Wacana penghapusan iuran dari industri jasa keuangan untuk pendanaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menjadi perhatian publik. Usulan yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) itu dinilai membawa sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Dalam usulan tersebut, DPR mendorong agar pendanaan OJK bersumber dari APBN melalui Penerimaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan tidak diwajibkan menyalurkan kredit untuk membiayai program pemerintah, meskipun rencana tersebut mulai dimasukkan dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, kebijakan tersebut tidak bersifat memaksa dan tetap memberikan ruang bagi bank dalam menentukan strategi
Pemerintah menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp12 triliun melalui lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang akan digelar pada Selasa (21/4/2026). Lelang ini menjadi bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Nilai penyerapan dana bahkan bisa mencapai hingga 200 persen dari target awal, tergantung
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai, Indonesia membutuhkan instrumen pajak khusus untuk menangkap lonjakan keuntungan (windfall) dari sektor sumber daya alam (SDA). Dalam kajian terbaru bertajuk Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Desain PRRT untuk Indonesia, Ariyo menyebut tanpa instrumen tersebut, sebagian besar rente
Mulai 1 Mei 2026, pemerintah akan menerapkan kebijakan baru tentang pengembalian lebih bayar pajak alias restitusi. Kebijakan ini akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merevisi PMK No. 39/PMK.03/2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 119/2024. Mekanisme pengetatan restitusi itu dilakukan dengan audit menyeluruh. Proses audit akan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menaikkan pagu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh 21 DTP) pegawai tertentu untuk 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan, nilainya hampir Rp500 miliar pada tahun ini. Secara rinci, pagu yang telah disiapkan untuk insentif PPh DTP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara. Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun ini. Meskipun, saat ini harga minyak dunia masih bergejolak. Dia juga memastikan bahwa stok BBM di Indonesia masih cenderung aman. Bahlil juga berharap harga minyak mentah dunia
Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 tetap terjaga meski mengalami peningkatan menjadi US$437,9 miliar, dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,8 persen. Posisi ULN Februari 2026 naik jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$434,9 miliar. Secara tahunan, ULN Februari
Pemerintah resmi memberlakukan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih nikel mulai, kemarin 15 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026 yang merevisi Kepmen Nomor 266 Tahun 2025. Kebijakan ini langsung direspon oleh pasar nikel dunia yang membuat harga menjadi naik Melansir Trading Economics, pada
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia, serta investor global menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Hal ini disampaikan Purbaya usai
PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari perusahaan akan melonjak hingga US$6 miliar atau setara Rp100 triliun per tahun mulai 2028. Estimasi tersebut sejalan dengan rencana pencapaian kapasitas produksi normal di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah melewati fase pemulihan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia
