Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penghentian sementara terhadap operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal itu dilakukan menyusul kebijakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati menjelaskan, penyesuaian operasional MBG dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program
Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ternyata ikut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi laut. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap hingga saat ini jalur laut masih beroperasi, tapi jumlah penumpang mengalami penurunan. Dudy menyebut masyarakat mempertimbangkan kondisi di sekitar wilayah perairan serta faktor keselamatan sebelum memutuskan melakukan perjalanan. Kondisi tersebut membuat
Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami insiden pecah ban pada Kamis (3/9/2026). Informasi mengenai insiden tersebut pertama kali diterima dari Tower AirNav Indonesia sekitar pukul 07.00 Wita. Pesawat dengan tipe Boeing 737-800 (B738) itu dilaporkan mengalami kondisi teknis pecah ban saat proses keberangkatan dari Jakarta. Communication Departement Head Regional
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan kasus keracunan massal santri di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggul Angin, Sidoarjo usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kelalaian yang disengaja. Sudaryono menyampaikan kronologi kasus keracunan tersebut bermula saat ahli gizi dan SPPG terkait tidak melabeli semua omprengnya. Ia mengatakan dalam kasus itu,
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membekukan izin usaha lima perusahaan yang konsesinya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pemulihan ekosistem dan akan menempuh proses pidana jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Menurut dia, sanksi tidak hanya berupa tindakan administratif, tetapi juga dapat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian Kepala Sekolah Rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin institusi pendidikan berbasis asrama. Tiga pilar tersebut yakni pengawasan, kepatuhan, dan kolaborasi. Gus Ipul mengatakan pengawasan menjadi poin pertama yang harus diperkuat karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem boarding school.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, hingga lansia ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi. Sebab, karhutla yang terjadi meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap dan polusi udara. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)
Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan. Kerja sama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu akan diterapkan di
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana meningkatkan target penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) hingga 500 ribu rumah tangga pada tahun depan. Rencana tersebut disampaikan Bahlil saat memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Kementerian ESDM 2027 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik monopoli yang disebut ikut mendorong kenaikan harga pakan ayam. Temuan itu muncul setelah pemerintah merespons aksi protes peternak ayam di sejumlah daerah. Amran mengatakan pemerintah menemukan dugaan adanya pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar, termasuk biaya menurunkan pakan dari kapal yang
Produksi beras Indonesia diprediksi belum menunjukkan banyak perubahan hingga Oktober 2026. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Juli 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Januari-Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Dengan kata lain, produksi beras sepanjang Januari-Oktober 2026 masih berada di kisaran yang hampir sama
Pembagian kelompok kesejahteraan atau desil dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Pelaksana Harian
