Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dalam diskursus kebijakan nasional. Isu ini tidak hanya terkait efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut legitimasi demokrasi lokal serta hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat. Tanpa peta masalah yang jelas, kebijakan ini berisiko dipersepsikan sebagai
Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit-53 Boven Digoel John Moesieri menekankan urgensi penyelerasan antara kebijakan nasional dan kebijakan Otonomi Khusus. Menurutnya, langkah ini penting agar hak-hak masyarakat dapat terus terjamin. Konflik sering muncul karena masyarakat tidak diajak bicara—dialog yang seharusnya jadi jembatan justru sering diabaikan. “Di Otsus, hak masyarakat
CENTRE for Strategic and International Studies atau CSIS menegaskan bahwa dalih efisiensi biaya yang digunakan partai politik untuk menggulirkan kembali wacana pilkada melalui DPRD tidak memiliki dasar yang tepat. Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menyatakan ongkos politik tinggi bukan karena mekanisme pilkada langsung melainkan perilaku partai politik.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus mengakui pihaknya telah menerima lobi-lobi dan ajakan agar fraksinya di DPR ikut mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) via DPRD. Ajakan tersebut datang dari perwakilan partai koalisi pemerintah yang mendukung usulan tersebut. Walaupun tidak secara langsung menyebut pihak dimaksud. Beliau kembali
Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, kelompok yang paling keras menolak adalah gen Z. LSI menyebut 5 alasan responden menolak usulan tersebut. Pertama
Partai Demokrat yang sebelumnya menolak wacana pilkada lewat DPRD kini berbalik mendukung, sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini membuat mayoritas fraksi di DPR condong ke arah pemilihan kepala daerah tidak langsung. Demokrat beralasan bahwa mekanisme pilkada, baik langsung maupun lewat DPRD, sah menurut UUD 1945. Mereka menekankan pentingnya
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD muncul dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar. Ide ini diklaim untuk efisiensi biaya politik, namun menuai resistensi dari beberapa partai dan publik. Sikap 8 parpol di DPR menunjukkan perbedaan: sebagian mendukung, sebagian menolak, sebagian ingin kajian lebih lanjut. Namun mayoritas
Wacana mengembalikan pemilihan ke DPRD bukan solusi atas mahalnya biaya politik, melainkan bentuk pelemahan kedaulatan rakyat dan penguatan oligarki. Dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas, sistem pemilihan oleh DPRD sesungguhnya merupakan sebuah usulan yang disebut sebagai “grosir kekuasaan terpusat di daerah” di mana rakyat hanya menjadi penonton sementara nasibnya ditentukan
Usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pembentukan koalisi permanen pendukung Presiden Prabowo Subianto dinilai sulit direalisasikan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Jamaluddin menyebut terdapat 3 hambatan utama yakni ideologi partai tidak jelas dan tidak solid. Meski sama-sama nasionalis dan religius, praktik politik tiap partai berbeda
Senin 5 Januari 2026, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah menghadiri pengenalan Sekretariat Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Ia menilai, pembentukan sekber ini penting untuk konsolidasi. “Supaya kita terkonsolidir. Partai-partai nonparlemen ini menjadi satu kekuatan. Karena kalau kita dilihat dari hasil Pemilu 2024 kemarin, kita adalah urutan ke-7 dengan 11
Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak akan menghapus praktik politik uang, tetapi hanya memperkecil ruang lingkupnya. Siti menyatakan bahwa Pilkada tidak langsung “Memperkecil dan permainan uang di elite itu antar mereka. Kerusakan tidak meluas. Kerusakan ndak meluas sampai ke birokrasi, birokrasi sekarang
