KPK menekankan pentingnya kaderisasi partai sebagai strategi untuk mencegah korupsi di sektor politik yang dinilai masih sangat rawan. “Terkait kajian itu sebagai upaya KPK khususnya pada kerangka pencegahan ya pada sektor politik karena memang kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata
Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi pola komunikasi yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Komunikasi yang dilakukan Teddy menjadi bukti bahwa pemerintah mencoba dekat dengan rakyat. Sebelumnya, Seskab Teddy berburu buku lawas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (19/4). Momen itu diabadikan dan diunggah oleh akun Instagram resmi
Diskursus mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mencerminkan adanya dorongan reformasi internal untuk menciptakan tata kelola yang lebih sehat. Namun, di sisi lain, muncul penolakan dari kalangan elite yang beranggapan bahwa pengaturan masa jabatan merupakan ranah otonomi organisasi masing-masing partai. Berita ini menyoroti lima isu politik-hukum lainnya di
Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah nama Jusuf Kalla (JK) terseret dalam polemik melalui tudingan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyebut JK sebagai penyokong dana. JK langsung membantah keras tudingan pemberian Rp5 miliar tersebut dan menegaskan tidak pernah mengenal Rismon. Ia bahkan melaporkan Rismon ke polisi atas dugaan pencemaran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla yang menyinggung perannya dalam perjalanan Joko Widodo menjadi Presiden ke-7. Gibran menyebut Jusuf Kalla sebagai sosok senior, teladan sekaligus mentor yang ia hormati. “Pak JK itu senior saya, mentor. Beliau sangat berpengalaman dan punya
Kasus dugaan suap massal pengisian perangkat desa di Kabupaten Kediri tahun 2023 terus memunculkan fakta baru dalam persidangan. Salah satu kesaksian menyebut adanya arahan dari Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Dhito) kepada perwakilan kepala desa agar membantu mengkondisikan suara bagi sejumlah calon legislatif (caleg) DPR RI atas nama Pulung dan Caleg
Mufti Anam, anggota Komisi VI DPR RI, mengingatkan pemerintah agar rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) tidak disalahgunakan menjadi alat politik. Meski mengapresiasi langkah pemerintah membuka puluhan ribu formasi tersebut, beliau mengingatkan proses seleksinya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan. Mufti juga
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengapresiasi kinerja para kader yang tetap konsisten menjaga komitmen ‘Politik Tanpa Mahar’. Memang tidak mudah dijalankan, namun bisa dipertahankan berkat konsistensi seluruh jajaran partai. Partai NasDem pun berhasil membuktikan bahwa praktik politik bersih bisa dipertahankan sebagai identitas utama dalam kontestasi politik. “Dan InsyaAllah inilah
Melalui Forum Konsolidasi dan Diskusi Kebangsaan bertema “Merawat Persatuan, Menjaga Indonesia: Suara Pemuda di Tengah Krisis Global”, Bendahara Umum Presidium Nasional Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), Tirta Gangga Listiawan menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum dan politik untuk menjaga dan mencegah perpecahan di tengah dinamika geopolitik global. Mahasiswa harus memahami substansi
Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI, menekankan bahwa pembenahan bangsa harus dimulai dari partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Parpol memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga perannya sangat menentukan arah kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa. Ia
Praktik politik di Indonesia saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai ideal yang ditandai dengan adanya kegaduhan di ruang publik tanpa kedalaman substansi, ujar Surya Paloh, Ketua Umum Partasi NasDem. “Yang kita lihat hari ini bukan kekayaan pikiran, tetapi kemiskinan nalar yang dipertontonkan. Ruang publik kian bising oleh opini tanpa dasar,
Dalam sistem demokrasi, tidak pernah ada rumusan sistem tokcer yang memastikan bahwa terbaik pasti yang menang, meskipun mekanisme pemilihannya berlangsung jujur dan adil. Potensi menghasilkan kader terbaik semakin kecil karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi sosial, jualan populisme, gaya demagogis, perubahan orientasi, dan mekanisme yang tidak jujur dan tidak
