Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meski terjadi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik. Purbaya menyatakan, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), bahkan dengan asumsi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan (mtm), melambat dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,68% (mtm). Secara rinci, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 110,57 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret 2026, dengan inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 0,94%. Pendorong utama inflasi bulanan masih
PT Aneka Tambang Tbk meminta pemerintah menyamakan perlakuan pajak antara emas dan perak batangan dengan tak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk perak murni. Saat ini, perak murni masih dikenakan PPN sebesar 12 persen, sementara emas batangan murni sudah mendapatkan fasilitas tersebut. Direktur Utama Antam, Untung Budiharto mengatakan perbedaan perlakuan
Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal I-2026. Indeks PMI (Purchasing Manager’s Index) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026, dari 53,8 pada Februari, menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya permintaan dan gangguan pasokan bahan baku, yang
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. DJP merinci, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, pajak kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak melalui Sistem
Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas, mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak pada kenaikan harga BBM negara pengimpor minyak, seperti Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Dia mengatakan,
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini. Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Upaya ini dilakukan melalui kombinasi insentif fiskal yang kompetitif, kemudahan non-fiskal, serta dukungan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. KEK Mandalika menawarkan berbagai insentif fiskal untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian investasi.
Lembaga riset dan publikasi NEXT Indonesia Center melaporkan bahwa jumlah uang beredar mengalami lonjakan tinggi pada Lebaran 2026, yakni mencapai Rp1.370 triliun. NEXT Indonesia Center menilai bahwa besarnya uang yang beredar menunjukkan bahwa lebaran menjadi momen penting bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan likuiditas yang tajam memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan daya beli
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga sejumlah komoditas pangan saat ini cenderung stabil usai sempat mengalami lonjakan pada momen Lebaran 2026. Pergerakan harga pangan ini diketahui berdasarkan pantauan Bapanas di Pasar Rawamangun, Jakarta dan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Dia menuturkan, di Pasar Ciputat, harga daging ayam ras tercatat berada di
Dunia usaha mulai merasakan tekanan akibat konflik di Timur Tengah dengan naiknya biaya produksi. Kondisi ini berpotensi mengerek harga barang impor dalam waktu dekat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan dampak konflik global sudah mulai terasa pada struktur biaya pelaku usaha. Ia menjelaskan komponen biaya yang paling cepat terdampak adalah energi
Pemerintah tengah mematangkan rencana pengalihan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dari induknya PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) ke bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wacana ini diklaim telah mendapat sinyal persetujuan awal dari Danantara, meski hingga kini masih dalam tahap pembahasan internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, keputusan di level
