Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membangun Museum Perjalanan Pemilu setelah menerima aset rampasan negara senilai Rp3,2 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nur Wakit Aliyusron Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara KPU RI mengatakan, museum tersebut akan menjadi ruang edukasi publik tentang sejarah pemilu di
Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Sejumlah partai politik pun dapat memahami dan akan menjadikan putusan MK itu sebagai pertimbangan dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pilkada Sekretaris Jenderal Partai
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia menambahkan, Komisi II saat ini belum berencana membahas RUU Pilkada karena masih fokus pada RUU Pemilu. Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026,
Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menilai rencana DPR melakukan safari ke berbagai pihak terkait RUU Pemilu tidak efektif. Ia berpendapat langkah tersebut berlebihan karena partai-partai di parlemen sudah merepresentasikan kepentingan politik masing-masing. Seharusnya, saat ini DPR fokus untuk menyusun draf resmi, bukan lagi melakukan penjajakan awal. Dan,
Isu kebinekaan sejauh ini masih berhenti pada simbol atau jargon. Kebinekaan hanya tampak indah pada pidato politik dan simbol-simbol ornamen partai. Sebab, masih tergerus oleh kepentingan oligarki, oleh segelintir elite yang memiliki kuasa dan dana. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebinekaan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata. Ukuran paling
Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP, menanggapi safari politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada 25-27 Juni lalu. Kunjungan politik merupakan hak setiap orang, dan tidak ada siapa pun yang berhak melarang, ujar Puan. Namun, agar siapa pun mestinya bisa
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji angkat suara soal isu skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus didukung minimal tiga partai parlemen di RUU Pemilu. Isu ini diembuskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam opininya di Harian Kompas 21 Juni lalu. Sarmuji mengakui tidak tahu menahu
Meski penuh tekanan, peluang kemenangan tetap terbuka bagi calon legislatif yang mampu mengelola strategi dan komunikasi politik secara efektif. Dinamika kontestasi pemilu di daerah pemilihan ini disebut “dapil neraka,” yaitu wilayah dengan tingkat persaingan sangat ketat. Dapil neraka merujuk pada daerah pemilihan dengan jumlah kursi terbatas namun dihuni oleh banyak
Sejumlah kepala daerah menyampaikan keluhan kepada Komisi II DPR RI beberapa hari terakhir mengenai ruang fiskal daerah yang semakin sempit akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD). Diketahui, sebanyak 298 daerah masih menggantungkan lebih dari 80 persen pendapatan APBD-nya pada transfer pusat. Di saat yang sama, potensi penerimaan mandiri belum dikelola
Momen Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan adat Lampung memicu polemik di ruang publik. Politikus PDIP, Guntur Romli, beraksi menanggapi ramai foto Jokowi tersebut. “Kepala kerbau yang diinjak melambangkan para pengikut Jokowi dan PSI yang terbuai di balik perilaku raja, padahal yang ada
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari merespons safari politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) selama dua hari di Lampung. “Ya sah, cuma enggak tahu diri aja. Katanya mau istirahat tapi malah kemudian terjun ke ruang politik yang menurut saya seharusnya dia sudah masuk ke fase berwibawa
