Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu belum menjadi hal yang urgen untuk segera dibahas. Menurutnya, tahapan Pemilu untuk kontestasi 2029 mendatang tetap bisa berjalan menggunakan aturan yang berlaku saat ini. Supratman mengatakan pemerintah hingga kini masih menunggu DPR RI terkait pembahasan revisi UU Pemilu, sebab selama
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait ucapan terima kasih atas kritik keras dari PDI-P kepada pemerintahan. Andreas mengatakan kritik yang disampaikan adalah bagian dari fungsi politik sebagai partai yang berada di luar pemerintahan. Andreas mengatakan kritik tersebut memiliki tujuan baik bagi jalannya pemerintahan. Senada
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat safari keliling Indonesia. PSI pun mengklaim Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi tetapi bagian dari PSI. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan safari keliling Indonesia merupakan agenda PSI dan akan mengumumkan posisi Jokowi di PSI oleh Ketua
Verdy Firmantoro, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya mengusulkan agar aturan mengenai kampanye di ranah digital dibahas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilu (RUU) Pemilu. Apabila tidak diatur maka akan memunculkan kerawanan manipulasi informasi dari kecerdasan buatan (AI) ataupun buzzer. Sudah sewajarnya implementasi perundang-undangan linier dengan isu dan
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut PKS mendorong agar pembahasan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa segera dilakukan. Serta, menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi tersebut. Keterlibatan banyak pihak dan bermakna dalam pembahasan RUU Pemilu akan menghasilkan produk hukum yang jauh lebih berkualitas dan adil bagi semua pihak.
Isu pemotongan atau keterlambatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dibantah pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otsus tetap menjadi prioritas nasional, tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dan telah direalisasikan penuh hingga 2025. Ia memastikan tidak ada pemotongan maupun keterlambatan dari pemerintah pusat, serta menekankan bahwa
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang berjalan sangat lambat diduga tertahan oleh perdebatan angka parliamentary threshold (PT). Partai besar mulai memasang strategi untuk menaikkan ambang batas parlemen di atas empat persen yang dinilai untuk mengamankan dominasi. Sementara itu, di satu sisi mempersempit ruang gerak bagi partai-partai kecil untuk menembus
Joko Widodo, nama yang tidak lagi sekedar melekat pada mantan presiden namun telah berkembang menjadi simbol keberlanjutan politik, titik temu kepentingan elite, dan referensi elektoral yang masih diperhitungkan banyak partai. Hingga muncul fenomena populer disebut “Jokowi Effect”. Persoalannya muncul ketika demokrasi terlalu bertumpu pada satu figur, institusi politik menjadi tidak
Kemunduran demokrasi Indonesia ditandai dengan melemahnya kebebasan sipil, pengawasan legislatif dan yudikatif, serta integritas pemilu. Laporan V-Dem Institute 2026 menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori rezim otokrasi elektoral, dengan skor Indeks Demokrasi Liberal (LDI) turun dari 0,36 pada 2023 menjadi 0,30 pada 2025. Menurut Titi Anggraini, akar persoalan terletak pada
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus dikomunikasikan antar partai politik baik secara formal maupun informal, ujar Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada keputusan final apakah regulasi tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen. Pada prinsipnya, seluruh partai menginginkan pemilu berikutnya berjalan jujur dan adil serta tidak merugikan masyarakat. Pembahasan
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa skema Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam ketentuan baru tersebut, penerima DBH tidak terbatas pada daerah penghasil saja, melainkan juga mencakup wilayah yang terdampak langsung
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tiga tekanan sekaligus: dinamika geopolitik global, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan lokal masyarakat. Misalnya, konflik Timur Tengah yang berdampak pada kebijakan nasional yang menuntut sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah. Kepala daerah juga dituntut memenuhi janji politik,
