Desentralisasi fiskal bukan sekadar urusan bagi-bagi uang dari pusat ke daerah tetapi juga janji kemandirian yang kini terbentur pada realitas ekonomi makro. Di satu sisi, pusat menginginkan efisiensi demi stabilitas, namun di sisi lain, daerah merasa kedaulatannya dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri mulai tergerus kebijakan pusat. Dalam buku “Dua
Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) senilai Rp 3,5 triliun. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas sumber pembiayaan di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah, pagu transfer ke daerah untuk Jakarta pada
Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” masih menghadapi tantangan besar sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki basis pemilih yang kuat di Jawa Tengah. Menurut Pangi, membangun basis politik di Jawa Tengah tidak cukup hanya
Safari politik Joko Widodo pada akhir Juni 2026 menandai langkah barunya sebagai ‘rakyat biasa’ yang tetap aktif dalam arena politik. Lawatan ke Lampung bukan sekadar kunjungan, melainkan bagian dari strategi politik yang memanfaatkan jejak infrastruktur era pemerintahannya. Kehadiran Jokowi di Rakorda PSI di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung memperlihatkan
Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan wacana tersebut sementara dihentikan sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Bukan hanya lebih inklusif, namun juga langsung dirasakan masyarakat. Sebelumnya usulan
Adanya ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yakni kemarahan publik akibat kepala daerah yang terjerat OTT korupsi dan adanya pembiaran penghasilan resmi yang stagnan selama lebih dari dua dekade. Gaji seorang bupati/wali kota hanya sekitar Rp5 juta per bulan, gubernur Rp9 juta, jumlah yang tidak sebanding dengan beban
Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang silih berganti memantik wacana Undang-Undang Pilkada direvisi. KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang menjabat setelah menggantikan Andi Putra yang juga ditangkap KPK pada Oktober 2021. Fenomena serupa terjadi di Langkat, ketika Syah Afandin (Ondim) terjerat OTT setelah sebelumnya menggantikan Terbit
Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan, menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan yang meminta Joko Widodo tidak menghindari isu ijazah saat safari politik. Ia menilai sikap tersebut justru mencerminkan adanya “ketakutan” dari PDI-P, dan menyebut wacana soal ijazah itu tak lebih dari “lawakan politik.” Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai terjeratnya dua Bupati Langkat dan Kuantan Singingi (Kuansing) dalam operasi tangkap tangan (OTT) disebabkan oleh lemahnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Irawan mengatakan penegakan hukum saja tak cukup, menurutnya perlu dukungan kebijakan yang lebih komprehensif. Mengingat korupsi yang terjadi di
Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai maraknya korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor multidimensi, termasuk integritas dan partai politik. Sementara, biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor risiko. Biaya politik tinggi menurutnya berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang jelas saat menepis pernyataan politisi yang menilai posisi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu “abu-abu”. Adapun sindiran PDIP yang bersikap “abu-abu” itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Dia menyampaikan hal itu terkait adanya
Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan partainya masih fokus mengawal program Presiden Prabowo dan belum jauh memikirkan pemilu. Terkait safari politik Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada akhir pekan lalu, Gerindra tak mau ambil pusing soal manuver politik PSI lewat
