Tekanan geopolitik global mulai menekan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, defisit APBN per 31 Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melonjak 140,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp99,8 triliun atau 0,41 persen dari PDB. Pelebaran defisit terjadi karena ketimpangan antara pendapatan dan belanja negara. Hingga Maret, pendapatan negara baru mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target tahunan.
Di sisi penerimaan, pajak masih menjadi penopang utama dengan realisasi Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat dibandingkan dua bulan pertama tahun ini yang sempat mencapai 30,4 persen. Sebaliknya, belanja negara justru melesat lebih cepat. Hingga akhir Maret, realisasinya mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN, melonjak 31,4 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tajam terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tumbuh 43,4 persen menjadi Rp281,2 triliun, serta belanja non-K/L seperti subsidi energi dan pembayaran bunga utang yang melonjak 51,5 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, lonjakan belanja di awal tahun merupakan strategi pemerintah untuk meratakan penyerapan anggaran sepanjang tahun.