Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kenaikan harga cabai rawit nasional yang rata-rata mencapai Rp 70 ribu per kilogram, salah satunya dipengaruhi faktor cuaca panas di musim kemarau dan fenomena El Nino. Mendag Budi mengatakan, pengiriman pasokan cabai dari daerah-daerah yang mengalami kelebihan produksi atau surplus ke daerah-daerah yang mengalami
Bank Indonesia (BI) menyebut pelemahan nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap tensi geopolitik di Timur Tengah. Seperti diketahui, rupiah spot terus melemah pada perdagangan Senin (21/9/2026) siang. Pukul 12.10 WIB, rupiah spot ada di level Rp 17.827 per dolar Amerika Serikat (AS), melemah 0,39% dari akhir pekan
Pemohon uji materi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah kewajiban dari pemberi kerja. Sebab, dalam beleid tersebut terdapat penggunaan frasa “berdasarkan kesepakatan” antara pekerja dan pemberi kerja, bukan kewajiban pemberi kerja. Pemohon menilai bahwa norma Pasal 16 ayat (2)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pengembangan bioetanol nasional berpotensi menghemat devisa negara hingga sekitar Rp500 triliun setiap tahun. Penghematan devisa tersebut berasal dari substitusi energi biofuel yang selama ini diproduksi oleh negara lain, sehingga nilai ekonominya dapat berputar di dalam negeri dan dinikmati oleh para petani Indonesia.
Pemerintah pusat salurkan pendanaan ke pemerintah daerah (Pemda) melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 504,3 triliun hingga Agustus 2026. TKD guna mendukung pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan layanan publik lain. Penyaluran TKD terus didorong seiring membaiknya penyerapan anggaran hingga output pemda. TKD sendiri akan fokus mendukung tiga
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta harus diterima oleh seluruh sekolah negeri. Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk menolak program tersebut, tetapi dengan syarat seluruh pihak di sekolah menyepakati keputusan yang sama. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah negeri yang memilih menerima MBG harus menerimanya secara
Ekonom Senior Institute for Development of Econommics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Menurutnya, pemerintah tinggal melanjutkan kebijakan pendidikan gratis
Pekerja swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesar dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Berdasarkan data BP Tapera per 16 September 2026, sebanyak 92.934 unit rumah atau 61,65 persen dari total realisasi FLPP telah disalurkan kepada pekerja swasta. Secara keseluruhan, realisasi
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia tetap sepenuhnya mematuhi protokol ASEAN untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penegasan ini disampaikan di tengah kabut asap lintas batas yang terus mempengaruhi sebagian wilayah Asia Tenggara. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa Indonesia secara konsisten
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mengutamakan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di daerah masing-masing. Penegasan ini disampaikan di sela-sela kunjungannya di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis malam. Saat ini, pembangunan KDKMP telah mencapai sekitar 23.000 unit yang tersebar di
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai ‘terorisme ekologi’. Prabowo menilai persoalan karhutla telah menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah hukum lebih tegas sekaligus penguatan regulasi. Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Hukum Supratman Andi
Uni Eropa akan melarang penggunaan media sosial (medsos) untuk anak berusia di bawah 13 tahun. Sementara untuk anak di bawah 15 tahun, mereka hanya diizinkan dengan akses terbatas. Dilansir AFP, Rabu (16/9/2026), rencana itu diumumkan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dia mengatakan sudah saatnya Eropa mengambil kebijakan
