Di tengah arus ketidakpastian geopolitik yang turut menghadirkan krisis mulai dari perang dagang, konflik geopolitik, inflasi global, krisis energi, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok internasional (era polikrisis), Indonesia menghadapi dimensi tantangan yang lebih kompleks. Posisi ini juga menghadirkan peluang ekonomi dan politik yang besar dan risiko yang tidak kecil.
Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang tanggal 8-9 Juni 2026 merupakan lawatan luar negeri pertamanya di tahun ini. Kunjungan ini menunjukkan pentingnya Korea Utara dalam kalkulasi politik luar negeri Beijing. China ingin menegaskan lagi posisinya sebagai pemain utama dalam pengelolaan keamanan kawasan di tengah perubahan tatanan geopolitik. Mengingat, AS
Pernyataan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengingatkan potensi terjadinya Reformasi Jilid II telah memantik pertanyaan apakah situasi hari ini bisa memunculkan gerakan seperti 98? Noel mengklaim, pemicu utama gerakan yang menyerupai peristiwa Reformasi 1998 bersumber dari sektor ekonomi yang kini tengah bergejolak. Seakan seiring dengan itu,
Dalam sebuah buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen menyebutkan bahwa Soeharto adalah sosok pemimpin yang mengambil keputusan berbasis kalkulasi politik dan tradisi kebatinan Jawa. Penulis buku Laku Spiritual Pak Harto, Bambang Wiwoho, menjelaskan Soeharto melakukan Cipta Roso Karso, yaitu dalam Islam dikenal dengan istilah Napsu, Kalbu, dan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini akibat porsi belanja pegawai di atas 50 persen. 39 daerah tersebut perlu dibantu dengan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari APBN. Agar tidak terjadi
Kasus-kasus pelanggaran hak warga, seperti kekerasan oleh aparat dan konflik tanah adat di Papua, menunjukkan lemahnya pembelaan politik dari wakil rakyat. Meskipun demokrasi elektoral berjalan dengan baik sejak Reformasi 1998, jarak antara suara rakyat dan keputusan politik semakin melebar, tercermin dari rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik. Hal
Penguatan kelembagaan partai politik diharapkan masuk dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memastikan fungsi partai politik dijalankan dengan baik. Temuan survei Litbang Kompas yang digelar pertengahan April 2026 menemukan 61,9 persen menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik (parpol) perlu masuk dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
BADAN Pusat Statistik (BPS) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 yang berlangsung di Yogyakarta Marriott, Kamis (4/6/2026) malam. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan “Saya tentunya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Mendagri yang telah menyelenggarakan acara award daerah berbasis data statistik yang dihasilkan BPS”.
Berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) “Ada Siapa di Balik MBG?” pada Desember 2025 menunjukkan sejumlah yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menjadi mitra penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG), diduga berafiliasi atau memiliki pertalian dengan partai politik. Dari 102 yayasan mitra MBG yang menjadi sampel penelitian ICW, ditemukan
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif di tengah eskalasi ketegangan situasi geopolitik global saat ini. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan perkembangan dinamika politik dunia menuntut peran diplomasi yang luar biasa. “Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti
Momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila yang tidak dihadiri oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi tanda tanya. Sementara, Presiden RI ke-5 yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian dengan menunjukkan keakrabannya dengan Presiden RI kini Prabowo Subianto. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro, mengusulkan pilkada digelar asimetris berdasarkan karakteristik tiap daerah. Siti menilai desain pilkada yang seragam tak selalu efektif diterapkan di semua wilayah. “Pilkada asimetris berangkat dari pengakuan atas perbedaan kapasitas
