KEGIATAN

Puan Maharani Minta Jokowi Jaga Suhu Politik Tetap Dingin

Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP, menanggapi safari politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada 25-27 Juni lalu. Kunjungan politik merupakan hak setiap orang, dan tidak ada siapa pun yang berhak melarang, ujar Puan. Namun, agar siapa pun mestinya bisa

Selengkapnya »

Golkar Respons Isu Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai Parlemen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji angkat suara soal isu skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus didukung minimal tiga partai parlemen di RUU Pemilu. Isu ini diembuskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam opininya di Harian Kompas 21 Juni lalu. Sarmuji mengakui tidak tahu menahu

Selengkapnya »

Angin Surga di Balik Persaingan Politik Daerah Neraka

Meski penuh tekanan, peluang kemenangan tetap terbuka bagi calon legislatif yang mampu mengelola strategi dan komunikasi politik secara efektif. Dinamika kontestasi pemilu di daerah pemilihan ini disebut “dapil neraka,” yaitu wilayah dengan tingkat persaingan sangat ketat. Dapil neraka merujuk pada daerah pemilihan dengan jumlah kursi terbatas namun dihuni oleh banyak

Selengkapnya »

Pajak Daerah dan Politik Keberpihakan

Sejumlah kepala daerah menyampaikan keluhan kepada Komisi II DPR RI beberapa hari terakhir mengenai ruang fiskal daerah yang semakin sempit akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD). Diketahui, sebanyak 298 daerah masih menggantungkan lebih dari 80 persen pendapatan APBD-nya pada transfer pusat. Di saat yang sama, potensi penerimaan mandiri belum dikelola

Selengkapnya »

Jokowi Mulai Gencar Safari Politik untuk PSI, Partai-partai Tak Khawatir

Safari politik Jokowi bersama PSI di Lampung menjadi momentum penting yang menandai pergeseran afiliasi politiknya dari PDI-P ke PSI. Dengan mengenakan atribut PSI dalam kunjungannya, Jokowi ingin menunjukkan dukungan nyata sekaligus menguji pengaruh elektoral-nya menjelang Pemilu 2029. Partai-partai besar seperti Golkar dan PAN menilai langkah ini sebagai hal wajar dalam

Selengkapnya »

Desain Pemilu Dinilai Belum Jamin Hak Politik Masyarakat Adat

Sejumlah pegiat demokrasi dan masyarakat adat menilai desain pemilu di Indonesia belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak politik masyarakat adat. Sistem yang berlaku saat ini dinilai masih terlalu menekankan aspek administratif dan prosedural, sehingga belum mampu mengakomodasi keragaman kondisi sosial dan budaya masyarakat adat di berbagai daerah. Dalam diskusi reformasi pemilu,

Selengkapnya »

Orkestrasi Politik Penyeimbang dan Kegelisahan Koalisi

Jagad politik Indonesia akhir-akhir di warnai dengan sejumlah partai politik seperti PKB, PAN, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan PSI yang mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan secara terbuka dan tajam apakah koalisi atau oposisi. Partai-partai politik ini khawatir akan berkurangnya kursi kekuasaan jika PDIP tidak menunjukkan posisi politiknya. Namun, PDIP dengan tegas

Selengkapnya »

Peneliti: Algoritma Jadi Aktor Baru Dalam Komunikasi Politik Digital

Peneliti komunikasi politik digital dan literasi media Liza Fitriani Nurkholi menilai algoritma telah berkembang menjadi aktor baru dalam komunikasi politik digital. Algoritma memengaruhi cara masyarakat menerima, menyebarkan, dan menilai berbagai informasi politik. Menurutnya, logika viralitas sering kali mengalahkan kualitas argumentasi dalam berbagai percakapan politik yang berkembang melalui media sosial. Ia

Selengkapnya »

Kala Prabowo Ngaku Berguru Ilmu Politik dari NU

Presiden Prabowo Subianto pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) memberikan pidato dengan mengatakan seharusnya belajar politik dari NU. Prabowo memuji kehebatan kaderisasi NU sehingga para anggotanya berada di berbagai organisasi hingga pemerintah. Mantan Menhan itu menyebut anggota NU juga ada di

Selengkapnya »
Search