Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara mengenai keutamaan artificial intelligence (AI) dalam sebuah video yang diunggah pada hari Selasa 16 Juni 2026 di akun Instagram @gibran_rakabuming. Wapres Gibran mengatakan AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. “Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus
Wacana pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai terobosan pembiayaan pembangunan kembali mengemuka. Namun sebagian menganggapnya sekadar membuka pintu utang bagi pemerintah daerah. Isu obligasi daerah sesungguhnya merupakan cermin dari problem otonomi daerah yang walaupun telah berusia lebih dari seperempat abad masih berjalan dengan fiskal yang lemah. Di saat dana transfer pusat
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang merupakan ekspresi kehendak rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang bermasalah sudah selayaknya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gerakan tersebut berkembang lebih jauh. Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, hak interpelasi, hak angket, dan
Meski reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pengawasan semakin diperkuat, gelombang operasi tangkap tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah. Menyikapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan gagasan untuk memberikan bonus kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dalam teori tata kelola modern, insentif bukan sesuatu yang tabu, namun
Hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas setelah Wakil Ketua DPP PSI, Grace Natalie, mengatakan Jokowi akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina. Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, penyematan jaket PSI ke Jokowi menjadi penanda Jokowi tak lagi bersama PDIP.
Maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK ditanggapi oleh Mendagri Tito Karnavian dengan mengatakan pihaknya telah berulang kali melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Tito mengatakan ada usulan agar kepala daerah diberikan dukungan dana operasional yang lebih besar. Namun, apakah akan bisa menjamin kepala daerah tidak korupsi? Meski
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap demokrasi sebab keterpilihannya menjadi presiden adalah melalui proses pemilihan umum yang demokratis. “Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” ujar Prabowo menjawab
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan diri untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tito mengatakan pihaknya siap dengan berbagai skenario dalam revisi UU Pemilu sebab Kemendagri akan menjadi pihak yang memimpin pembahasan dari sisi pemerintah. Lebih lanjut, Tito mengaku belum mendengar secara langsung adanya
Dalam sambutan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVIII Tahun 2026 di Lampung, Presiden Prabowo menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bertetangga yang baik. Indonesia harus menjaga hubungan dengan semua pihak demi membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Prabowo mengatakan sebagai kepala negara dirinya harus memenuhi berbagai undangan dari para
Pada malam 9 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, atau melonjak sekitar 32 persen dalam semalam. Pertamax Green 95 turut naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Keputusan menaikan harga pertamax tersebut secara ekonomi dapat dipahami. Namun, dalam
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas membantah anggapan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Polri dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan. Menurutnya, regulasi tersebut justru merupakan bagian dari upaya reformasi institusi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. Substansi UU Polri tidak hanya mengatur soal kewenangan institusi kepolisian melainkan juga mencakup aspek pembinaan sumber
Hingga kini RUU Pemilu masih belum menjadi prioritas meski terus digaungkan oleh kelompok masyarakat sipil. Padahal, RUU Pemilu tidak hanya sekedar soal ambang batas parlemen atau pencalonan presiden. Heningnya pembahasan RUU Pemilu hingga tenggat pergantian komisioner KPU pada April 2027, perlu diwaspadai menjadi “pemilunya rezim”. Hal ini terlihat dalam beberapa
