Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, mengusulkan pilkada digelar asimetris berdasarkan karakteristik tiap daerah. Siti menilai desain pilkada yang seragam tak selalu efektif diterapkan di semua wilayah. “Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengusulkan agar BUMD diawasi oleh pejabat setingkat eselon I dan dibuatkan undang-undang khusus. Usulan ini didasarkan pada persoalan yang terjadi di BUMD saat terjadi pergantian kepala daerah. Begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerahnya, masalah berlanjut dan BUMD semakin
Permohonan uji materi Undang-Undang Kepolisian Negara RI yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri akhirnya dicabut. Para pemohon yang berprofesi sebagai advokat mengaku berubah sikap. Mereka menilai, posisi Polri saat ini sudah tepat di bawah Presiden. Salah satu pemohon, Syamsul Jahidin menyatakan alasan menarik permohonan
Korupsi proyek makan bergizi gratis tidak sekadar dalam penyaluran anggaran besar, tapi juga muncul dalam penentuan lokasi dapur makan bergizi gratis (MBG). Dugaan penipuan titik pembangunan dapur MBG terjadi di beberapa daerah seperti 21 titik di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Batam, dan Kepulauan Riau. Modus yang dijanjikan
Revisi Undang-Undang Pemilu perlu disertai revisi UU Partai Politik karena perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif tanpa penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan representasi politik. Ramlan Surbekti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, menilai sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia tidak berjalan ideal. Ia menilai sebagai sistem
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada bantuan luar negeri jika nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten. Kemandirian bangsa dapat tercapai bila rakyat sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Prabowo mengutarakan bagi ekonomi Pancasila setidaknya
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menampilkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi kekuasaan pemerintah pusat. Atas nama proyek strategis nasional (PSN), pembabatan hutan, perampasan hajat hidup masyarakat adat, dan pelemahan praktik otonomi daerah terjadi. PSN menjadi mandat yang tak bisa ditolak, namun faktanya PSN kerap ditunggangi oleh kepentingan
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai, safari politik yang akan dilakukan Jokowi jauh-jauh hari sebelum Pemilu relevan dan bisa jadi sebuah keunggulan dan minimal membuat PSI mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Mengacu pada Pemilu 2024, sebanyak 30 persen pemilih sudah menentukan pilihannya dari jauh-jauh hari.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, partai-partai politik yang saat ini berada di parlemen, perlu mewaspadai safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebab berpotensi menggerus basis dukungan partai-partai yang kini memiliki kursi di DPR. Jika Parliamentary Threshold
Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 128/PUU-XXIV/2026. Partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di dapil di mana partai tersebut tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Putusan tersebut didasarkan permohonan diajukan oleh Maya Novita Sari,
Hasil riset Indeks Pelembagaan Partai Politik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pertengahan 2024 menunjukkan nilai rata-rata nasional indeks berada di angka 74,16. Meskipun cukup tinggi, kualitas pelembagaan partai politik di Indonesia sebenarnya masih berada dalam kategori sedang. Indeks membedah 3 dimensi utama yakni: Sehingga totalnya menjadi 74,16
Setelah sempat ada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026, pada 2027 terdapat peluang kenaikan TKD berdasarkan rentang pagu indikatif antara Rp710 triliun dan Rp810 triliun. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, terutama pendidikan, kesehatan,
