Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta disebut telah menyiapkan formulasi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik, menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan yang diundangkan pada 1 April 2026 tersebut diketahui menetapkan kendaraan listrik menjadi objek PKB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Undang-Undang Peradilan Militer memang harus direvisi. Hal ini disampaikannya saat merespons pertanyaan terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang dilakukan oleh anggota TNI dan diproses di peradilan militer. Yusril menceritakan, pada 2004
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz, Timur Tengah, tidak mengganggu ketersediaan 11 pangan pokok strategis nasional. Stok pangan tetap aman, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, di Kementerian Pertanian, Selasa. Pemerintah menegaskan bahwa gangguan jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut belum memberikan tekanan signifikan
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati meminta pemerintah mengevaluasi perizinan tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia. Hal itu didorongnya menyusul kasus kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta. Selain perizinan, ia juga mendesak pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) hingga mekanisme pengawasan terhadap daycare. Berdasarkan data Kementerian
Kebijakan pembebasan pajak kendaraan listrik kembali menjadi sorotan, setelah Kementerian Dalam Negeri menyiapkan aturan teknis sebagai tindak lanjut surat edaran terkait insentif fiskal di daerah. Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang merupakan turunan dari Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyampaikan telah mengerahkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta terkait kecelakaan kereta api antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Ketua Tim Humas KNKT Anggo Anurogo saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/4/2026), menjelaskan bahwa tim sudah berada di lokasi sejak tadi malam untuk mengumpulkan informasi secara
Peran talenta digital kian nyata dalam mendorong ekonomi nasional. Kontribusinya bahkan telah mencapai triliunan rupiah, seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap keterampilan teknologi di berbagai sektor. Platform edukasi teknologi Dicoding mencatat dampak ekonomi yang dihasilkan dari ekosistem pembelajarannya telah menembus Rp6,5 triliun. Angka ini mencerminkan nilai tambah dari peningkatan keterampilan, produktivitas kerja, hingga
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah nyata memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 253.625.139.600. Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama
Badan Gizi Nasional (BGN) blak-blakan mengungkap alasan para pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) melanggar standar operasional prosedur (SOP). Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro menilai sebagian besar pengelola dapur MBG menggunakan alasan klasik saat ditemukan pelanggaran di lapangan. Doni mengatakan paling banyak alasan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hendak menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco berharap terkait hal ini, para perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk
Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026. Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar. Menteri Perumahan dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai gagasan yang menarik. Usulan ini dinilai dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa
