Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan. Kerja sama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu akan diterapkan di
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meningkatkan target penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) hingga 500 ribu rumah tangga pada tahun depan. Rencana tersebut disampaikan Bahlil saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kementerian ESDM 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik monopoli yang disebut ikut mendorong kenaikan harga pakan ayam. Temuan itu muncul setelah pemerintah merespons aksi protes peternak ayam di sejumlah daerah. Amran mengatakan pemerintah menemukan dugaan adanya pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk biaya menurunkan pakan dari kapal yang
Produksi beras Indonesia diprediksi belum menunjukkan banyak perubahan hingga Oktober 2026. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Januari-Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Dengan kata lain, produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2026 masih berada di kisaran yang hampir sama
Pembagian kelompok kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Pelaksana Harian
Neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan kembali mencatat surplus pada Juli 2026 setelah mengalami defisit pada bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 surplus sekitar 0,96 miliar dollar AS, berbalik dari defisit 0,45 miliar dollar AS pada Juni 2026. Menurut Josua, perbaikan tersebut terutama
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan tindakan pengawasan berupa penyegelan terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 19 badan usaha tersebut, luas lahan yang terbakar diindikasikan mencapai 11.046,69 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, mengatakan tindakan pengawasan
Hitungan mundur sudah dimulai. Kurang dari dua bulan lagi, tepatnya 18 Oktober 2026, seluruh produk usaha mikro dan kecil (UMK): mulai makanan, minuman, hingga hasil sembelihan, wajib mengantongi sertifikat halal. Ini bukan wacana baru; kewajiban ini sejatinya sudah tertulis sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus fokus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi Kalimantan dan Sumatra. Meski begitu, BNPB juga melakukan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan saat ini terdapat 35 titik
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno ke di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin terpilih setelah AHWA melakukan musyawarah dari
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah berupaya mempercepat pengiriman generator set (genset) guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan rumah sakit lapangan. Namun demikian, ia belum memastikan lagi
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) mendorong skema Jaminan Pesangon dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Usulan tersebut muncul karena pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih berisiko kehilangan hak pesangon ketika perusahaan tutup, mengalami relokasi,
