Kasus dugaan suap massal pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023 terus memunculkan fakta baru dalam persidangan. Salah satu kesaksian menyebut adanya arahan dari Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Dhito) kepada perwakilan kepala desa agar membantu mengkondisikan suara bagi sejumlah calon legislatif (caleg) DPR RI atas nama Pulung dan Caleg
Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, mengingatkan pemerintah agar rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) tidak disalahgunakan menjadi alat politik. Meski mengapresiasi langkah pemerintah membuka puluhan ribu formasi tersebut, beliau mengingatkan proses seleksinya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Mufti juga
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengapresiasi kinerja para kader yang tetap konsisten menjaga komitmen ‘Politik Tanpa Mahar’. Memang tidak mudah dijalankan, namun bisa dipertahankan berkat konsistensi seluruh jajaran partai. Partai NasDem pun berhasil membuktikan bahwa praktik politik bersih bisa dipertahankan sebagai identitas utama dalam kontestasi politik. “Dan InsyaAllah inilah
Melalui Forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertema “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”, Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum dan politik untuk menjaga dan mencegah perpecahan di tengah dinamika geopolitik global. Mahasiswa harus memahami substansi
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, menekankan bahwa pembenahan bangsa harus dimulai dari partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Parpol memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga perannya sangat menentukan arah kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa. Ia
Praktik politik di Indonesia saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai ideal yang ditandai dengan adanya kegaduhan di ruang publik tanpa kedalaman substansi, ujar Surya Paloh, Ketua Umum Partasi NasDem. “Yang kita lihat hari ini bukan kekayaan pikiran, tetapi kemiskinan nalar yang dipertontonkan. Ruang publik kian bising oleh opini tanpa dasar,
Dalam sistem demokrasi, tidak pernah ada rumusan sistem tokcer yang memastikan bahwa terbaik pasti yang menang, meskipun mekanisme pemilihannya berlangsung jujur dan adil. Potensi menghasilkan kader terbaik semakin kecil karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi sosial, jualan populisme, gaya demagogis, perubahan orientasi, dan mekanisme yang tidak jujur dan tidak
Populisme modern menghadirkan kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat, tetapi sekaligus berisiko membuka jalan menuju otoritarianisme ketika retorika rakyat digunakan untuk melemahkan institusi demokrasi. Donald Trump menjadi contoh paling menonjol dengan slogan Make America Great Again yang menggaungkan propaganda anti-imigran, dan kepemimpinannya menunjukkan bagaimana populisme dapat menggerus kualitas demokrasi hingga
Politik dua kaki ala Soekarno pada era Perang Dingin menunjukkan kecerdikan diplomasi bebas-aktif dengan prinsip “mendayung di antara dua karang”. Ia memanfaatkan rivalitas AS–Soviet pada perang dingin untuk memperoleh keuntungan strategis, menghindari ketergantungan total, memperkuat militer sebagai alat diplomasi, sekaligus membangun citra Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga. Strategi ini berhasil
Persoalan lokal saat ini dinilai menjadi perhatian publik yang lebih luas tidak seperti sebelumnya yang dipahami dalam konteks lokal. Saat ini batas persoalan lokal dan nasional semakin tipis. Sejak reformasi, desentralisasi dipahami sebagai cara mendekatkan kekuasaan kepada rakyat dengan mantra demokrasi lokal dan good governance. Dalam kerangka ini, perbedaan antardaerah
Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, menanggapi protes Wakil Ketua Baleg DPR RI F-NasDem Martin Manurung terkait pemberitaan isu merger NasDem dengan Gerindra. Ia menegaskan bahwa Tempo menghormati segala bentuk penilaian sebagai masukan, serta menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers sesuai undang-undang. Setri juga menyebut hak jawab adalah hak
Sejumlah pemerintah daerah seperti di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work from Home), meskipun kebijakan ini merupakan kebijakan nasional yang wajib diterapkan. Mengapa masih ada resistensi daerah? Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengakui setiap daerah belum memiliki kemampuan penerapan teknologi
