Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman menyatakan biaya politik tinggi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah. Biaya politik menjadi mahal menurutnya merupakan masalah sistemik struktural yang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik kepartaian yang memberi ruang terhadap
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), yang berlangsung di Hotel Aston, Kepulauan Riau, pada Selasa, 20 Januari 2026. Tema Rakernas kali ini mengangkat tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera“. Tito mengapresiasi pelaksanaan Rakernas dan berharap diskusi/dialog
Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, mengusulkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diturunkan secara bertahap dalam dua siklus pemilu. Pemilu 2029 adalah 3,5 persen, Pemilu 2034 adalah 3 persen, dan seterusnya. Penurunan bertahap ini dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan menciptakan sistem partai yang moderat dan
Meningkatkan jumlah kepala daerah yang terjerat dalam operasi tangkap tangan oleh KPK ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Penerangan, Benni Irwan, menjanjikan pembinaan dan pengawasan kinerja kepada daerah. Sebenarnya pola pembinaan telah dilakukan melalui beberapa mekanisme mulai dari retret penyamaan visi, jaminan transparansi dan
Penurunan kualitas keterwakilan menjadi dampak yang perlu dipertimbangkan dalam wacana perubahan mekanisme pemilu. Oleh karena itu draf revisi UU Pemilu yang saat ini tengah dalam pembahasan perlu dikaji secara cermat dan mendalam agar tidak menimbulkan instabilitas dan fragmentasi politik. Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies
Pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi II DPR menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda untuk membahas RUU Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fokus revisi aturan pemilu tidak diarahkan pada perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan “Belum ada
Sejumlah perangkat daerah di Pati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun KPK masih belum mengungkap nama-nama pejabat daerah tersebut. KPK menyatakan akan mengupdate lebih lengkap data-datanya segera. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 19 Januari 2026 selain berjanji akan memberi update,
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 pada Minggu, 18 Januari 2026 merupakan momentum silaturahmi, ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan mitra strategis dan kesempatan bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat. Dominasi ini dinilai telah menyempitkan ruang gerak otonomi. Kondisi otonomi
Wacana pilkada tidak langsung kembali muncul dengan alasan biaya politik tinggi, konflik sosial, dan kebutuhan stabilitas. Namun, solusi ini dinilai mengurangi peran rakyat dalam demokrasi. Pilkada langsung yang lahir dari reformasi 1998 justru dimaksudkan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, sehingga menghidupkan kembali mekanisme lama berisiko memundurkan arah reformasi dan mengulang praktik
Partai Gerakan Rakyat melalui juru bicara Angga Putra Fidrian mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya membahas mekanisme pemilihan dan ambang batas, tetapi juga memberi kemudahan dalam syarat pendirian partai politik. Menurutnya, aturan di Indonesia masih terlalu rumit sehingga membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat untuk
Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 menempatkan Indonesia pada skor 6,44 dalam Indeks Demokrasi 2024, berada di peringkat ke-59 dari 167 negara dan masuk kategori flawed democracy. Temuan ini menjadi alarm penting untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi Indonesia. Inti demokrasi adalah penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, yang harus dijaga melalui proses
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati pencantuman Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) atau Perjanjian Helsinki sebagai bagian dari konsideran dalam revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI pada Rabu (14/1). MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran
