Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Pidato Prabowo Hari Ini: Perintahkan Seluruh Menteri Bersih-Bersih

Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi sebab hal itu, menghambat perekonomian nasional. Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN. Khususnya, jika terbukti melakukan penyimpangan, sehingga memberikan efek

Selengkapnya »
21 Mei 2026

Kemendagri percepat regulasi penanganan pascakonflik suku di Wamena

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI membantu mempercepat regulasi penanganan pascakonflik suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) sebagai dasar hukum penanganan konflik pascaperang suku di wilayah tersebut, termasuk mitigasi potensi konflik ke depan akan segera

Selengkapnya »
21 Mei 2026

DPR Targetkan Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Juli

Komisi II DPR menargetkan pembahasan resmi revisi Undang-Undang Pemilu dimulai pada Juli–Agustus 2026. Sebelum masuk ke tahap panitia kerja, seluruh fraksi sedang menyusun simulasi arah perubahan aturan pemilu. Hasil simulasi tersebut telah dirangkum dalam dokumen kompilasi setebal 300 halaman sebagai bahan awal pembahasan. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai

Selengkapnya »
21 Mei 2026

Berkorban di Luar Pemerintahan, Prabowo: Terima Kasih PDI-P!

Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR menegaskan apresiasinya kepada PDI-P yang memilih berada di luar pemerintahan. Ia menyebut sikap tersebut penting untuk menjaga demokrasi melalui mekanisme checks and balances. Prabowo juga menekankan profesionalisme dalam pemerintahan, termasuk dalam proses tender proyek. Penerapan prinsip agar tidak mempersoalkan latar belakang

Selengkapnya »
21 Mei 2026

Lewat Penghargaan Daerah Berprestasi, Kemendagri Bangun Iklim Kompetitif Antarpemda

Pemberian penghargaan daerah berprestasi berupa insentif fiskal berbasis regional menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertujuan untuk membangun iklim kompetitif antar pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan yang diberikan tidak hanya berbentuk trofi, tetapi juga insentif fiskal dari anggaran Kemendagri. Untuk tingkat kabupaten, pemda yang meraih Terbaik I

Selengkapnya »
21 Mei 2026

Menkum: RUU Pemilu Belum Urgen Dibahas, Tahapan Bisa Pakai UU Lama

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu belum menjadi hal yang urgen untuk segera dibahas. Menurutnya, tahapan Pemilu untuk kontestasi 2029 mendatang tetap bisa berjalan menggunakan aturan yang berlaku saat ini. Supratman mengatakan pemerintah hingga kini masih menunggu DPR RI terkait pembahasan revisi UU Pemilu, sebab selama

Selengkapnya »
21 Mei 2026

Siapkan Roadmap, PSI Bakal Dampingi Jokowi Keliling Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat safari keliling Indonesia. PSI pun mengklaim Jokowi sudah bukan kader PDIP lagi tetapi bagian dari PSI. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan safari keliling Indonesia merupakan agenda PSI dan akan mengumumkan posisi Jokowi di PSI oleh Ketua

Selengkapnya »
19 Mei 2026

Pengamat Usulkan RUU Pemilu Perjelas Aturan Kampanye Digital

Verdy Firmantoro, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya mengusulkan agar aturan mengenai kampanye di ranah digital dibahas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilu (RUU) Pemilu. Apabila tidak diatur maka akan memunculkan kerawanan manipulasi informasi dari kecerdasan buatan (AI) ataupun buzzer. Sudah sewajarnya implementasi perundang-undangan linier dengan isu dan

Selengkapnya »
19 Mei 2026

PKS: Revisi UU Pemilu Dibahas Lebih Cepat Lebih Bagus

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut PKS mendorong agar pembahasan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa segera dilakukan. Serta, menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi tersebut. Keterlibatan banyak pihak dan bermakna dalam pembahasan RUU Pemilu akan menghasilkan produk hukum yang jauh lebih berkualitas dan adil bagi semua pihak.

Selengkapnya »
19 Mei 2026

Cek Fakta: Dana Otonomi Khusus Papua Dipotong?

Isu pemotongan atau keterlambatan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dibantah pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa dana Otsus tetap menjadi prioritas nasional, tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran, dan telah direalisasikan penuh hingga 2025. Ia memastikan tidak ada pemotongan maupun keterlambatan dari pemerintah pusat, serta menekankan bahwa

Selengkapnya »
18 Mei 2026

Siasat Parpol Besar Jagal Lawan Pakai Ambang Batas Masuk Senayan

Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang berjalan sangat lambat diduga tertahan oleh perdebatan angka parliamentary threshold (PT). Partai besar mulai memasang strategi untuk menaikkan ambang batas parlemen di atas empat persen yang dinilai untuk mengamankan dominasi. Sementara itu, di satu sisi mempersempit ruang gerak bagi partai-partai kecil untuk menembus

Selengkapnya »
18 Mei 2026
Search