Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Indonesia pada Kuartal I-2026 diperkirakan mengalami penurunan seiring tren pelemahan harga komoditas global. Kondisi ini berdampak langsung pada komoditas unggulan nasional seperti batubara dan crude palm oil (CPO), yang selama ini menjadi kontributor utama PNBP dari sektor sumber daya alam (SDA). Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya
Perusahaan-perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan dagang dan investasi senilai lebih dari US$7 miliar pada Rabu (18/2/2026). Melansir Reuters Kamis (19/2/2026), kesepakatan tersebut diumumkan oleh U.S.-ASEAN Business Council (USABC) dan ditandatangani dalam jamuan makan malam untuk Presiden Prabowo yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS. Berdasarkan lembar fakta USABC, perjanjian
Negosasi kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bakal segera memasuki babak baru seiring dengan bakal digelarnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026. Sejumlah pengusaha pun menyampaikan sederet catatan penting yang perlu diperhatikan pemerintah menjelang ditekennya kesepakatan dagang dengan AS. Industri tekstil
Pemerintah mewajibkan pengalokasian lebih dari 58% pagu dana desa untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Kebijakan itu memicu kontroversi karena dianggap membatasi ruang gerak desa untuk menentukan arah penggunaan anggarannya. Sebagai catatan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026, total alokasi Dana Desa 2026 dipatok sebesar Rp60,57 triliun.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa terhadap kinerja ekspor baja nasional. Bagi importir UE, termasuk Indonesia, wajib membeli sertifikat CBAM sesuai emisi produk, yang harganya terkait dengan harga karbon di EU ETS (Sistem Perdagangan Emisi UE). Kepala Badan Standardisasi
Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026. Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya. Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas
Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian dagang timbal balik (reciprocal trade agreement) final dengan Taiwan yang menetapkan tarif impor sebesar 15% untuk produk asal Taiwan. Di sisi lain, Taiwan berkomitmen untuk menghapus atau menurunkan tarif atas hampir seluruh barang asal AS secara bertahap. Dokumen
Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan program agar Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) bisa mendapatkan label hijau. Hal itu nantinya akan memudahkan UMKM tersebut mendapatkan pembiayaan dari perbankan hingga mendapatkan pasar khususnya pasar internasional. Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI) Heru Rahadian menyampaikan bahwa BI
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sekitar 268 emiten dari 956 perusahaan tercatat masih memiliki porsi saham publik yang dapat diperdagangkan (free float) di bawah 15 persen. Hal itu disampaikan Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik saat merespons kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi emiten hengkang dari bursa (delisting)
Sejumlah investor disebut melobi Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatra yang diduga melanggar aturan pemanfaatan hutan. Hal itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Indonesia. Hashim menyebut, permintaan itu datang dari pengusaha asal Amerika Serikat (AS) setelah pemerintah mengumumkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, melaporkan perkembangan 18 proyek hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Enam di antaranya telah memasuki tahap groundbreaking. Dalam catatan Kontan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah melaksanakan groundbreaking fase pertama atas
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, dugaan kebocoran pajak di sektor industri baja mencapai Rp 4 triliun per tahun. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, dugaan kehilangan pendapatan negara itu timbul dari berbagai jenis baja. Bimo menuturkan, modus beberapa kasus pengemplangan pajak terkait industri baja pada umumnya mirip
