partisipasi rakyat semakin dipersempit. Padahal, teknologi...
Wamen LH: Merawat Alam Adalah Amanat Konstitusi
Dalam diskusi bertajuk “Merawat Bumi Menguatkan Solidaritas Menjaga Masa Depan Bangsa” di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa upaya memulihkan dan menjaga lingkungan hidup merupakan mandat konstitusional yang wajib dijalankan negara....
Sabda Mahkamah Konstitusi yang Mengunci Pilkada Langsung
Sejumlah putusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa alih-alih membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, MK berulang kali mengunci pilkada sebagai pemilihan yang harus dilaksanakan secara langsung. Dasar konstitusional bagi pelaksanaan pilkada langsung diawali dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Melalui putusan...
Alasan Yogyakarta Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga Maret 2026. Perpanjangan status siaga darurat tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432 Tahun 2025 dan berlaku mulai 20 Desember 2025 hingga 19 Maret 2026. Ancaman yang diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca...
Fokus pada Revisi UU Pemilu
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menimbulkan kontroversi. Namun, hal yang lebih urgen untuk segera dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu seharusnya sudah diselesaikan sebelum seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026. Sementara Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi...
Search