Dalam lawatan Joko Widodo ke Lampung tanggal 26-28 Juni 2026, Jokowi menggelar silaturahmi ke tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta melakukan konsolidasi politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kehadiran Jokowi di Lampung tidaklah random. Dalam sejarah pemilu, sosok Jokowi di wilayah ini cukup berjaya. Meski prestasi tersebut belum
Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, meminta PDIP menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “partai penyeimbang” agar publik tidak bingung dengan istilah tersebut. Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai siapa yang diseimbangkan dan bagaimana bentuk tindakan konkret yang akan dilakukan. Andy menilai penjelasan itu penting agar rakyat memahami arah sikap
Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan sikap Partai Gerindra terhadap keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiat menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan penuh menentukan arah politiknya, dan Gerindra menghormati sepenuhnya keputusan internal PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Sugiat juga menekankan
Presiden Prabowo Subianto sekali lagi menerabas prinsip tata negara dengan mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani ke Iran. Padahal relasi antara presiden dan MPR merupakan hubungan antar-lembaga tinggi negara yang tidak bisa saling memerintah. Karena itu, komunikasi presiden dengan MPR hanya bisa dilakukan melalui mekanisme konsultasi ketatanegaraan bukan memberi
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang bahwa seluruh partai politik (parpol) saat ini sudah dewasa dan saling menghormati posisi politik mereka di dalam pemerintahan. Terlepas dari posisi mana yang diambil, menurutnya esensi utama dari setiap parpol adalah membawa kemajuan bagi masyarakat. Namun AHY menegaskan pentingnya sistem saling
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Selain itu, Yusril mengatakan kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional. Namun, lanjutnya,
Desentralisasi fiskal bukan sekadar urusan bagi-bagi uang dari pusat ke daerah tetapi juga janji kemandirian yang kini terbentur pada realitas ekonomi makro. Di satu sisi, pusat menginginkan efisiensi demi stabilitas, namun di sisi lain, daerah merasa kedaulatannya dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri mulai tergerus kebijakan pusat. Dalam buku “Dua
Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) senilai Rp 3,5 triliun. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas sumber pembiayaan di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah, pagu transfer ke daerah untuk Jakarta pada
Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” masih menghadapi tantangan besar sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki basis pemilih yang kuat di Jawa Tengah. Menurut Pangi, membangun basis politik di Jawa Tengah tidak cukup hanya
Safari politik Joko Widodo pada akhir Juni 2026 menandai langkah barunya sebagai ‘rakyat biasa’ yang tetap aktif dalam arena politik. Lawatan ke Lampung bukan sekadar kunjungan, melainkan bagian dari strategi politik yang memanfaatkan jejak infrastruktur era pemerintahannya. Kehadiran Jokowi di Rakorda PSI di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung memperlihatkan
Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan wacana tersebut sementara dihentikan sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Bukan hanya lebih inklusif, namun juga langsung dirasakan masyarakat. Sebelumnya usulan
Adanya ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yakni kemarahan publik akibat kepala daerah yang terjerat OTT korupsi dan adanya pembiaran penghasilan resmi yang stagnan selama lebih dari dua dekade. Gaji seorang bupati/wali kota hanya sekitar Rp5 juta per bulan, gubernur Rp9 juta, jumlah yang tidak sebanding dengan beban
