Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 2,9 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti. Suharti mengatakan, dari angka 2,9 juta itu paling banyak berasal dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun atau anak-anak pada jenjang sekolah menengah. Selain itu, data
Aktivis Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, menilai perbaikan kebijakan manajemen perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, menurut dia, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengembalikan paradigma pendidikan tinggi kepada amanat konstitusi dengan mengakhiri praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Mantan Menteri Agama itu menyoroti fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Penerimaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu pembaruan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi maksimal tiga hari kerja setelah kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas. Langkah ini diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap KPR maupun pembiayaan UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan optimalisasi SLIK merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem informasi kredit agar lebih akurat, mutakhir, dan relevan.
S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 per Juni 2026. Hal ini menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir. Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja. Pengamat Ekonomi
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan sekitar sepertiga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih berpendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Data BKN menunjukkan sekitar 33 persen dari total 6,7 juta ASN di Indonesia memiliki tingkat
Waktu yang dimiliki DPR dan pemerintah untuk memenuhi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 kian menipis. Di sisi lain, kelompok buruh menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pembahasan juga belum berjalan optimal. Adapun putusan MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk
Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyatakan negaranya siap memperluas ekspor produk pangan ke Indonesia, termasuk daging dan susu. Komitmen itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7). Lukashenko mengatakan perdagangan antara Indonesia dan Belarus masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Menurutnya, kedua negara tak hanya dapat
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad merespons soal potongan tarif angkutan ojek online (ojol) oleh aplikator sebesar 8 persen yang justru membuat pendapatan pengemudi menurun. Cucun menjelaskan penerapan potongan tarif ojol tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2026 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mulai ditempatkan di koperasi-koperasi di seluruh Indonesia mulai Agustus 2026 setelah menyelesaikan rangkaian pelatihan yang sedang berlangsung. Ferry mengatakan penempatan dilakukan secara bertahap seiring rampungnya pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas pendukung Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah
Harga ayam di level peternak anjlok bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) mengatakan saat ini harga ayam hidup di kandang peternak hanya berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram (kg). Sekretaris Jenderal GOPAN Sugeng Wahyudi menyebut angka tersebut jauh di bawah harga pokok produksi
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri 16 konfederasi mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 168/PUU-XII/2023. Dalam rangka mengawal pembentukan undang-undang tersebut, koalisi kemudian akan membentuk teknis dalam waktu dekat. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber dilakukan secara lebih terbuka dan partisipatif. Organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama tersebut berharap DPR RI dan pemerintah membuka akses terhadap draf RUU agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum regulasi disahkan. Kepala Badan Siber PP GP
