Cadangan devisa Indonesia kembali tergerus pada Maret 2026, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa turun menjadi US$148,2 miliar, dari sebelumnya US$151,9 miliar pada Februari 2026. Penurunan ini mencerminkan kombinasi arus dana masuk dan keluar. Di satu sisi, ada pemasukan dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Namun
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. “Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan
Kinerja penerimaan pajak mulai kehilangan momentum pada Maret 2026. Perlambatan ini menjadi sinyal peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewaspadai risiko tidak tercapainya target penerimaan tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, meski secara kumulatif penerimaan masih tumbuh positif, lajunya mulai melemah. Setelah sempat melesat sekitar 30 persen
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen. Proyeksi ini tertuang dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu (8/4/2026). Meski direvisi turun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur
Pemerintah bersiap memberlakukan revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam waktu dekat. Setelah melalui penyempurnaan akhir, beleid tersebut tinggal menunggu proses pengundangan dan ditargetkan efektif pada April 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan perubahan aturan ini bersifat terbatas, terutama untuk mengakomodasi masukan sejumlah pihak yang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan penyesuaian ketentuan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan agar lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian tersebut akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang akan mengatur arah penyaluran kredit perbankan agar dapat selaras dengan
Harga minyak anjlok, obligasi menguat, dan harga saham melonjak pada hari Rabu (8/4/2026) setelah gencatan senjata dua minggu di Timur Tengah memicu reli pelepasan ketegangan (relief rally), seiring investor menyambut kemungkinan dimulainya kembali aliran minyak dan gas melalui Selat Hormuz. Reuters melaporkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia
Tekanan geopolitik global mulai menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melonjak 140,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,8 triliun
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah tidak mengikuti saran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mendorong kebijakan pengetatan belanja saat kondisi krisis. Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman mengenai krisis, Purbaya memastikan ekonomi RI masih aman dan anggarannya juga akan terjaga. Menurut dia, dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah tidak
Lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) memicu perubahan berantai di sektor penerbangan. Pemerintah menaikkan fuel surcharge, menahan lonjakan tiket lewat subsidi, sementara maskapai mulai menyesuaikan rute dan kapasitas demi menjaga keberlangsungan operasional. Harga avtur yang mencapai Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta menjadi pemicu utama. Dengan porsi biaya bahan bakar
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi bergerak melemah di tengah pelaku pasar masih mencermati perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. IHSG dibuka melemah 25,22 poin atau 0,36 persen ke posisi 7.001,56. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau
Gejolak pasar saham di Indonesia diprediksi belum berakhir pada April 2026. Ada kemungkinan investor asing keluar dari pasar saham domestik. Hal ini menyusul pengumuman terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia
