Tujuan desentralisasi yang memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan inovasi kebijakan akhir-akhir ini terhambat akibat adanya kebijakan pemangkasan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat. Daerah berada pada mode bertahan yang membuat mereka tidak lagi berlomba-lomba menciptakan terobosan kebijakan. Daerah harus berupaya keras untuk menutup anggaran, sementara pemerintah pusat hanya mengimbau
Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh dalam rangka merespons fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar
Fenomena berulangnya kepala daerah yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) menimbulkan pertanyaan besar: mengapa demokrasi lokal yang telah berjalan lebih dari dua dekade sejak reformasi dan desentralisasi dengan pemilihan langsung kompetitif masih berulang kali melahirkan praktik korupsi politik? Jawaban dari persoalan ini sebagian besar terletak pada jarak antara demokrasi prosedural
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan kegiatan operasional. Oleh karena itu Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan dana untuk 490 daerah yang kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara. Namun, suntikan dana baru bisa terlaksana jika memperoleh izin dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai memetakan pemerintah daerah yang berpotensi mengalami kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Kemendagri masih menyisir kapasitas fiskal setiap daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah-kepala daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tidak mengambil langkah seperti menerapkan PHK. Kepala daerah sebaiknya memetakan dan mempelajari dulu kapasitas fiskal masing-masing daerah. Jika ada kedaruratan, para pemimpin daerah bisa berkomunikasi dengan
Proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif setelah pengunduran diri Perry Warjiyo diminta dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Langkah tersebut penting untuk menjaga kredibilitas serta independensi bank sentral di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tidak terlepas dari tekanan politik yang telah dirasakan sejak pelemahan rupiah pada akhir 2025. Ia menyesalkan mundurnya Perry Warjiyo sebelum masa jabatan berakhir pada Mei 2028, serta menilai tekanan politik
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan alasan Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri bukan karena sakit namun alasan pribadi tertentu. Dugaan tersebut muncul usai sejumlah nama belakangan mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pengobatan. Nanik S Deyang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan pengobatan jantung di luar
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi penyelenggara pesta demokrasi. Sistem pengawasan pemilu dituntut untuk lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga. Dalam diskusi dari pada Selasa 21 Juli 2026, Bagja menyampaikan bahwa pada Pilkada 2024 akun anonim ditemukan mendominasi penyebaran ujaran
Lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melalui studi bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden dengan rentang waktu 5-19 Juli 2026 menyatakan sebanyak 42,8 persen publik menilai kondisi politik saat ini buruk. Survei SMRC menemukan selama sembilan bulan terakhir terjadi kenaikan persepsi negatif warga atas kondisi politik. Persepsi negatif atas situasi
Realitas politik lokal tidak sedang baik-baik saja. Fenomena meningkatnya Pilkada calon tunggal mulai dari hanya 3 daerah pada tahun 2015 meluas menjadi 25 daerah pada tahun 2020, hingga melonjak tajam menjadi 37 daerah pada Pilkada 2024. Persoalan lainnya adalah pola pengisian jabatan publik melalui konsolidasi elitis, pembentukan koalisi raksasa di
