TB Hasanuddin, Anggota Komisi I Fraksi PDIP, menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta menarik pasukan dari UNIFIL sebab Indonesia telah berkomitmen dengan satgas UNIFIL. Apalagi komposisi terbesar UNIFIL berasal dari TNI, jika TNI menarik diri dari kontingen maka akan menjadi kerugian dari pihak UNIFIL. UNIFIL akan tetap menjadi pengawas garis
Nepotisme dan bagi-bagi jabatan dalam politik kekuasaan di Indonesia kerap memicu kritik keras namun respons publik sering terabaikan. Kondisi ini tidak pernah berdiri sendiri, ia adalah mesin utama dari sistem kekuasaan yang beroperasi dengan logika sederhana The Winner Takes it All. Persoalan utamanya bukan sekedar legalitas, tetapi kepatutan. Dalam tata
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang menegaskan Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP). Namun, Indonesia masih berstatus sebagai anggota dan tidak keluar dari forum tersebut. Langkah hold ini menunjukkan Indonesia tidak sepenuhnya mundur namun juga tidak aktif melanjutkan keterlibatan. Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Maret 2026. SE tersebut berlaku mulai Rabu, 1 April 2026 dengan penetapan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kepala daerah diminta untuk mengatur jadwal kerja
Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan work from home atau (WFH) satu kali dalam seminggu pada hari Jumat untuk ASN. Aturan ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak rambatan konflik di Timur Tengah yang memengaruhi gejolak harga energi dunia. Kebijakan ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan langkah antisipasi pemerintah dalm program
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Indonesia adalah spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia harus berdiri kokoh menolak tindakan superpower yang mengingkari kedaulatan
Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) merespons tuduhan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR Puan Maharani, dan Rizieq Shihab adalah koordinator penyebaran isu ijazah Mantan Presiden Joko Widodo. DPN BMI menilai tuduhan tersebut merupakan politik murahan yang menjijikkan. Informasi yang disebar melalui
Kemandirian partai politik di Indonesia sedang menghadapi tekanan intervensi dari eksternal dan rapuhnya sistem demokrasi di tingkat internal. Pengamat politik, Adi Prayitno, mengingatkan bahwa stabilitas demokrasi nasional terancam jika partai politik terus membuka celah bagi “penumpang gelap”. Seringkali, fenomena ini menjadi pintu masuk bagi intervensi kekuatan logistik dan oligarki. Sementara,
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah, terutama pada pos perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu. Menurutnya, dana tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat melakukan penghematan fiskal akibat meningkatnya harga minyak dunia. Selain perjalanan dinas, Tito
UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur jenis penahanan terdiri atas 3 bentuk. Yakni penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Pasal 108 ayat (1) huruf b UU 20/2025 menegaskan penahanan rumah sebagai salah satu jenis penahanan. Fungsi penahanan rumah pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Komisi III DPR RI untuk membentuk Panja guna mengusut pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas. KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menyambut positif dan berterima kasih
Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM mengecam posisi politik luar negeri Indonesia terkait konflik Timur Tengah dengan menyampaikan empat poin sikap tegas. Pertama, mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dianggap sebagai kejahatan agresi internasional, serta mendesak pemerintah Indonesia membawa isu ini ke PBB. Kedua, UGM menuntut Indonesia
