Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan dan polisi saat menghadiri acara Panen Raya Bersama TNI, di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Mulanya, Prabowo menyorot soal penghematan anggaran demi menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Prabowo pun menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir di acara itu, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jajaran TNI-Polri yang hadir pun terdengar menyatakan kesiapan saat Prabowo tanya apakah rela jika dikurangi anggarannya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menilai pernyataan Presiden RI tersebut sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN. Menurut dia, efisiensi belanja negara merupakan instrumen untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Sebagai mitra dari Kementerian Pertahanan dan TNI, Dave berpandangan, jika ada pemangkasan anggaran di sektor pertahanan perlu dilakukan secara terukur serta perencanaan matang.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai, operasional TNI akan terganggu jika anggaran pertahanan dikurangi. Ia menuturkan, jika nantinya ada efisiensi atau pengurangan anggaran pertahanan, tentu TNI harus melakukan penyesuaian ulang agar tugas tetap berjalan optimal. Ia melanjutkan, soal usulan tambahan anggaran tersebut baru akan diputuskan setelah Sidang Tahunan di Gedung DPR/MPR/DPD yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.