Melalui forum lintas sekolah se-Jabodetabek dalam talkshow edukasi politik bertajuk “RENTALKS 2026” yang diadakan di aula Sekolah Menengah Atas Labschool Cirendeu, Tangerang Selatan, Banten (Selasa, 5/5/2026), para pelajar berkumpul untuk membangun kesadaran demokrasi. Politisi yang menjadi pembicara dalam diskusi edukasi politik adalah anggota DPD, Alfiansyah Komeng; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
Perombakan atau reshuffle kabinet pada pemerintahan Presiden Prabowo diprediksi akan sering dilakukan sampai dengan akhir masa pemerintahannya. Perombakan tersebut lebih didasarkan pada kalkulasi politik, bukan meningkatkan kinerja pemerintahan. Meski belum genap dua tahun, Prabowo telah melakukan lima kali perombakan kabinet. Pola perombakan ini menunjukkan presiden masih mencari format ideal kabinet
Sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah adanya gugatan praperadilan terkait kasus dugaan suap sengketa lahan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di saat yang sama KPK sedang memeriksa sejumlah saksi penting terkai dugaan korupsi proyek perkeretaapian. KPK juga sedang menelusuri dugaan penyimpangan dana tanggung jawab sosial
Presiden Prabowo Subianto meminta kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk membentuk tim yang dapat membantu pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan berbagai permasalahan lokal. Salah satu fokus utama adalah penanganan sampah yang masuk dalam program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Arahan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik wacana pemerintah mengambil alih revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). “Ini jangan diambil alih baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera sehingga rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara
Meski pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum genap dua tahun, namun sejumlah partai politik (parpol) mulai secara terang-terangan menyampaikan target kemenangan pada Pemilu 2029 mendatang. Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron menargetkan adanya peningkatan perolehan suara dan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029 mendatang. Untuk itu, Herman menekankan pentingnya menjaga persatuan,
Selama ini, keterwakilan buruh dalam lembaga legislatif memang sangat minim, sehingga kebangkitan kembali Partai Buruh pada 2021 sempat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi pekerja di parlemen. Namun, muncul persoalan mengenai tumpang tindih kepentingan yang sulit dihindari. Agenda perjuangan cenderung bergeser dari kepentingan kelas pekerja jangka panjang ke kebutuhan
Penggeledahan kantor KPU Palangka Raya oleh Kejari Palangka Raya berlangsung selama enam jam pada Selasa (28/4/2026) malam. Penyidik menyasar sejumlah ruangan, termasuk ruang bendahara, kepala bidang, dan komisioner, meski dari ruang komisioner tidak ditemukan dokumen relevan. Proses panjang penggeledahan dilakukan karena penyidik harus memilah dokumen yang berkaitan dengan perkara serta
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif saat mengikuti Pilkada 2024. KPK menduga adanya keterlibatan Ketua KONI Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko (SHS), dalam pemberian modal politik kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (SUG) saat Pilkada 2024. SHS diduga menerima aliran
KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Galih Pramana Natanegara, mengungkapkan ada 10 modus korupsi yang paling sering terjadi di daerah, dengan suap pengadaan barang dan jasa sebagai yang paling dominan. Modus ini biasanya sudah diatur sejak tahap perencanaan proyek APBD, di mana kontraktor memberikan suap kepada kepala daerah,
Djohermansyah Djohan, salah satu penggagas otonomi daerah di Indonesia, menilai kebijakan otonomi daerah memerlukan bentuk baru. Tantangan penerapan otonomi daerah sudah terlihat dari awal penerapannya. Masih banyak daerah yang belum siap menerima kewenangan besar karena kapasitas birokrasi, sumber daya manusia, dan pengalaman pemerintahan yang masih terbatas. Sehingga menimbulkan berbagai persoalan
Secara historis, gagasan otonomi daerah sudah hadir sejak awal kemerdekaan. Dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 yang memperkenalkan struktur daerah seperti karesidenan, kabupaten, dan kota, hingga berkembang melalui berbagai regulasi seperti UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menekankan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Berbagai perubahan undang-uindang terus berlanjut hingga
