Penemuan menarik ditemui Ombudsman RI di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong pada tanggal 23 September 2026. mereka menemukan sejumlah hunian mewah di area lapas. Beberapa hunian yang ditemukan memiliki fitur yang berbeda-beda. Ombudsman pun mengkategorikan hunian tersebut menjadi tiga tipe. Tipe Hunian 1: berupa bangunan seperti homestay. Dinding bangunan ini
Politik menyediakan banyak alasan untuk mengubab posisi. Negosiasi menghasilkan informasi baru. Sebuah usul diperbaiki. Kepentingan yang berbeda perlu dipertemukan. Persoalannya timbul ketika politisi menuntut dua kemewahan sekaligus: bebas berpindah sikap dan bebas dari kewajiban menjelaskan perpindahannya. Politisi dapat menunjukkan ketegasan di depan publik, namun bisa kompromi dibalik layar. Politisi sering
Pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo berupa kata-kata mengumpat seperti “goblok”, “antek asing”, dan “londo ireng” dinilai oleh sebagian besar kalangan sebagai tidak patut dan menegaskan posisi Prabowo yang antisains. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak senang dengan mereka yang gencar mengkritik pemerintahannya dan bahkan menuding sebagian kritikus tersebut menyampaikan fitnah. Prabowo diidiomkan
Poltracking menggelar survei nasional mengenai elektabilitas partai politik. Survei menunjukkan Partai Gerindra di posisi paling kuat, mengungguli PDIP dan Partai Golkar. Survei ini dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Metode sampel menggunakan metode multistage random
Ketua Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menilai maksud dan tujuan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, dan kawan-kawan (dkk) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), sudah terang benderang. Dalam gugatannya, Denny Indrayana dkk mempersoalkan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) di Pilpres 2024. Menurutnya, diskualifikasi yang dimohonkan oleh Denny dkk
KPU menilai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi telah melampaui masa tenggat waktu. KPU menilai permohonan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini terlambat 905 hari. KPU mengatakan permohonan PHPU Pilpres diajukan maksimal 3 hari setelah penetapan
Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tiga catatan ke KPU dan Bawaslu setelah menyampaikan jawaban atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Hakim Arsul Sani meminta KPU menjelaskan lagi dokumen persyaratan Gibran yang dilakukan verifikasi. Hakim Saldi Isra
Tantangan yang terjadi saat ini adalah bagaimana memastikan Perempuan mengerti dan tertarik dengan politik. Tidak takut ketika mendengar kata politik. Sri Surani, S.P selaku Komisioner KPU DIY mengatakan “di legislatif kita punya kuota 30 persen, tetapi sampai sekarang sudah sekian kali pemilu tetapi kapasitas 30% itu belum tercapai.” Pentingnya perempuan masuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena. Yang bersangkutan pun telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan di lingkungan Pemkab Bolmut. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha memandang, korupsi pada proyek pemerintah daerah tidak semata-mata terjadi karena lemahnya proses pengadaan. Menurut dia,
Mahkamah Agung (MA) menurunkan puluhan Hakim Agung ke berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan Pembinaan Daerah. Pembinaan Daerah merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung memperkuat pembinaan terhadap badan peradilan di bawahnya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan penunjukan Hakim Agung Pengawas dan Pembina Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) sekaligus Ketua Umum TP PKK Posyandu Tri Tito Karnavian mendorong penguatan peran perempuan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satunya melalui kontribusi para istri kepala daerah yang mendampingi jalannya pemerintahan. Tri mengatakan, peran perempuan melalui berbagai lembaga tersebut perlu diperluas agar dapat memberikan
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim untuk mencabut hak politik Sudewo dalam memilih dan dipilih untuk jabatan publik selama 5 tahun. Penjatuhan sanksi pencabutan hak dipilih tersebut menjadi pelengkap dari tuntutan pidana pokok, di mana Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan (8,5 tahun) penjara
