Melki Sedek Huang, politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah partainya sedang memainkan politik dua kaki di pemerintahan Prabowo Subiantor-Gibran Rakabuming. Melki mengungkap partainya penuh dengan kader-kader yang rasional dan objektif. Sehingga sudah sewajarnya jika kader PDIP mendukung sikap pemerintah yang positif bagi rakyat dan mengkritik secara konstruktif jika
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, mengungkap duka citanya atas terbunuhnya tiga orang prajurit TNI. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum bagi PBB untuk bertindak tegas dan nyata terhadap Israel. 5 langkah nyata yang harus dilakukan oleh Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dan Sekjen PBB, serta bangsa-bangsa, antara lain:
Sejumlah langkah efisiensi akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyikapi lonjakan harga energi dunia yang bakal menggerus APBN. Kepiawaian dalam mengelola persoalan BBM merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan politik di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi sejauh ini, kebijakan yang diambil bukanlah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Secara rasional, kebijakan
5 top isu politik-hukum terkini di Beritasatu.com antara lain:
TB Hasanuddin (Komisi I DPR, Fraksi PDI Perjuangan) meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Dorongan ini muncul setelah tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon tewas akibat serangan Israel. Hasanuddin menilai Israel tidak patuh pada aturan internasional maupun resolusi
TB Hasanuddin, Anggota Komisi I Fraksi PDIP, menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta menarik pasukan dari UNIFIL sebab Indonesia telah berkomitmen dengan satgas UNIFIL. Apalagi komposisi terbesar UNIFIL berasal dari TNI, jika TNI menarik diri dari kontingen maka akan menjadi kerugian dari pihak UNIFIL. UNIFIL akan tetap menjadi pengawas garis
Nepotisme dan bagi-bagi jabatan dalam politik kekuasaan di Indonesia kerap memicu kritik keras namun respons publik sering terabaikan. Kondisi ini tidak pernah berdiri sendiri, ia adalah mesin utama dari sistem kekuasaan yang beroperasi dengan logika sederhana The Winner Takes it All. Persoalan utamanya bukan sekedar legalitas, tetapi kepatutan. Dalam tata
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang menegaskan Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP). Namun, Indonesia masih berstatus sebagai anggota dan tidak keluar dari forum tersebut. Langkah hold ini menunjukkan Indonesia tidak sepenuhnya mundur namun juga tidak aktif melanjutkan keterlibatan. Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Maret 2026. SE tersebut berlaku mulai Rabu, 1 April 2026 dengan penetapan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kepala daerah diminta untuk mengatur jadwal kerja
Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan work from home atau (WFH) satu kali dalam seminggu pada hari Jumat untuk ASN. Aturan ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak rambatan konflik di Timur Tengah yang memengaruhi gejolak harga energi dunia. Kebijakan ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan langkah antisipasi pemerintah dalm program
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Indonesia adalah spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Indonesia harus berdiri kokoh menolak tindakan superpower yang mengingkari kedaulatan
Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) merespons tuduhan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR Puan Maharani, dan Rizieq Shihab adalah koordinator penyebaran isu ijazah Mantan Presiden Joko Widodo. DPN BMI menilai tuduhan tersebut merupakan politik murahan yang menjijikkan. Informasi yang disebar melalui
