Harga timah di pasar global terus melesat dalam tiga bulan terakhir seiring ketatnya pasokan dan meningkatnya permintaan dari industri berteknologi tinggi. Data London Metal Exchange (LME) menunjukkan, harga timah naik dari US$ 36.435 per ton pada 27 Oktober 2025 menjadi US$ 54.878 per ton per 26 Januari 2026. Artinya, harga timah
BPI Danantara mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp50 triliun per tahun. Angka itu berasal dari kerugian langsung sebesar Rp20 triliun dan tidak langsung Rp30 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkap kerugian tak langsung perusahaan pelat merah terjadi akibat inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. Purbaya menyebut perekonomian global masih menghadapi tantangan
Bank Indonesia (BI) masih membuka peluang untuk kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate ke depan. Ruang pelonggaran tersebut didukung oleh inflasi inti yang tetap rendah serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih kuat. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam merumuskan kebijakan moneter, bank sentral selalu mempertimbangkan tiga
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengonversi sekitar 4.000 Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak guna meningkatkan efektivitas penggalian potensi pajak sekaligus mempersempit celah atau tax gap. Artinya, DJP akan menambah jumlah pemeriksa pajak tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan selama ini banyak data konkret dan data wajib pajak yang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026, lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 749,2 triliun. Strategi penerbitan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah. Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu
Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke Inggris, Swiss, dan Prancis dengan membawa kesepakatan investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut salah satu capaian strategis tersebut adalah kerja sama investasi di bidang maritim dengan Inggris, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun. Setoran itu berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Target penerimaan PPN dan PPnBM itu naik 8,4% dari yang ditargetkan pada UU APBN 2025 yakni Rp917,79 triliun. Perinciannya meliputi
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan margin 7 persen yang diberikan pemerintah bukan keuntungan perusahaan. Margin tersebut merupakan kompensasi atas penugasan negara di sektor pangan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menjelaskan margin dibutuhkan agar penugasan strategis pemerintah berjalan berkelanjutan dengan tata kelola sehat dan akuntabel. Hendra menekankan margin berfungsi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyesuaikan strategi pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) di tengah tekanan harga komoditas global yang melemah. Pemerintah tidak lagi mengejar kenaikan volume produksi. Fokus bergeser ke pengendalian produksi serta peningkatan kepatuhan perusahaan untuk menjaga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Direktur Jenderal Mineral
Pemerintah memangkas pagu anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 69,5% di APBN 2026. DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun. Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak
