Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kemenag Siapkan Struktur Ditjen Pesantren, Rekrutmen Harus Bersih

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang organisasi dan tata kerja (ortaker) Kementerian Agama yang di dalamnya mengatur pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kebijakan ini disambut positif sebagai langkah strategis memperkuat peran pesantren di Indonesia. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said menyampaikan apresiasi atas keputusan tersebut. Ia menilai,

Selengkapnya »
17 April 2026

Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Tindak Tegas Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menindak tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Indonesia. Instruksi ini diberikan setelah laporan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) ilegal di kawasan hutan, termasuk hutan lindung, disampaikan kepada Presiden pada Kamis (16/4) di Istana Merdeka, Jakarta. Langkah tegas ini

Selengkapnya »
17 April 2026

Kelas Menengah Menyusut ke 16,9 Persen, Strategi Bertahan Kian Adaptif

Tekanan terhadap kelas menengah di Indonesia kian terasa dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah kelompok ini, di tengah meningkatnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class), menjadi sinyal penting bagi arah ekonomi nasional sekaligus tantangan bagi target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan proporsi kelas

Selengkapnya »
16 April 2026

Menkeu Purbaya Ultimatum Pengusaha Rokok Ilegal: Bayar Cukai atau Pabrik Ditutup

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum para pengusaha rokok ilegal. Dia menegaskan pemerintah tidak akan melegalkan rokok ilegal dan meminta pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan membayar cukai. Karenanya, pemerintah menyiapkan penambahan lapisan baru dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT). Purbaya menargetkan kebijakan tersebut mulai berjalan paling lambat Mei agar penerimaan

Selengkapnya »
15 April 2026

Menhaj Siap Hentikan Wacana dan Pembahasan War Ticket Haji

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa wacana war ticket haji masih dalam tahap wacana dan pembahasannya akan dihentikan apabila dinilai terlalu prematur. Wacana war ticket haji menuai pro dan kontra khususnya di media sosial. Gus Irfan menekankan bahwa dirinya merupakan pihak yang pertama kali melontarkan istilah tersebut. Kemenhaj, kata dia, tetap memprioritaskan

Selengkapnya »
15 April 2026

IMA : Wacana Penghentian Restitusi Pajak agar Ditinjau Kembali karena dapat Mengganggu Iklim Usaha

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk mengambil langkah bijak dengan meninjau ulang wacana penghentian restitusi pajak, yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan. Sari Esayanti, Direktur Eksekutif IMA menyampaikan bahwa kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor. IMA mengajak pemerintah

Selengkapnya »
14 April 2026

Kopdes Merah Putih Kini Bisa Dapat Pembiayaan dari APBN, Airlangga Siapkan Pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan pembiayaan untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga memastikan pemerintah telah menyiapkan pos anggaran khusus dalam APBN untuk mendukung program prioritas tersebut. Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri

Selengkapnya »
14 April 2026

SLIK OJK Bakal Direvisi, Akses Kredit Rumah Subsidi Dipermudah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengeluarkan kebijakan khusus terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam rangka mendukung program rumah subsidi bagi masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan SLIK memiliki tujuan untuk memberikan rekam jejak (track record) kepada pelaku jasa keuangan terkait individu, serta mendorong tanggung jawab masyarakat dalam perilaku keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari

Selengkapnya »
14 April 2026

Jakarta Naik Peringkat Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN, Toleransi Warga Jadi Kunci

Ibu Kota Jakarta baru saja dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara (ASEAN) berdasarkan survei Global Residence Index 2026. Dalam survei tersebut, Jakarta berhasil mengungguli kota-kota besar di kawasan seperti Bangkok (Thailand), Manila (Filipina), Kuala Lumpur (Malaysia), hingga Hanoi (Vietnam). Sementara posisi pertama masih ditempati oleh Singapura. Berdasarkan data

Selengkapnya »
13 April 2026
Search