Penguatan kelembagaan partai politik diharapkan masuk dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memastikan fungsi partai politik dijalankan dengan baik. Temuan survei Litbang Kompas yang digelar pertengahan April 2026 menemukan 61,9 persen menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik (parpol) perlu masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
BADAN Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 yang berlangsung di Yogyakarta Marriott, Kamis (4/6/2026) malam. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan “Saya tentunya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mendagri yang telah menyelenggarakan acara award daerah berbasis data statistik yang dihasilkan BPS”.
Berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) “Ada Siapa di Balik MBG?” pada Desember 2025 menunjukkan sejumlah yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi mitra penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG), diduga berafiliasi atau memiliki pertalian dengan partai politik. Dari 102 yayasan mitra MBG yang menjadi sampel penelitian ICW, ditemukan
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif di tengah eskalasi ketegangan situasi geopolitik global saat ini. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan perkembangan dinamika politik dunia menuntut peran diplomasi yang luar biasa. “Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti
Momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila yang tidak dihadiri oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi tanda tanya. Sementara, Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian dengan menunjukkan keakrabannya dengan Presiden RI kini Prabowo Subianto. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, mengusulkan pilkada digelar asimetris berdasarkan karakteristik tiap daerah. Siti menilai desain pilkada yang seragam tak selalu efektif diterapkan di semua wilayah. “Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR mengusulkan agar BUMD diawasi oleh pejabat setingkat eselon I dan dibuatkan undang-undang khusus. Usulan ini didasarkan pada persoalan yang terjadi di BUMD saat terjadi pergantian kepala daerah. Begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerahnya, masalah berlanjut dan BUMD semakin
Permohonan uji materi Undang-Undang Kepolisian Negara RI yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri akhirnya dicabut. Para pemohon yang berprofesi sebagai advokat mengaku berubah sikap. Mereka menilai, posisi Polri saat ini sudah tepat di bawah Presiden. Salah satu pemohon, Syamsul Jahidin menyatakan alasan menarik permohonan
Korupsi proyek makan bergizi gratis tidak sekadar dalam penyaluran anggaran besar, tapi juga muncul dalam penentuan lokasi dapur makan bergizi gratis (MBG). Dugaan penipuan titik pembangunan dapur MBG terjadi di beberapa daerah seperti 21 titik di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Batam, dan Kepulauan Riau. Modus yang dijanjikan
Revisi Undang-Undang Pemilu perlu disertai revisi UU Partai Politik karena perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif tanpa penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan representasi politik. Ramlan Surbekti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, menilai sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia tidak berjalan ideal. Ia menilai sebagai sistem
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergantung pada bantuan luar negeri jika nilai-nilai Pancasila dijalankan secara konsisten. Kemandirian bangsa dapat tercapai bila rakyat sungguh-sungguh mengamalkan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Prabowo mengutarakan bagi ekonomi Pancasila setidaknya
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menampilkan ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam menghadapi kekuasaan pemerintah pusat. Atas nama proyek strategis nasional (PSN), pembabatan hutan, perampasan hajat hidup masyarakat adat, dan pelemahan praktik otonomi daerah terjadi. PSN menjadi mandat yang tak bisa ditolak, namun faktanya PSN kerap ditunggangi oleh kepentingan
