Demokrasi elektoral di Indonesia kini ditandai oleh biaya politik yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan imbalan jabatan, sebagaimana ditunjukkan riset LP3ES bersama KITLV, Undip, dan UGM yang menemukan rata-rata kandidat pemenang Pilkada 2024 menghabiskan Rp 27,4 miliar, sementara gaji kepala daerah selama lima tahun tidak mencapai Rp 500 juta.
Hubungan agama dan politik adalah hubungan yang saling memengaruhi dan berinteraksi dalam membentuk kehidupan masyarakat. Di Indonesia, agama menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kedekatan antara agama dan politik juga menghadirkan tantangan. Ketika agama dijadikan alat mobilisasi politik, ruang demokrasi berpotensi bergeser dari kompetisi gagasan
Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai gaya komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari yang dinilai agresif justru berpotensi memunculkan resistensi publik dan menjadi beban politik bagi pemerintah. Ujang juga menilai gaya komunikasi yang dianggap terlalu agresif dapat memperbesar sentimen negatif terhadap Bakom, baik terhadap
Partai Komunis China menjadi salah satu partai politik yang mampu mengubah nasib negara. Dari negara yang pernah dilanda kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan, menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia sekaligus salah satu pemimpin dalam teknologi mutakhir. Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan, resep keberhasilan PKC ialah karena mengacu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin terkait tindak lanjut nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia. Tito mengungkapkan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dan KPU India akan difokuskan pada kajian sistem kepemiluan, khususnya terkait
Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik untuk Pemilu 2029 muncul menjelang revisi UU Pemilu dimana sejumlah negara demokrasi maju mulai meninggalkan e-voting dan kembali ke metode manual. Wacana penerapannya hanya membidik kelompok pemilih di luar negeri sebagai target awal. Usulan ini muncul setelah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin
PENELITI Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Delia Wildianti, mengatakan Indonesia gagal menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu yang adil dan jujur. Ia menyimpulkan pernyataan tersebut berdasarkan kategorisasi V-Dem. V-Dem, proyek penelitian internasional yang mengukur dan membandingkan tingkat demokrasi negara-negara berdasarkan kualitas pemilu, kebebasan sipil, akuntabilitas pemerintah, dan berbagai indikator demokrasi lainnya,
DPR mendorong reformasi sistem kepegawaian ASN melalui RUU ASN dengan penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih ketat. Ketua Komisi II DPR menekankan bahwa evaluasi berbasis KPI diperlukan agar kepala daerah memiliki dasar hukum jelas dalam menilai kinerja bawahannya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja berpotensi diberhentikan dari posisinya. Langkah
ASN dilarang keras terlibat judi online sesuai SE Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024. Pelanggaran akan dikenai sanksi berjenjang, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara, sebagai upaya pencegahan dan penanganan praktik perjudian digital. Dalam SE yang selaras dengan Pasal 53 ayat 2 UU No 20/2023 tentang
M Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, mengkritik keras mentalitas kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Ia menyorot kinerja ASN di Indonesia yang tidak kompetitif ketimbang pegawai swasta. Oleh karena itu, Komisi II akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu yang diatur adalah sistem kepegawaian
Rentetan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus korupsi menjadi alarm keras bagi partai politik. Kondisi ini dinilai menunjukkan kegagalan sistem rekrutmen yang selama ini dijalankan parpol, sehingga reformasi kelembagaan tak lagi bisa ditunda. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public
Menanggapi fenomena kepala daerah yang terus terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pakar partai politik dan sistem kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai tingginya biaya politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap berulangnya praktik korupsi di daerah. Menurutnya,
