Populisme modern menghadirkan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat, tetapi sekaligus berisiko membuka jalan menuju otoritarianisme ketika retorika rakyat digunakan untuk melemahkan institusi demokrasi. Donald Trump menjadi contoh paling menonjol dengan slogan Make America Great Again yang menggaungkan propaganda anti-imigran, dan kepemimpinannya menunjukkan bagaimana populisme dapat menggerus kualitas demokrasi hingga
Politik dua kaki ala Soekarno pada era Perang Dingin menunjukkan kecerdikan diplomasi bebas-aktif dengan prinsip “mendayung di antara dua karang”. Ia memanfaatkan rivalitas AS–Soviet pada perang dingin untuk memperoleh keuntungan strategis, menghindari ketergantungan total, memperkuat militer sebagai alat diplomasi, sekaligus membangun citra Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga. Strategi ini berhasil
Persoalan lokal saat ini dinilai menjadi perhatian publik yang lebih luas tidak seperti sebelumnya yang dipahami dalam konteks lokal. Saat ini batas persoalan lokal dan nasional semakin tipis. Sejak reformasi, desentralisasi dipahami sebagai cara mendekatkan kekuasaan kepada rakyat dengan mantra demokrasi lokal dan good governance. Dalam kerangka ini, perbedaan antardaerah
Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menanggapi protes Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem Martin Manurung terkait pemberitaan isu merger NasDem dengan Gerindra. Ia menegaskan bahwa Tempo menghormati segala bentuk penilaian sebagai masukan, serta menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sesuai undang-undang. Setri juga menyebut hak jawab adalah hak
Sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home), meskipun kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang wajib diterapkan. Mengapa masih ada resistensi daerah? Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengakui setiap daerah belum memiliki kemampuan penerapan teknologi
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Muhamaad Tito Karnavian, mengimbau pemerintah daerah yang tidak terdampak atau terdampak ringan bencana, tetapi memperoleh tambahan alokasi TKD (Transfer ke Daerah) cukup besar agar dapat menghibahkan sebagian anggarannya untuk membantu daerah terdampak berat yang tidak mendapatkan TKD signifikan. “Saya mengimbau daerah-daerah
Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, menolak istilah merger atau penggabungan partainya dengan Partai Gerindra dalam laporan Majalah Tempo yang dirilis pada minggu (12/4). Willu menyebut Paloh menawarkan blok politik. Menurutnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menawarkan political block atau kerja sama antar partai. Istilah merger yang digunakan oleh
Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kebijakan work from home (WFH) harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Meskipun saat ini ada beberapa daerah yang belum menerapkan WFH, secara prinsip kebijakan tersebut harus tetap dijalankan dengan mekanisme seperti proporsinya diserahkan kepada diskresi pemerintah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespon maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah dengan menyinggung sistem pemilihan kepala daerah langsung yang dinilai tidak selalu menghasilkan pemimpin bagus. “Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah pusat untuk melakukan mutasi ASN ke sejumlah daerah khususnya daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Realitas menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pendistribusian ASN di sejumlah
Disebutkan adanya pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto di Hambalang pada Februari 2026 yang membicarakan masa depan partai dan wacana kenaikan parliamentary threshold dari 4% menjadi 8%. Ada juga isu mengenai ketertarikan sejumlah pihak terhadap NasDem termasuk pengusaha setingkat menteri dan Gibran Rakabuming Raka, yang disebut ingin menjadikan NasDem sebagai
Ada satu ironi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Publik merasa lega saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Namun, di saat yang sama, praktik korupsi di daerah justru terus berulang dengan pola nyaris sama. Pola korupsi kepala daerah muncul pada proses perizinan, jual beli jabatan,
