Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Kemendagri meminta kepala daerah menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah.Wakil Bima Arya mengatakan ada dua hal yang menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Dia mengatakan harapan itu terkait dukungan kapasitas fiskal dan kepastian status
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU/XVIII/2020, MK membagi partai politik ke dalam tiga kategori: partai yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019, partai yang tidak lolos ambang batas, serta partai baru. Partai yang memenuhi ambang batas 4 persen hanya perlu menjalani verifikasi administrasi, sementara partai nonparlemen dan partai
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menilai wacana pemilihan kepala daerah tanpa wakil bukan solusi atas budaya ban serep dan pembagian tugas yang tidak proporsional antara kepala daerah dan wakilnya. Wacana ini harus dicermati karena memiliki risiko serius terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya yang muncul ke ruang publik memicu adanya wacana wakil kepala daerah tanpa wakil di Komisi II DPR. Sejumlah anggota Komisi II dari lintas fraksi mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih atau bahkan kepala daerah atau deputi bisa lebih dari
Otonomi daerah sejatinya diukur dari kemampuan fiskal untuk melayani warga, bukan dari seremoni atau banyaknya regulasi. Kewenangan daerah harus diikuti dengan sumber daya keuangan, sesuai asas money follows function. Namun, gelombang resentralisasi fiskal melalui kebijakan efisiensi belanja dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) membuat banyak daerah kehilangan kepastian pendanaan, sehingga
PDIP tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada daerah yang belakangan mencuat di DPR RI. Wacana ini dilontarkan oleh Komisi II DPR dari Fraksi PKB. Ia menyebut konsep kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa perubahan sistem pemilihan kepala daerah belum tentu akan menjamin kualitas daerah dan wakilnya. Haykal, Peneliti Perludem, menjelaskan ketidakjelasan tugas dan disharmonisasi pada dasarnya lebih diakibatkan oleh proses kaderisasi dan kandidasi yang instan. Untuk itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap usulan wakil kepala
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tak hanya berhenti di laboratorium, melainkan turut berdampak bagi perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Prasetyo menjelang 150 peneliti BRIN memamerkan produk inovasinya ke Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (6/8/2026). Menurut Prasetyo, apa yang ditampilkan BRIN bukan
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil. Ganjar menilai seluruh isu terkait sistem pemilu dan pilkada sebaiknya dibahas secara menyeluruh melalui panitia khusus (pansus). Menurutnya, banyak isu yang harus dibahas antara lain, sistem pemilu yang mencakup kodifikasi undang-undang politik,
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa wakil tengah menjadi sorotan di Komisi II DPR Bidang Politik dan Pemerintahan. Pada rapat Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (30/8) pekan lalu, Muhammad Khozin, anggota Fraksi PKB, menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang kerap menjadi vote getter. Wakil kepala daerah
Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan posisi partainya tak pernah menjadi oposisi lantaran konsisten untuk mendukung pembangunan. Golkar menjawab pernyataan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang mengatakan politik bukan hanya mencari enaknya.Kendati demikian, Doli mengatakan Golkar menghormati posisi partai lain yang berada di luar pemerintahan. Ia mengatakan posisi
Joko Widodo secara formal tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai presiden. Namun, berakhirnya kekuasaan ternyata tidak serta merta mengakhiri pengaruh politiknya. Hal ini terlihat pada safari politiknya di Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Di Lampung, Jokowi memperoleh gelas “Baginda Pemuka Bangsa”, sementara di NTT, memperoleh penghormatan sebagai “Saudara Raja Raja Timor”.
