Selama ini, keterwakilan buruh dalam lembaga legislatif memang sangat minim, sehingga kebangkitan kembali Partai Buruh pada 2021 sempat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi pekerja di parlemen. Namun, muncul persoalan mengenai tumpang tindih kepentingan yang sulit dihindari. Agenda perjuangan cenderung bergeser dari kepentingan kelas pekerja jangka panjang ke kebutuhan
Penggeledahan kantor KPU Palangka Raya oleh Kejari Palangka Raya berlangsung selama enam jam pada Selasa (28/4/2026) malam. Penyidik menyasar sejumlah ruangan, termasuk ruang bendahara, kepala bidang, dan komisioner, meski dari ruang komisioner tidak ditemukan dokumen relevan. Proses panjang penggeledahan dilakukan karena penyidik harus memilah dokumen yang berkaitan dengan perkara serta
Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan KPK sedang mendalami dugaan keterlibatan pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif saat mengikuti Pilkada 2024. KPK menduga adanya keterlibatan Ketua KONI Ponorogo, Sugiri Heru Sangoko (SHS), dalam pemberian modal politik kepada Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko (SUG) saat Pilkada 2024. SHS diduga menerima aliran
KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Galih Pramana Natanegara, mengungkapkan ada 10 modus korupsi yang paling sering terjadi di daerah, dengan suap pengadaan barang dan jasa sebagai yang paling dominan. Modus ini biasanya sudah diatur sejak tahap perencanaan proyek APBD, di mana kontraktor memberikan suap kepada kepala daerah,
Djohermansyah Djohan, salah satu penggagas otonomi daerah di Indonesia, menilai kebijakan otonomi daerah memerlukan bentuk baru. Tantangan penerapan otonomi daerah sudah terlihat dari awal penerapannya. Masih banyak daerah yang belum siap menerima kewenangan besar karena kapasitas birokrasi, sumber daya manusia, dan pengalaman pemerintahan yang masih terbatas. Sehingga menimbulkan berbagai persoalan
Secara historis, gagasan otonomi daerah sudah hadir sejak awal kemerdekaan. Dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 yang memperkenalkan struktur daerah seperti karesidenan, kabupaten, dan kota, hingga berkembang melalui berbagai regulasi seperti UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menekankan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Berbagai perubahan undang-uindang terus berlanjut hingga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah menyiapkan draf untuk membahas RUU Pemilu. Draf ini disiapkan jika sewaktu-waktu DPR mengundang untuk membahas RUU Pemilu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Kemendari sudah siap berproses dengan para mitra di Bappenas, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani
Usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum parpol memunculkan beragam respons. PDIP, Demokrat, PAN, dan NasDem menilai hal tersebut merupakan urusan internal partai dan berpotensi melanggar kebebasan berserikat. Jubir PDIP Guntur Romli menilai usulan itu melampaui kewenangan KPK dan meminta KPK fokus pada tugas pencegahan dan penindakan korupsi. Lebih
Tiga dekade setelah otonomi daerah, berbagai evaluasi terus mengemuka. Pengalaman masa lalu hingga tantangan saat ini menunjukkan bahwa relasi pemerintah pusat dan daerah terus mencari keseimbangan. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah yang berakibat pada penyalahgunaan
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah menimbulkan polemik di masyarakat. Rekomendasi ini dinilai dapat melemahkan independensi partai dalam menentukan internal organisasinya. Partai Golkar melihat usulan pembatasan ini menjadi hal lumrah karena selaras dengan budaya yang terbentuk dalam partainya, sementara sejumlah partai lain
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya regulasi yang mengatur pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu. Langkah tersebut disampaikan KPK menyusul hasil kajian Direktorat Monitoring KPK 2025 terkait identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya ada tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Presiden dan DPR RI
Meski ada sebagian kepala daerah yang tersandung masalah hukum, masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi, ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Besarnya skala pemerintahan menimbulkan kompleksitas persoalan juga di masing-masing daerah.
