Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan dana operasional, terutama untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Keluhan tersebut disampaikan sejumlah sekolah saat kegiatan monitoring dan evaluasi bersama Komisi V DPRD Jawa Barat. Dari masukan itu, muncul wacana mengaktifkan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP di sekolah negeri sebagai salah satu alternatif pembiayaan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali SPP. Pemprov masih memprioritaskan optimalisasi pengelolaan Dana BOS serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup kebutuhan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran muncul karena tidak semua jenis pembangunan maupun pengadaan fasilitas sekolah dapat dibiayai menggunakan Dana BOS.
Menurut Purwanto, alternatif pendanaan dapat berasal dari APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), maupun bentuk sumbangan lain yang sesuai dengan ketentuan. Karena itu, wacana reaktivasi SPP belum menjadi kebijakan resmi. Pemerintah Daerah masih mengkaji berbagai kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan sekolah tanpa mengurangi komitmen terhadap pendidikan gratis di sekolah negeri.