Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi sebab keterpilihannya menjadi presiden adalah melalui proses pemilihan umum yang demokratis. “Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo menjawab
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan diri untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tito mengatakan pihaknya siap dengan berbagai skenario dalam revisi UU Pemilu sebab Kemendagri akan menjadi pihak yang memimpin pembahasan dari sisi pemerintah. Lebih lanjut, Tito mengaku belum mendengar secara langsung adanya
Dalam sambutan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII Tahun 2026 di Lampung, Presiden Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bertetangga yang baik. Indonesia harus menjaga hubungan dengan semua pihak demi membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Prabowo mengatakan sebagai kepala negara dirinya harus memenuhi berbagai undangan dari para
Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Keputusan menaikan harga pertamax tersebut secara ekonomi dapat dipahami. Namun, dalam
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Polri dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan. Menurutnya, regulasi tersebut justru merupakan bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. Substansi UU Polri tidak hanya mengatur soal kewenangan institusi kepolisian melainkan juga mencakup aspek pembinaan sumber
Hingga kini RUU Pemilu masih belum menjadi prioritas meski terus digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil. Padahal, RUU Pemilu tidak hanya sekedar soal ambang batas parlemen atau pencalonan presiden. Heningnya pembahasan RUU Pemilu hingga tenggat pergantian komisioner KPU pada April 2027, perlu diwaspadai menjadi “pemilunya rezim”. Hal ini terlihat dalam beberapa
Di tengah arus ketidakpastian geopolitik yang turut menghadirkan krisis mulai dari perang dagang, konflik geopolitik, inflasi global, krisis energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional (era polikrisis), Indonesia menghadapi dimensi tantangan yang lebih kompleks. Posisi ini juga menghadirkan peluang ekonomi dan politik yang besar dan risiko yang tidak kecil.
Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang tanggal 8-9 Juni 2026 merupakan lawatan luar negeri pertamanya di tahun ini. Kunjungan ini menunjukkan pentingnya Korea Utara dalam kalkulasi politik luar negeri Beijing. China ingin menegaskan lagi posisinya sebagai pemain utama dalam pengelolaan keamanan kawasan di tengah perubahan tatanan geopolitik. Mengingat, AS
Pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengingatkan potensi terjadinya Reformasi Jilid II telah memantik pertanyaan apakah situasi hari ini bisa memunculkan gerakan seperti 98? Noel mengklaim, pemicu utama gerakan yang menyerupai peristiwa Reformasi 1998 bersumber dari sektor ekonomi yang kini tengah bergejolak. Seakan seiring dengan itu,
Dalam sebuah buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen menyebutkan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang mengambil keputusan berbasis kalkulasi politik dan tradisi kebatinan Jawa. Penulis buku Laku Spiritual Pak Harto, Bambang Wiwoho, menjelaskan Soeharto melakukan Cipta Roso Karso, yaitu dalam Islam dikenal dengan istilah Napsu, Kalbu, dan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini akibat porsi belanja pegawai di atas 50 persen. 39 daerah tersebut perlu dibantu dengan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN. Agar tidak terjadi
Kasus-kasus pelanggaran hak warga, seperti kekerasan oleh aparat dan konflik tanah adat di Papua, menunjukkan lemahnya pembelaan politik dari wakil rakyat. Meskipun demokrasi elektoral berjalan dengan baik sejak Reformasi 1998, jarak antara suara rakyat dan keputusan politik semakin melebar, tercermin dari rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik. Hal
