Neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan kembali mencatat surplus pada Juli 2026 setelah mengalami defisit pada bulan sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2026 surplus sekitar 0,96 miliar dollar AS, berbalik dari defisit 0,45 miliar dollar AS pada Juni 2026. Menurut Josua, perbaikan tersebut terutama
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah melakukan tindakan pengawasan berupa penyegelan terhadap 19 badan usaha di tujuh provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari 19 badan usaha tersebut, luas lahan yang terbakar diindikasikan mencapai 11.046,69 hektare. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, mengatakan tindakan pengawasan
Hitungan mundur sudah dimulai. Kurang dari dua bulan lagi, tepatnya 18 Oktober 2026, seluruh produk usaha mikro dan kecil (UMK): mulai makanan, minuman, hingga hasil sembelihan, wajib mengantongi sertifikat halal. Ini bukan wacana baru; kewajiban ini sejatinya sudah tertulis sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus fokus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi Kalimantan dan Sumatra. Meski begitu, BNPB juga melakukan penanganan karhutla yang terjadi di wilayah Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan saat ini terdapat 35 titik
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam sidang pleno ke di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin terpilih setelah AHWA melakukan musyawarah dari
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah berupaya mempercepat pengiriman generator set (genset) guna mendukung operasional pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Fasilitas genset tersebut diprioritaskan untuk menyokong aktivitas medis di tenda-tenda darurat yang didirikan di area puskesmas dan rumah sakit lapangan. Namun demikian, ia belum memastikan lagi
Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) mendorong skema Jaminan Pesangon dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Usulan tersebut muncul karena pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai masih berisiko kehilangan hak pesangon ketika perusahaan tutup, mengalami relokasi,
CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan sekitar 9,29 juta rumah tangga di seluruh tanah air belum memiliki rumah. Data tersebut menunjukkan kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar dan perlu dipenuhi dengan cepat. Rosan menyampaikan data tersebut saat membuka Danantara Housing Expo 2026. Dia mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024. BPS juga mencatat
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) memastikan industri sepeda motor listrik nasional akan mengikuti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah. Salah satu target yang harus dikejar adalah peningkatan TKDN motor listrik menjadi 60 persen mulai 2027. Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi mengatakan, ketentuan tersebut merupakan bagian
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi solar bersubsidi naik hingga 15,10 persen pada Agustus 2026 yang disebabkan oleh kenaikan harga solar nonsubsidi dan peningkatan aktivitas logistik. Pada 18 April hingga 4 Mei 2026, konsumsi biosolar tercatat sebanyak 50.745 KL per hari, naik 0,24 persen dengan selisih 121 KL per
Guru Besar IPB University Budi Indra Setiawan mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan berbasis sains. Upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh karena risiko kebakaran dipengaruhi berbagai faktor teknis maupun nonteknis yang saling berkaitan. Menurut dia, kebakaran gambut tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor. Kondisi muka air
Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan memicu keluhan dari sejumlah warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga khawatir perubahan peringkat kesejahteraan tersebut berdampak pada bantuan sosial (bansos) yang selama ini diterima, terlebih ketika data desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka sebenarnya. Kepala Dinas Sosial
