Partai Golongan Karya buka suara soal Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan Partai Golongan Karya (Golkar) Fahd El Fouz Arafiq yang terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan akan terlebih dahulu menunggu konstruksi perkara hingga lengkap. Namun, Partai Golkar akan mengambil
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Luar Biasa II (16/9/2026), meminta pemerintah dan DPR menambah alokasi transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. DPD menilai porsi anggaran yang dialokasikan ke daerah terus menyusut di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Presiden RI Prabowo Subianto akan mengumpulkan dan menggelar rapat dengan kepala daerah se-Indonesia dalam waktu dekat untuk meluncurkan gerakan Indonesia ASRI. “Sesudah ini 1 atau 2 minggu saya akan gelar rapat gubernur, bupati se-Indonesia dengan DPRD se-Indonesia untuk saya launching gerakan Indonesia ASRI, artinya Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Ini
Fahd Arafiq yang kembali terjerat korupsi, menggambarkan fenomena berulang di mana politisi yang pernah dipenjara tetap bisa kembali ke panggung politik. Bak “Piala Bergilir”, kursi kekuasaan dan proyek rente negara terus berputar di tangan figur lama yang sama, meski publik sempat gaduh lalu perlahan melupakan. Hal ini menegaskan bahwa hukuman
Komisi II DPR menggelar rapat bersama Kemendagri, ATR/BPN, dan kepala daerah membahas sengkarut lahan serta reforma agraria tanggal 15 September 2026. Dalam rapat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti belum adanya kepastian redistribusi tanah meski 16.000 hektare lahan telah diverifikasi. Ia menekankan pentingnya memperkuat fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
ASEAN Economist United Overseas Bank Limited (UOB) Enrico Tanuwidjaja meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengevaluasi kebijakan transfer ke daerah (TKD) untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Enrico menyoroti penyusutan anggaran transfer ke daerah sejak 2025. Pada tahun ini, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran TKD sebesar Rp 696,9 triliun. Nilainya menyusut 17,9 persen dibandingkan realisasi pada 2025 sebesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan. Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi
Peristiwa pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Wakil Menterinya, Suahasil Nazara, merupakan berita yang cukup menarik bagi publik. Sebab, terjadi saat Purbaya sedang mengikuti rapat dengan DPD dan langsung meninggalkan ruangan saat mendapat telepon dari Istana. Pada sore saat pelantikan, Purbaya entah dimana dan baru pukul 19.00, beliau
Informasi politik yang mudah ditemukan melalui media sosial dan viral belum tentu benar. Masyarakat perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum percaya dan membagikannya. Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan pentingnya menyaring informasi dan mengikuti sumber terpercaya agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita menyesatkan. Langkah pertama yang
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai komposisi pasangan capres-cawapres dengan memasangkan Prabowo Subianto dan Pramono Anung akan menjadi pilihan terbaik di Pilpres 2029 nanti bagi kedua partai politik pendukungnya. Apalagi jika koalisi ini diperkuat PAN dan Golkar. Selain karena suara PDIP potensial di bawah Gerindra dan melawan poros
Peristiwa kekerasan politik dalam Konferensi Daerah (Konferda) organisasi mahasiswa bernama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur di Nganjuk, 4-6 September 2026 mencerminkan bagaimana kekerasan kerap dianggap sebagai bagian wajar dari praktik politik di Indonesia. Seolah-olah DNA politik bangsa memang berakar pada tradisi berdarah sejak masa prakolonial hingga kolonial. Kekerasan
Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan susunan menteri atau reshuffle kabinet pada tanggal 14 September 2026. Tercatat, ini merupakan reshuffle kabinet keenam yang dilakukan Prabowo sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024. Prabowo (14/9/2026) merombak posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Purbaya Yudhi Sadewa. Jabatan itu kini diemban Suahasil Nazara. Pelantikan
