Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Otonomi Daerah di Persimpangan: Menjembatani Kesenjangan Digital dan Birokrasi

Otonomi daerah menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun kini, prinsip desentralisasi menghadapi tuntutan besar berupa integrasi sistem digital dan penerapan reformasi birokrasi seragam. Tantangan krusial yang muncul adalah ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil. Kesenjangan ini berdampak

Selengkapnya »
15 Januari 2026

Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh, DPR Percepat Revisi UU Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi landasan bagi status keistimewaan serta otonomi khusus Aceh, kini telah berusia 20 tahun. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan tekadnya untuk mempercepat proses revisi regulasi tersebut dengan target penyelesaian paling lambat pada tahun 2026. Revisi dibutuhkan untuk memastikan kepastian hukum

Selengkapnya »
15 Januari 2026

Wacana Pilkada lewat DPRD dan Bagaimana Dulu SBY Menggagalkannya

Dorongan untuk merubah mekanisme pilkada dari langsung menjadi tidak langsung datan dari partai koalisi pemerintah seperti Gerindra dan Golkar dan diperkuat oleh perubahan sikap Partai Demokrat dengan alih efisiensi anggaran. Jika hal ini terjadi maka akan membuka peluang korupsi besar-besar yang lebih tertutup dan merusak lembaga. Perubahan sikap Partai Demokrat

Selengkapnya »
14 Januari 2026

Pemerintah Daerah dan Debottlenecking Distribusi Bantuan

Persoalan administrasi masih menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mengelola bantuan. Apabila pemiliki kuasa administrasi daerah tidak sigap maka secepat apa pun pemerintah pusat bergerak tidak akan berdampak. Bantuan akan tersendat untuk sampai diterima warga yang membutuhkan akibat adanya bottlenecking dalm hal distribusi bantuan. Persoalan administrasi tersebut mencakup proses pendataan

Selengkapnya »
14 Januari 2026

Revisi UU Pemilu: Paradoks Demokrasi Lokal di Era Digital

Wacana pengembalian pilkada ke DPRD kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran dan pencegahan politik uang, bahkan mendapat sinyal dukungan dari Presiden. Namun, arah kebijakan ini dinilai paradoksal karena di tengah kemajuan teknologi dan peluang demokrasi digital, justru ruang partisipasi rakyat semakin dipersempit. Padahal, teknologi seperti kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk

Selengkapnya »
13 Januari 2026

Sabda Mahkamah Konstitusi yang Mengunci Pilkada Langsung

Sejumlah putusan MK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa alih-alih membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, MK berulang kali mengunci pilkada sebagai pemilihan yang harus dilaksanakan secara langsung. Dasar konstitusional bagi pelaksanaan pilkada langsung diawali dengan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Melalui putusan ini, MK menawarkan enam desain keserantakan

Selengkapnya »
13 Januari 2026

Fokus pada Revisi UU Pemilu

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menimbulkan kontroversi. Namun, hal yang lebih urgen untuk segera dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu seharusnya sudah diselesaikan sebelum seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026. Sementara Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2025, Pilkada baru

Selengkapnya »
13 Januari 2026

Pilkada Lewat DPRD: Partai Vs Publik

Dinamika perpolitikan pemilihan kepala daerah menunjukkan adanya dua kubu antara partai politik dan publik. Usulan Pilkada melalui DPRD didukung oleh mayoritas partai politik di DPR namun di satu sisi akademisi, pengamat, aktivis pro demokrasi, dan masyarakat menolak tegas. Kelompok ini menilai mekanisme tersebut sebagai kemunduran masa pra-reformasi yang mengikis demokrasi

Selengkapnya »
12 Januari 2026

Jajak Pendapat “Kompas”: Publik Tetap Ingin Pilkada Langsung

Hasil jajak pendapat “Kompas” yag diselenggarakan Desember lalu menunjukkan konsistensi publik menolak pilkada oleh DPRD. Mayoritas publik tetap menghendaki pilkada langsung yakni sebanyak 77,3 persen dan hanya 5,6 persen saja yang memilih pilkada oleh DPRD. Jajak pendapat ini dilakukan melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi

Selengkapnya »
12 Januari 2026

Terkait Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ini Perintah Ketum PDIP Megawati

PDIP menggelar Rakernas I di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10 Januari 2026). Dalam pertemuan itu, partai membahas dan menentukan sikap atas wacana pilkada yang dilakukan oleh DPRD. Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk menjaga prinsip kedaulatan yang dihasilkan dari reformasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen)

Selengkapnya »
12 Januari 2026

Dana Otsus 2026: Tanah Papua Rp9,43 Triliun, Aceh Rp4,19 Triliun

Dalam APBN 2026, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebesar Rp14 triliun lebih. Sebagaimana bunyi pasal 13 ayat (1) UU 17/2025 tentang APBN 2026 “”Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp14.000.629.540.000 (empat belas triliun enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat

Selengkapnya »
09 Januari 2026
Search