Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara. Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.
Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak. “Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi,” terang Purbaya. Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan.
Sebagai contoh, Purbaya menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik. Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.