Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau Biosolar akan dilakukan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau cubic centimeter (cc) kendaraan. Kementerian ESDM tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Satya bilang, pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 10-15 persen dari total volume penyaluran. Selain membatasi pembelian BBM subsidi, pemerintah juga menyiapkan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dari skema berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat. Penyaluran elpiji subsidi nantinya akan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Satya menambahkan, strategi pengendalian subsidi energi juga akan dibarengi langkah efisiensi konsumsi melalui percepatan elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi publik, hingga audit energi bagi industri besar. Di sisi pasokan, pemerintah juga mendorong optimalisasi domestic market obligation (DMO) batu bara dan gas untuk pembangkit listrik PLN, serta peningkatan mandatori biodiesel B50 guna mengurangi impor solar.