Berdasarkan laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 11,8% atau di urutan ke-3 terbawah dari 38 negara yang disurvei. Kinerja pajak Indonesia sedikit lebih baik dari Timor Leste (10%) dan Bangladesh (6,7%). Angka rasio
Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mungkin telah mereda, tetapi dampaknya terhadap perekonomian global diperkirakan masih akan terasa dalam beberapa tahun ke depan. Menurut analisis Bloomberg Economics, Senin (6/7/2026), bank sentral di berbagai negara diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level lebih tinggi hingga 2028 dibandingkan proyeksi sebelum konflik di
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri mencapai Rp9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Jumlah itu naik 81,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp5,05 triliun. Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jumlah ASN yang
Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk membangun ekosistem perkebunan sawit berbasis koperasi. Melalui kerja sama tersebut, sekitar 20% lahan sawit produktif akan dikelola koperasi dalam skema plasma. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pola kemitraan tersebut dirancang dengan menempatkan Agrinas Palma sebagai inti, sedangkan koperasi petani
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan permintaan tambahan anggaran pada 2027 yang disampaikan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp984 triliun. Dia menegaskan tidak akan mengabulkan semua permintaan tambahan anggaran. Purbaya memastikan tambahan anggaran hanya diberikan kepada K/L yang layak dan memiliki program prioritas. Menurutnya, langkah ini dilakukan karena menjaga defisit Anggaran
Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai membayangi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS. Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan kalangan buruh agar pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dihapus sepenuhnya. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan pemungutan pajak pada pencairan klaim JHT sudah berlaku sejak 2009. Adapun ketentuan yang selama ini berlaku yaitu iuran JHT
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.
PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur untuk penerbangan domestik per 1 Juli 2026. Penurunan harga ini dilakukan seiring evaluasi berkala harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia. Untuk avtur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta, harga sebelum pajak turun dari
Laporan S&P Global menunjukkan indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. “Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun,” ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P
Survei oleh Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds) mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang. Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan
