KEGIATAN

Rencana Kemasan Rokok Diseragamkan Berpotensi Langgar Hak Merek dan Picu Produk Ilegal

Rencana pemerintah menyeragamkan warna kemasan produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik menuai kritik. Kebijakan yang dikenal sebagai plain packaging itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mengganggu hak ekonomi pelaku usaha, hingga membuka peluang

Selengkapnya »

Tak Ada Uang, Kepala Perpusnas Akui Tak Bisa Kirim Lagi Buku ke Daerah

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) E. Aminudin Aziz mengakui pemangkasan anggaran berdampak langsung terhadap program-program literasi nasional. Salah satunya bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, hingga Puskesmas terpaksa harus dihentikan. Menurut Aminudin, penurunan anggaran yang sangat drastis membuat berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan penguatan literasi tidak dapat

Selengkapnya »

Disdik Jabar Buka Suara soal Wacana SPP SMA Bayar Lagi, Dana BOS Dinilai Belum Cukup untuk Semua Kebutuhan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dana operasional, terutama untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Keluhan tersebut disampaikan sejumlah sekolah saat kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat. Dari masukan itu, muncul wacana mengaktifkan

Selengkapnya »

Mensos Sebut Pemerintah Siapkan Skema Penyaluran Bansos Melalui KDMP

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Terdapat dua bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang biasanya disalurkan melalui transfer bank.

Selengkapnya »

BGN: Presiden Tak Tutup Kans Pelaksanaan MBG Libatkan Kantin Sekolah

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto tak menutup kans skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin di sekolah-sekolah. Ia menyebut Prabowo memberikan lampu hijau untuk mengkaji skema pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG. Meski begitu, Agustina mengatakan sejauh ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 115

Selengkapnya »

Penjualan Rumah di Jabar Anjlok 40 Persen, REI Soroti Lemahnya Daya Beli

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) Jawa Barat mencatat penjualan properti di wilayahnya turun 30-40 persen di tengah tekanan ekonomi global dan sejumlah persoalan di tingkat daerah. Ketua DPD REI Jawa Barat Norman Nurdjaman mengatakan pelemahan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi penjualan properti. Norman menjelaskan,

Selengkapnya »

OJK Sebut Transaksi Mencurigakan Judi Online Meroket 260 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang berkaitan dengan tindak pidana asal perjudian, khususnya judi online (judol) melonjak 260,93 persen sepanjang 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi industri perbankan dalam memberantas perjudian online, sekaligus mencerminkan meningkatnya

Selengkapnya »

Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Tak Sehat, Terburuk Kedua di Dunia

Kualitas udara di Jakarta pada Rabu (15/7/2026) pagi kembali masuk kategori tidak sehat dan menempati peringkat kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dikutip Kompas.com dari situs resmi IQAir, Rabu (15/7/2026), indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta pada pukul 05.00 WIB tercatat berada di angka

Selengkapnya »

DJP Sebut Transaksi Pajak Satu Pintu Lewat Coretax Mulai Juli 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjadikan Coretax sebagai sistem inti seluruh proses administrasi perpajakan mulai Juli 2026. Seluruh aktivitas pengawasan, penegakan hukum, penagihan, hingga penyelesaian keberatan dan banding akan dilakukan secara terpusat melalui platform tersebut. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan penerapan Coretax bertujuan memperkuat tata

Selengkapnya »
Search