Badan Keahlian DPR (BKD) dijadwalkan memaparkan draf RUU Pemilu sebelum reses 22 April 2026, yang akan ditindaklanjuti Komisi II dengan pembentukan Panitia Kerja serta penyusunan naskah akademik lebih intensif. Paparan BKD mencakup putusan MK, masukan pakar, kajian internal, dan pendapat partai politik. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dari
Kisruh internal PPP akibat keputusan sepihak sejumlah pengurus DPP, melalui Ketua Umum Muhamad Mardiono dan Jabar Idris, Wakil Sekjen, yang merombak kepengurusan di banyak provinsi, menimbulkan kekhawatiran partai tidak lolos Pemilu 2029. Keputusan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang memberhentikan Ketua dan Sekretaris DPW di 12 Provinsi
Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan polisi terhadap Penelitis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani. Laporan dibuat oleh pelapor atas nama Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur. Laporan terdaftar dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 8 April 2026. Sebagaimana dalam Pasal 246 UU Nomor
Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kritisi kemangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dimenangkan melalui mekanisme yang tidak demokratis atau electoral authocracy. Menurutnya kepemimpinan Prabowo tidak kompeten dan tidak berwibawa. “Di mata saya Prabowo secara umum tidak berwibawa
Sofwan Dedy Ardyanto, Anggota Komisi V DPR, menilai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Pekerja Lepas, RUU Platform Indonesia, dan RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig adalah momentum penting untuk mengonsolidasikan pihak-pihak terkait demi memperjuangkan perlindungan pengemudi ojek online (ojol). “Momen ini kita jadikan arena konsolidasi,” ujar Sofwan dalam agenda
Mufti Anam, Kapoksi PDIP Komisi VI DPR RI, mengatakan pembukaan lalu lintas maritim Selat Hormuz selama 2 minggu merupakan peluang dan ujian bagi Indonesia. RI harus bergerak cepat menyikapi keputusan Iran membuka Selat Hormuz tersebut. Mengingat sampai saat ini dua tanker milik Pertamina masih tertahan. Berbeda dengan Malaysia yang bisa
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana perombakan (reshuffle) kabinet maupun pemotongan gaji menteri dan anggota DPR. Evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. “Dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap
Saiful Mujani, Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menjadi perhatian publik setelah menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subiantodi di sebuah acara halal bihalal viral di media sosial. Pernyataan tersebut telah menimbulkan berbagai tafsir dan perdebatan mengenai maksud sebenarnya. Adapun pernyataannya sebagaimana dikutip “Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur
Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, mengecam pernyataan Saiful Mujani yang dinilai menebar narasi makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ditengah konflik geopolitik globar, tantangan ekonomi, dan keamanan siber. Pernyataan tersebut dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Saiful Mujani seharusnya menyampaikan pandangannya berbasis data dan mengedukasi publik bukan pernyataan yang bersifat
Survei Indikator Politik Indonesia periode 19-29 November 2025 yang melibatkan 1.200 responden (telah memiliki hak memilih) di Sumatera Barat menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra mengungguli partai lainnya. Golkar dan NasDem berada pada posisi kedua dan ketiga. Partai yang masuk dalam lima besar yang paling dipilih oleh responden adalah Partai Gerindra, Partai
Sigit K Yunianto, Anggota Komisi XII DPR RI, menilai pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pemotongan dana transfer pusat. Politisi PDI Perjuangan itu mendorong daerah untuk mengelola Sumber Daya Mineral (SDM) secara optimal. Beliau juga mengapresiasi inisiatif usulan Participating Interest (PI) bagi daerah penghasil
Andi Widjajanto, Kepala Badan Riset dan Analis Kebijakan (Barak) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengatakan mereka sudah menyelesaikan kajian strategis mengenai transformasi partai khusus. Transformasi partai tersebut mengkaji berbagai pemilihan umum yang dilalui hingga dampak positif dan negatifnya. Kajian juga memasukkan variabel media sosial dan akal imitasi (AI). Selain pembahasan
