Mabes Polri membentuk Satgas Asri usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar TNI-Polri untuk melakukan kerja bakti atau korve membersihkan sampah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Satgas Asri (Aktif, Sehat, Ramah dan Indah) itu nantinya akan dipimpin oleh Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra. Ia menjelaskan pembentukan Satgas Asri
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkap penyebab garam rakyat atau garam lokal kurang diminati industri makanan dan minuman (mamin). Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menyebut kualitas garam Indonesia masih rendah, sehingga sulit diserap untuk memenuhi standar industri pengolahan. Menurutnya, garam lokal masih membutuhkan proses peleburan terlebih dahulu sebelum dikristalkan
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Dana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria mewajibkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor pelayaran untuk membeli kapal buatan PT PAL Indonesia (Persero). BUMN yang masuk sektor pelayaran antara lain PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), dan
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Tepatnya dari 1.043 menjadi 300 saja. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut. Dony menyebutkan pemangkasan ini akan dilakukan
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Pasalnya saat ini, ia masih melihat adanya sejumlah rumah sakit yang ragu menerima peserta nonaktif, karena belum ada jaminan tertulis dari pemerintah. Dalam rapat konsultasi pada Senin (9/2/2026), DPR
Kementerian Kesehatan RI menargetkan 130 juta warga mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Jumlahnya ini lebih tinggi dari target 2025 sebanyak 70 juta orang. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Asnawi Abdullah menyampaikan fokus pada tahun 2026 fokus tahun ini, tidak hanya pada pemeriksaan kesehatan saja, akan tetapi lebih
Presiden RI Prabowo Subianto akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari “telur busuk” yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam. Hashim menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu
Media Israel melaporkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menjadi prajurit perdamaian internasional pertama yang akan diberangkatkan ke Jalur Gaza, Palestina. Menanggapi berita tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur mengatakan, setuju dengan langkah TNI ke Gaza, karena itu sejalan dengan pembukaan UUD
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) resmi mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terutama menyoroti pengaturan “Umrah Mandiri” yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak setara dalam tata
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN merupakan bagian dari transformasi data. Langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran serta menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menambahkan realokasi ini juga bertujuan menurunkan inclusion error (orang tidak berhak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta. Wacana itu juga
Hasil survei dari lembaga riset Indikator Politik Indonesia pada awal 2026, menghasilkan, institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Dari survei terhadap 1.220 responden dalam kurun 15-21 Januari 2026, sekitar 93 persen publik percaya pada lembaga TNI. Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan,
