Joko Widodo, nama yang tidak lagi sekedar melekat pada mantan presiden namun telah berkembang menjadi simbol keberlanjutan politik, titik temu kepentingan elite, dan referensi elektoral yang masih diperhitungkan banyak partai. Hingga muncul fenomena populer disebut “Jokowi Effect”. Persoalannya muncul ketika demokrasi terlalu bertumpu pada satu figur, institusi politik menjadi tidak
Kemunduran demokrasi Indonesia ditandai dengan melemahnya kebebasan sipil, pengawasan legislatif dan yudikatif, serta integritas pemilu. Laporan V-Dem Institute 2026 menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori rezim otokrasi elektoral, dengan skor Indeks Demokrasi Liberal (LDI) turun dari 0,36 pada 2023 menjadi 0,30 pada 2025. Menurut Titi Anggraini, akar persoalan terletak pada
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus dikomunikasikan antar partai politik baik secara formal maupun informal, ujar Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada keputusan final apakah regulasi tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen. Pada prinsipnya, seluruh partai menginginkan pemilu berikutnya berjalan jujur dan adil serta tidak merugikan masyarakat. Pembahasan
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa skema Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam ketentuan baru tersebut, penerima DBH tidak terbatas pada daerah penghasil saja, melainkan juga mencakup wilayah yang terdampak langsung
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tiga tekanan sekaligus: dinamika geopolitik global, perubahan kebijakan nasional, dan tuntutan lokal masyarakat. Misalnya, konflik Timur Tengah yang berdampak pada kebijakan nasional yang menuntut sinkronisasi kuat antara pusat dan daerah. Kepala daerah juga dituntut memenuhi janji politik,
Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik,
Pengungsi perempuan Papua, Yokbeth Felle dari Aneta Papua, mengeluhkan adanya kelelahan batin yang mendalam akibat konflik bersenjata yang tak usai di tanah Papua sebagaimana dikutip “Kenapa Tuhan menciptakan kami perempuan Papua yang melahirkan untuk dibunuh oleh korban Indonesia? Lebih baik Tuhan menutup dengan ini supaya kami tidak beranak”. Yokbeth Felle
Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, berbeda pendapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Mardani menolak pendapat Deddy terkait RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya menjadi inisiatif pemerintah. Usulan pemerintah juga akan tetap diambil kesepakatan oleh
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Diketahui sepanjang 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, serta 26 kasus hingga April 2026. Tindakan kekerasan yang
Paradoks demokrasi adalah sistem yang lahir untuk menghindari tirani justru sering melahirkan dinasti politik. Kekuasaan memiliki naluri untuk mempertahankan diri dengan cara diwariskan kepada keluarga. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan ide berubah menjadi silsilah keluarga. Sehingga timbul pertanyaan apakah kemenangan diraih karena gagasan atau sekedar nama belakang yang melekat
Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Eduardo menjelaskan bahwa aturan penggunaan APBD untuk Pilkada menyulitkan fleksibilitas anggaran, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 tahun 2020. Meskipun pemerintah
Ketua DPP Partai Ummat Ahmad Akhyar Muttaqin menilai pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amie Rais megenai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mewakili keresahan di masyarakat dan merupakan kebebasan berpendapat dari opini pribadinya. Ia pun mempersilahkan pihak yang merasa bahwa pernyataan Amien Rais tersebut sebagai fitnah agar melaporkannya kepada penegak
