Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pada pertemuan itu, Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengusulkan Permenaker Nomor 7 tentang Pekerja Alih Daya atau outsourcing agar direvisi. Ia meminta
DPR RI dan pemerintah menyepakati target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2027 dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun ke kisaran 6 persen hingga 6,5 persen. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan target tersebut menjadi salah satu
Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bakal menjadi pusat aksi massa pada Jumat (12/6/2026). Ribuan peserta dari berbagai elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat yang membawa sejumlah isu nasional. Aksi tersebut direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan sekitar 1.500 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan komunitas sipil. Sejumlah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memadamkan lampu selama satu jam pada Sabtu (13 Juni 2026) mulai pukul 20.30 hingga 21.30 WIB dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Salah satu poin yang disorot adalah peluang memperkuat cadangan devisa Indonesia melalui peningkatan remitansi pekerja migran, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Filipina. Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan pelemahan rupiah perlu dilihat secara menyeluruh
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah menargetkan lahirnya 10 juta wirausaha baru hingga 2029 sebagai upaya meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan sebagai salah satu langkah memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional. Maman mengatakan program tersebut dirancang untuk memudahkan generasi
Jelang perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan digelar dua hari lagi, sebuah laporan mengejutkan mengenai strategi politik Donald Trump mencuat ke permukaan. Pemerintahan Amerika Serikat dikabarkan telah menyiapkan skenario untuk mengalihkan tanggung jawab apabila terjadi wabah Ebola yang masuk ke wilayah AS selama turnamen berlangsung. Berdasarkan laporan Axios, para pejabat
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa menggelar sidang pendahuluan pengujian materi Undang-Undang Peradilan Agama perihal isbat awal dan akhir Ramadhan. Sidang pendahuluan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilaksanakan di ruang sidang pleno Gedung I Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Permohonan pengujian materi Undang-Undang
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini guna meningkatkan ketepatan
Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan seluruh pegawai non-ASN/honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negari sipil (CPNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini adalah bagian dari penyelesaian non ASN agar tak ada lagi honorer di instansi
Komisi II DPR mendorong agar pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru hingga tenaga kesehatan (nakes) ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dorongan itu menjadi satu dan enam kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan penjualan rokok elektronik atau sejenisnya. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan hingga saat ini penjualan rokok elektronik masih sangat bebas sehingga bisa meningkatkan prevalensi perokok anak dan remaja. a juga menyoroti strategi marketing rokok elektronik yang manipulatif dengan menamainya smart smoke, smart cigarette, vape, e-cig, e-liquid, pods, rokok rasa buah, personal
