Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta harus diterima oleh seluruh sekolah negeri. Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk menolak program tersebut, tetapi dengan syarat seluruh pihak di sekolah menyepakati keputusan yang sama. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekolah negeri yang memilih menerima MBG harus menerimanya secara menyeluruh. Sebaliknya, jika menolak, keputusan tersebut juga harus berlaku bagi seluruh siswa.
Menurut Sudaryono, keputusan tersebut juga melibatkan wali murid. Dengan demikian, sekolah negeri tidak dapat menerapkan pilihan berbeda bagi siswa dalam satu sekolah. “Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua,” kata dia. Kebijakan tersebut kemudian memunculkan sejumlah persoalan yang perlu diperjelas, terutama mengenai bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dan apa konsekuensinya bagi siswa apabila sebuah sekolah memilih tidak menerima MBG.
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan secara prinsip, kebijakan tersebut dapat menciptakan efisiensi apabila sekolah yang memang tidak membutuhkan MBG dikeluarkan dari sasaran penerima. Namun, besaran penghematan belum dapat ditentukan sebelum BGN menyampaikan data resmi.