Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhamaad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak atau terdampak ringan bencana, tetapi memperoleh tambahan alokasi TKD (Transfer ke Daerah) cukup besar agar dapat menghibahkan sebagian anggarannya untuk membantu daerah terdampak berat yang tidak mendapatkan TKD signifikan. “Saya mengimbau daerah-daerah
Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menolak istilah merger atau penggabungan partainya dengan Partai Gerindra dalam laporan Majalah Tempo yang dirilis pada minggu (12/4). Willu menyebut Paloh menawarkan blok politik. Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menawarkan political block atau kerja sama antar partai. Istilah merger yang digunakan oleh
Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan work from home (WFH) harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Meskipun saat ini ada beberapa daerah yang belum menerapkan WFH, secara prinsip kebijakan tersebut harus tetap dijalankan dengan mekanisme seperti proporsinya diserahkan kepada diskresi pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespon maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dengan menyinggung sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus. “Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan mutasi ASN ke sejumlah daerah khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian ASN di sejumlah
Disebutkan adanya pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Hambalang pada Februari 2026 yang membicarakan masa depan partai dan wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4% menjadi 8%. Ada juga isu mengenai ketertarikan sejumlah pihak terhadap NasDem termasuk pengusaha setingkat menteri dan Gibran Rakabuming Raka, yang disebut ingin menjadikan NasDem sebagai
Ada satu ironi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Publik merasa lega saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Namun, di saat yang sama, praktik korupsi di daerah justru terus berulang dengan pola nyaris sama. Pola korupsi kepala daerah muncul pada proses perizinan, jual beli jabatan,
Badan Keahlian DPR (BKD) dijadwalkan memaparkan draf RUU Pemilu sebelum reses 22 April 2026, yang akan ditindaklanjuti Komisi II dengan pembentukan Panitia Kerja serta penyusunan naskah akademik lebih intensif. Paparan BKD mencakup putusan MK, masukan pakar, kajian internal, dan pendapat partai politik. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dari
Kisruh internal PPP akibat keputusan sepihak sejumlah pengurus DPP, melalui Ketua Umum Muhamad Mardiono dan Jabar Idris, Wakil Sekjen, yang merombak kepengurusan di banyak provinsi, menimbulkan kekhawatiran partai tidak lolos Pemilu 2029. Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW di 12 Provinsi
Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap Penelitis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani. Laporan dibuat oleh pelapor atas nama Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026. Sebagaimana dalam Pasal 246 UU Nomor
Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kritisi kemangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dimenangkan melalui mekanisme yang tidak demokratis atau electoral authocracy. Menurutnya kepemimpinan Prabowo tidak kompeten dan tidak berwibawa. “Di mata saya Prabowo secara umum tidak berwibawa
Sofwan Dedy Ardyanto, Anggota Komisi V DPR, menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, dan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig adalah momentum penting untuk mengonsolidasikan pihak-pihak terkait demi memperjuangkan perlindungan pengemudi ojek online (ojol). “Momen ini kita jadikan arena konsolidasi,” ujar Sofwan dalam agenda
