Gelombang demonstrasi mahasiswa yang merupakan ekspresi kehendak rakyat atas sejumlah kebijakan pemerintah yang bermasalah sudah selayaknya menjadi alarm serius bagi pemerintah. Jika diabaikan, bukan tidak mungkin gerakan tersebut berkembang lebih jauh.
Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh DPR merupakan instrumen pengawasan terhadap pemerintah. Hak interpelasi dapat digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan yang penting dan strategis. Namun melihat peta kekuatan politik di DPR, ia menilai sulit berharap fungsi pengawasan berjalan optimal. Oleh karena itu, ketika saluran aspirasi di parlemen tersumbat, perjuangan masyarakat melalui jalur ekstraparlementer lebih banyak dilakukan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riewanto menambahkan meski sulit menerapkan hak interpelasi sebab membutuhkan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi. Namun jika terjadi, DPR dapat membentuk panitia khusus dan menghasilkan rekomendasi, tetapi tidak serta-merta membatalkan kebijakan pemerintah. Pemerintah juga tidak berkewajiban membatalkan kebijakan tersebut. Apabila DPR tidak puas, maka proses berlanjut melalui penggunaan hak angkat dan hak menyatakan pendapat yang pada kondisi tertentu bermuara pada pemakzulan. Alternatif saluran pengawasan di luar parlemen adalah pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, petisi publik, serta kontrol dari media, organisasi nonpemerintah, dan organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menepis anggapan bahwa pemerintah antikritik atau tidak transparan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto justru terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, yang tecermin dari langkah-langkah evaluasi yang telah dilakukan pemerintah. Terkait demonstrasi mahasiswa, Bahtra menilai, aksi tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap bangsa yang patut dihargai. Pemerintah, ujarnya, membuka ruang dialog dan melibatkan berbagai kalangan dalam proses pengambilan kebijakan.