Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkap adanya dugaan keterlibatan banyak aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam praktik judi online. Informasi tersebut diperoleh Erwan saat bersilaturahmi dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, PPATK menyampaikan bahwa praktik
Kebijakan wajib belajar 13 tahun masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah dirampungkan Komisi X DPR RI. Draf tersebut selanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, draf RUU Sisdiknas yang terdiri
Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya batu bara tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di daerah penghasil. Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, krisis kelistrikan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026 perlu diusut
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tetap masih terkendali seiring penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton guna menjaga stabilitas pangan nasional. Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan dalam analisis yang dilakukan Bapanas, hanya terdapat 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan IPH
Merespons munculnya gerakan Boti Hunter, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis terhadap mereka yang memiliki perilaku LGBT. MUI mengajak agar mereka mendapatkan pembinaan sehingga terhindar dari perilaku tersebut. Ketua MUI Jawa Barat KH Anang Abdussalam menyarankan agar dilakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang memiliki perilaku menyimpang tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperkenalkan teknologi pengolahan sampah organik bernama “lahsamor” sebagai alternatif penanganan masalah sampah di Pulau Bali. Inovasi yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diperkenalkan dalam Apel Siaga Pilah Sampah di Lapangan Renon, Denpasar, pada Selasa. Dalam kesempatan itu, Menko Pangan meninjau langsung proses kerja lahsamor yang dirancang
Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda sedang jadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan hingga kini belum menerima usulan resmi terkait perubahan nama provinsi tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, mengatakan Kemendagri sejauh ini baru mengikuti perkembangan wacana tersebut
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 2,9 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti. Suharti mengatakan, dari angka 2,9 juta itu paling banyak berasal dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun atau anak-anak pada jenjang sekolah menengah. Selain itu, data
Aktivis Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, menilai perbaikan kebijakan manajemen perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, menurut dia, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengembalikan paradigma pendidikan tinggi kepada amanat konstitusi dengan mengakhiri praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Mantan Menteri Agama itu menyoroti fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Penerimaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu pembaruan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi maksimal tiga hari kerja setelah kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas. Langkah ini diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap KPR maupun pembiayaan UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan optimalisasi SLIK merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem informasi kredit agar lebih akurat, mutakhir, dan relevan.
S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 per Juni 2026. Hal ini menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir. Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja. Pengamat Ekonomi
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan sekitar sepertiga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih berpendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Data BKN menunjukkan sekitar 33 persen dari total 6,7 juta ASN di Indonesia memiliki tingkat
