Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan terlibat dalam tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Adapun, DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran
Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dinilai memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor di pasar modal, terutama emiten properti, teknologi, dan perusahaan dengan tingkat utang tinggi. Di sisi lain, sektor perbankan dan konsumer primer alias noncyclicals diperkirakan mendapat sentimen positif di tengah era suku bunga tinggi. Senior Market Analyst
Pemerintah melalui Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk menjadi platform satu pintu proses ekspor sumber daya alam (SDA). Mulai Juni 2026, dokumentasi ekspor sudah dilakukan melalui perusahaan pelat merah baru tersebut dan selanjutnya proses ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh Perseroan per 1 September 2026. Rencana ini merupakan tindak lanjut
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Gejolak
Bank Indonesia (BI) optimistis nilai tukar rupiah akan kembali menguat pada Juli–Agustus 2026 setelah tekanan permintaan dolar AS pada April–Juni mereda. BI juga menegaskan telah menyiapkan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi pasar hingga penyesuaian instrumen moneter untuk menjaga kestabilan rupiah di tengah tekanan global. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang dikembangkan melalui kerja sama PT Jababeka Tbk (KIJA) dan perusahaan asal Singapura, Sembcorp Development Ltd, terus mencatatkan pertumbuhan investasi dan kawasan industri. Hingga kuartal-I 2026, KEK Kendal disebut telah memiliki 139 pelaku usaha dengan total investasi mencapai Rp189,16 triliun dan penyerapan sekitar 42 ribu tenaga
Penempatan dana perbankan pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih melanjutkan tren kenaikan hingga empat bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kepemilikan perbankan di SRBI per April 2026 mencapai Rp673,90 triliun. Angka tersebut tumbuh 22,73% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pelemahan rupiah terhadap dollar AS hingga menyentuh Rp17.668 dinilai menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi dalam negeri agar tekanan terhadap rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan optimismenya dengan terus tersenyum saat merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.600 per dollar Amerika Serikat (AS). Di tengah tekanan terhadap mata uang domestik dan berbagai sentimen global, Purbaya justru menilai kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam situasi yang baik. Purbaya mengatakan
Harga minyak dunia melanjutkan kenaikan pada perdagangan Senin (18/5/2026), setelah upaya mengakhiri konflik AS-Israel melawan Iran dinilai menemui jalan buntu. Sentimen pasar juga dipicu serangan drone terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Uni Emirat Arab (UEA) serta rencana Presiden AS Donald Trump membahas opsi militer terkait Iran. Melansir Reuters,
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz membuat banyak negara panik karena berdampak pada distribusi energi dan bahan baku pupuk dunia. Prabowo mengaku mendapat laporan dari Menteri Pertanian bahwa sejumlah negara mulai meminta pasokan pupuk dari Indonesia. Dia pun menyebut Australia meminta bantuan pembelian 500
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait pernyataan Presiden Prabowo untuk menyediakan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% dengan jangka waktu satu tahun. “Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap
