Pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengingatkan potensi terjadinya Reformasi Jilid II telah memantik pertanyaan apakah situasi hari ini bisa memunculkan gerakan seperti 98?
Noel mengklaim, pemicu utama gerakan yang menyerupai peristiwa Reformasi 1998 bersumber dari sektor ekonomi yang kini tengah bergejolak. Seakan seiring dengan itu, sejumlah kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Tengah menyampaikan ultimatum kepada pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah dan memberikan tenggat 18 hari. Apabila melewati tenggat tersebut, BEM SI akan menggelar demonstrasi Reformasi Jilid 2.
Respons Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa tersebut sebagai masukan konstruktif. Pemerintah saat ini tengah melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meski tidak mudah, namun Prasetyo optimis langkah-langkah pemerintah akan membuahkan hasil.
Sementara itu, Partai Golkar menilai tiga faktor utama yang bisa menjadi pemicu atau raison d’etre dari ketidakstabilan politik adalah faktor ekonomi terkait daya beli, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik. Golkar optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo. Sedangkan PDIP menilai berbagai persoalan yang muncul tidak hanya bisa dibebankan pada pemerintah semata, tetapi harus bersama-sama bergotong royong menyelesaikan masalah tersebut.
Namun Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena ini sebaiknya dibaca sebagai indikator naiknya tekanan legitimasi terhadap pemerintah, bukan ramalan otomatis akan terulangnya tragedi 1998. Kristian memprediksi bahwa jika “Reformasi Jilid II” benar-benar terjadi, bentuknya tidak akan persis seperti penggulingan kekuasaan tahun 1998. Kemungkinan besar, fenomena ini akan muncul dalam bentuk eskalasi protes massa, penurunan tingkat kepercayaan publik, hingga pelemahan koalisi elite politik. Pemerintah kemungkinan besar akan menghadapi tekanan hebat untuk mengoreksi arah kebijakan mereka. Kristian menyebut situasi saat ini sebagai gejala “pra-krisis legitimasi”.