Tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya naik mulai 2 Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU
Sejumlah pengamat mata uang menilai memanasnya konflik geopolitik di Iran dapat menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.000 per dollar AS pada pekan ini. Pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (27/2/2026), rupiah ditutup melemah 0,17 persen ke level Rp 16.787 per dollar AS. Chief Analyst Doo Financial Futures
Dunia dikejutkan oleh kabar meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Iran bukan produsen kecil. Ia bagian penting dari struktur pasokan minyak global dan memiliki posisi strategis dalam dinamika Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pasar global segera bereaksi. Harga minyak mentah
Profil kredit Indonesia di mata S&P Global Ratings di ujung tanduk. Penurunan peringkat kredit Indonesia bisa saja terjadi dalam waktu dekat. S&P memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal, khususnya biaya pembayaran utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko ekonomi bagi Indonesia. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2/2026), Rain Yin, analis kedaulatan di S&P
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung kebijakan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun sebagai strategi untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan meringankan beban cicilan bulanan. Purbaya menilai, tenor yang lebih panjang akan membuat cicilan rumah menjadi lebih terjangkau, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kredit perumahan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Working Group on Climate Financing sebagai langkah konkret mengarahkan pembiayaan perbankan ke agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission 2060. Pjs Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK menyelaraskan sistem keuangan nasional dengan kebijakan iklim dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa minyak sawit. Pasalnya, pada Selasa (24/2/2026) merupakan batas akhir dari 12 bulan periode implementasi (reasonable period of time/RPT) bagi UE untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang dinyatakan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun. Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan ‘mencurigakan’. “Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan nasional akan diselaraskan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI). Langkah ini dilakukan guna menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga yang melatarbelakangi perpanjangan durasi penempatan dana pemerintah di perbankan. Seperti diketahui, Purbaya memperpanjang
Pemerintah mencatat lonjakan signifikan belanja negara pada awal tahun 2026 ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja di Januari 2026 mencapai Rp 227,3 triliun atau setara 5,9% dari pagu APBN, tumbuh 25,7% dibandingkan Januari 2025. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mengungguli rerata Rp 168,79 triliun. Lonjakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa penerimaan pajak pada Januari 2026 berangsur membaik. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 30,7% atau lebih tinggi dari target pertumbuhan tahun 2026 yakni 22,9% (YoY). Data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak bruto tercatat sebesar Rp170,3 triliun atau naik 7% dari posisi Januari 2025 yang hanya Rp159,1
Bank Indonesia (BI) akan memperluas ekosistem keuangan digital sampai ke desa untuk mendukung program strategis pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran sekaligus Asisten Gubernur BI Dicky Kartikoyono menyampaikan perluasan tersebut bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan nasional, terutama program untuk masyarakat.
