Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus pada Desember 2025, melanjutkan tren keuntungan 68 bulan beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2), menjelaskan secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 41,05 miliar dolar
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan diskusi yang dilakukan dengan penyedia layanan indeks global MSCI berlangsung positif. Hasan menyebut pihaknya mencanangkan akan melakukan pembahasan di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan memberi guidance tentang
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55%, naik signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih 2,92%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tahunan terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Inflasi diproyeksikan meningkat cukup tajam pada Januari 2026 secara tahunan akibat tekanan harga emas, meski secara bulanan diperkirakan mereda terutama akibat normalisasi harga tiket pesawat usai libur akhir tahun. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan (year on
Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal. Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau ‘saham
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melemah pasca pengumuman pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman pada Jumat (30/1/2026). Pada intraday perdagangan Jumat (30/1), IHSG terkoreksi 0,74% ke level 8.171,24 pukul 9:33 WIB. Padahal, IHSG membuka perdagangan dengan menguat 1,11% ke level 8.323,20 setelah dua hari terkena trading halt. Trading
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai penghentian sementara perdagangan (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kedua kalinya menjadi momentum bagi otoritas guna mempercepat reformasi regulasi pasar modal. Sebagaimana diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan pada Kamis pukul 09.26 WIB dalam sistem Jakarta Automated Trading System (JATS)
Raksasa perusahaan teknologi dari China daratan, Alibaba Cloud, Huawei, hingga Ant International bakal turut menghadiri China Conference: Southeast Asia. Forum ini akan digelar South China Morning Post (SCMP), bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Hotel St. Regis, Jakarta, pada 10-11
Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat. Purbaya masih mempertahankan pendiriannya untuk menerapkan pajak baru ketika perekonomian nasional telah mencetak pertumbuhan 6 persen. Purbaya menjelaskan pertimbangan utamanya saat ini adalah kesiapan masyarakat dan pelaku
