Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyebut hampir 90 persen Pemkot dan Pemkab diberikan sanksi terkait kelalaiannya dalam pengelolaan sampah. Ia menjelaskan pemberian sanksi itu dilakukan lantaran Wali Kota ataupun Bupati merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah di wilayahnya. Jumhur mengatakan sanksi tersebut juga bisa berubah menjadi pemberatan
Di tengah gencarnya misi penjelajahan ke Bulan, PBB mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan bahwa kembalinya manusia ke Bulan tidak mengorbankan planet Bumi maupun kelestarian jangka panjang antariksa. Melansir laman resmi United Nations, Senin (20/7/2026) eksplorasi luar angkasa menjadi penting untuk dibahas mengingat sampah antariksa bertambah sangat cepat di
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, pada bulan depan apabila tren harga minyak dunia terus melemah. Untuk membahas penyesuaian tersebut, ia mengatakan akan menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) dan badan usaha penyedia BBM swasta. Menurut
Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pemberian bantuan berupa bahan bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat. Ia menyampaikan itu dalam taklimatnya di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Prabowo mengatakan langkah itu membuka ruang untuk menambah jumlah penerima manfaat. Ia pun menginstruksikan Kementeria Sosial dan Kementerian Perumahan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) memprioritaskan pengadaan perumahan bagi hakim. Presiden menyampaikan itu dalam taklimatnya di Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7). Prabowo menegaskan ia bertekad terus memperbaiki taraf hidup hakim di Indonesia. Prabowo menaruh perhatian penuh agar hakim di Indonesia bisa hidup layak,
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan seluruh layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir 2026. Layanan tersebut dipertahankan untuk menjaga konektivitas masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil (3TP). Keberadaannya juga mendukung distribusi logistik serta aktivitas ekonomi daerah. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan
Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan dan polisi saat menghadiri acara Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Mulanya, Prabowo menyorot soal penghematan anggaran demi menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di acara itu,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan tarif baru untuk berbagai layanan kewarganegaraan, termasuk permohonan pelepasan status warga negara Indonesia (WNI) dan naturalisasi. Berdasarkan PP Nomor 30
Rencana pemerintah menyeragamkan warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik menuai kritik. Kebijakan yang dikenal sebagai plain packaging itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mengganggu hak ekonomi pelaku usaha, hingga membuka peluang
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz mengakui pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap program-program literasi nasional. Salah satunya bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga Puskesmas terpaksa harus dihentikan. Menurut Aminudin, penurunan anggaran yang sangat drastis membuat berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan penguatan literasi tidak dapat
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dana operasional, terutama untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Keluhan tersebut disampaikan sejumlah sekolah saat kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat. Dari masukan itu, muncul wacana mengaktifkan
Jumlah penduduk usia muda di sejumlah daerah diprediksi akan terus menurun dalam beberapa tahun ke depan. Peneliti Senior Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Turro Wongkaren mengatakan, salah satu faktor yang mendorong tren tersebut adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk usia produktif dari desa ke perkotaan. Fenomena
