Kasus dugaan jual beli jabatan di Pati dan Ponorogo menunjukkan betapa rawannya sektor rekrutmen aparatur pemerintah terhadap praktik korupsi. KPK menilai pengisian jabatan sering dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi, di mana kedekatan relasi atau suap lebih diutamakan daripada kompetensi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola SDM pemerintahan masih jauh
UU Otonomi Khusus Papua diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto untuk mempercepat pembangunan di Papua. Saat ini program percepatan kesejahteraan Papua sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Salah satunya terkait kelanjutan pasca pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi. Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah
Masyarakat kecil menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun. Masyarakat menilai walikotanya telah berhasil membangun beragam fasilitas publik dan mengubah wajah Kota Madiun ala Jogjakarta. Penilaian ini menunjukkan adanya realitas sosial bahwa sebagai orang baik hati tidak sama dengan realitas politik yang menganggapnya sebagai pelaku korupsi dengan suap proyek bermodus CSR. Fenomena
Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan keputusan nasional berbasis bukti sulit terwujud.
Kelahiran dua partai politik baru dalam waktu bersamaan pada Januari 2026 yakni Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Partai Gema Bangsa memosisikan diri mendukung pemerintah sementara Partai Gerakan Rakyat mendukung status quo dan digadang memosisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan. Lahirnya dua partai politik ini di satu
Bawaslu RI menerbitkan dua buku kompilasi putusan-putan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang menyangkut perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan. Dua buku tersebut berjudul “Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024,
Fenomena menjelang pemilihan umum (pemilu) adalah lahirnya partai-partai politik baru meski menunjukkan penurunan jumlah di tiap-tiap pemilu. Belakang ini sudah ada tiga parpol baru yang mendeklarasikan diri yakni Partai Rakyat Indonesia 8 Agustus 2025), Partai Gema Bangsa (17 Januari 2026), dan Partai Gerakan Rakyat (18 Januari 2026). Lahirnya partai-partai ini
Diskursus pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD yang masih terus bergulir dinilai berpotensi meningkatkan biaya politik dan membuka peluang terjadinya transaksi di ruang tertutup yang sulit diawasi publik. Sebagaimana disampaikan oleh Titi Anggraini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), “Memilih Pilkada tidak langsung justru membuat ancaman politik biaya tinggi
Ada dua hal yang menyebabkan banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi menurut aktivis antikorupsi, Tama S Langkun, yakni hukuman yang tidak menjerakan dan mahalnya biaya politik. Rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa kasus korupsi terbilang tidak berat. “Penelitian ICW beberapa tahun lalu dan saya kira masih relevan, itu rata-rata
Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC), Ikhwanul Marif, menilai teknologi Artificial Intelligence (AI) tidak bisa menggantikan peran sisi humanisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam ruang dialektika dan aspirasi publik. Fenomena anggota DPR digantikan oleh AI sangat wajar melihat kinerja DPR yang tidak optimal dan korup menimbulkan sarkasme dari publik.
Di tengah kondisi politik yang serba instan dan bergantung pada fluktuasi angka survei mingguan atau pro kontra diskursus di media, Megawati Soekarnoputri menunjukkan posisi anomali yang membaca kondisi dengan cara yang berbeda. Posisi Megawati Soekarnoputri merepresentasikan konsep yang mulai langka dalam praktik kekuasaan kontemporer yakni berorientasi pada jangka panjang. Kekuasaan
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa masalah operasi tangkap tangan (OTT) menjadi tanggung jawab dari masing-masing. Kemendagri tidak punya kewenangan mengawasi 24 jam, karena mereka dipilih oleh rakyat maka seharusnya rakat memilih pemimpinnya yang berintegritas. Apabila kejadiannya terus berulang maka yang harus diperhatikan adalah sistemnya. “Perlu kita perhatikan sistemnya,
