Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin mengatakan impor ratusan ribu pikap dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri dan tidak menggerakkan perekonomian nasional. BUMN
Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan penjelasan terkait sejumlah poin dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (ART), di antaranya terkait pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk AS serta pembebasan bea masuk yang berpotensi berdampak negatif pada UMKM. Merespons tanda tanya publik, Juru Bicara Menko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut TKDN tetap berlaku
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjend TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 menggantikan Ali Ghufron Mukti. Penetapan yang berlaku untuk masa jabatan lima tahun ke depan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Pemerintah juga
Freeport-McMoran Inc. (FCX) sepakat untuk melepas 12 persen saham perusahaan di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke pemerintah Indonesia pada 2041 tanpa biaya. Syaratnya, pihak yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata Freeport yang dikeluarkan menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah 2041. Hal itu tertuang dalam Nota Kesepahaman (MOU)
Indonesia menjadi satu dari lima negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pertama yang akan mengirim personel ke Jalur Gaza. Hal itu disampaikan dalam pengumuman skema International Stabilization Force (ISF) dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian alias Board of Peace di Washington, semalam. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers
Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan. Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gugatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3). Ia mengaku akan terlebih dulu melihat hasil dari gugatan asosiasi guru
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada meningkatnya timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur MBG pun diminta mengelola sampahnya secara mandiri agar tidak membebani tempat pembuangan akhir (TPA). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan
Ratusan warga di Kabupaten Majalengka mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial. Hal itu setelah Pemkab Majalengka mengeluarkan aturan penempelan stiker penanda di rumah-rumah warga yang menjadi penerima bantuan sosial. Pemkab Majalengka telah membuat Surat Edaran (SE) Bupati Majalengka Nomor 400.10.4.4/1/2026 tentang Imbauan Labelisasi Penerima Bantuan Sosial. Aturan itu dimaksudkan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem masih terjadi selama 17-23 Februari 2026. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menyampaikan menurut prediksi BMKG, cuaca di Indonesia sepekan ke depan umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu aturan teknis terbit. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa
