Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Bukan Sekedar Administrasi, Kemendagri Tegaskan Dampak Kebijakan Daerah Harus Terukur

Dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi di daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Program SKALA terus memperkuat kolaborasi. Langkah ini untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, namun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa “Utamanya kebijakan

Selengkapnya »
30 Januari 2026

PKS Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu

PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability). Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi parlemen yang berlebihan. Sehingga pengambilan kebijakan

Selengkapnya »
30 Januari 2026

Staf Ahli Kapolri: Polisi dari Dulu Ditarik-tarik Kekuatan Politik

Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, Staf Ahli Kaporli, menyatakan bahwa kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik sejak dulu. Beberapa pernyataan beliau yang menegaskan hal tersebut antara lain “Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu,” tanya Yogi dalam siaran langsung ‘Satu Meja The Forum’ Kompas

Selengkapnya »
29 Januari 2026

Pemilu dan Kompetisi yang Setara

Pemilu di Indonesia memang rutin setiap lima tahun, namun kesetaraan peluang belum sepenuhnya tercapai karena partai besar dan calon populer lebih diuntungkan dibanding peserta lain. Pembahasan revisi UU Pemilu menjadi penting untuk mendorong desain pemilu yang lebih kompetitif, karena kualitas demokrasi diukur dari tingkat persaingan. Di negara demokrasi mapan, kompetisi

Selengkapnya »
29 Januari 2026

Pembahasan RUU Pemilu Mencerminkan Pertarungan Kepentingan Parpol

Pengamat politik Habibi Chaniago menilai RUU Pemilu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pembaruan aturan teknis namun juga menjadi ruang awal bagi partai-partai untuk mengamankan posisi tawar sebelum kontestasi dimulai. Partai besar cenderung mendorong aturan yang menjaga dominasi, sementara partai menengah dan kecil menginginkan sistem yang lebih terbuka. “RUU Pemilu adalah

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Pemerintah Daerah hingga Desa Terjangkit Jual Beli Jabatan, Ada Apa dengan Rekrutmen Aparatur?

Kasus dugaan jual beli jabatan di Pati dan Ponorogo menunjukkan betapa rawannya sektor rekrutmen aparatur pemerintah terhadap praktik korupsi. KPK menilai pengisian jabatan sering dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi, di mana kedekatan relasi atau suap lebih diutamakan daripada kompetensi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola SDM pemerintahan masih jauh

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Gubernur Papua Selatan Usul UU Otonomi Khusus Direvisi

UU Otonomi Khusus Papua diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto untuk mempercepat pembangunan di Papua. Saat ini program percepatan kesejahteraan Papua sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Salah satunya terkait kelanjutan pasca pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi. Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah

Selengkapnya »
28 Januari 2026

Ketika Realitas Sosial Berbeda dengan Realitas Politik dan Hukum

Masyarakat kecil menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun. Masyarakat menilai walikotanya telah berhasil membangun beragam fasilitas publik dan mengubah wajah Kota Madiun ala Jogjakarta. Penilaian ini menunjukkan adanya realitas sosial bahwa sebagai orang baik hati tidak sama dengan realitas politik yang menganggapnya sebagai pelaku korupsi dengan suap proyek bermodus CSR. Fenomena

Selengkapnya »
27 Januari 2026

Akselerasi Digitalisasi: Jurang Kebijakan Pusat dan Otonomi Daerah

Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan keputusan nasional berbasis bukti sulit terwujud.

Selengkapnya »
27 Januari 2026

Demokrasi di Tengah Banjir Partai Politik

Kelahiran dua partai politik baru dalam waktu bersamaan pada Januari 2026 yakni Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Partai Gema Bangsa memosisikan diri mendukung pemerintah sementara Partai Gerakan Rakyat mendukung status quo dan digadang memosisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan. Lahirnya dua partai politik ini di satu

Selengkapnya »
27 Januari 2026
Search