Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu setelah terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu melalui putusan perkara Nomor 200-PKE-DKPP/X/2025, 205-PKE-DKPP/XI/2025, dan 207-PKE-DKPP/XII/2025. Tiga penyelenggara pemilu tersebut adalah Firman Iman Daeli (Anggota KPU Kabupaten Nias Barat) Muhammad Habibi (Anggota KPU

Selengkapnya »
11 Februari 2026

Indeks Korupsi Indonesia 2025 Dapat Skor 34, Sama Seperti Nepal

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Dari 180 negara yang dilibatkan, Indonesia menempati peringkat 109. Sementara, pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 99. Beberapa

Selengkapnya »
11 Februari 2026

Meramal Masa Depan Indonesia: Pemilu, Pilkada, dan Kuasa Partai Politik

Pemilu dan Pilkada seharusnya dipandang sebagai cermin masa depan Indonesia. Jika hanya dianggap sekadar agenda lima tahunan untuk merebut kekuasaan, maka masa depan bangsa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Partai politik memiliki peran sentral dalam pemilu dan pilkada. Sebagai pihak yang menentukan siapa yang diusung, narasi apa yang dibangun,

Selengkapnya »
10 Februari 2026

Integritas Penyelenggara Pemilu dan Bayang-bayang Intervensi Partai Politik

Upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu saat ini masih dibayangi oleh intervensi partai politik. Bahkan intervensi ini sudah ada sejak proses rekrutmen petugas penyelenggara. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan namun masih ada ambisi elite yang seolah berusaha memperpanjang masa kekuasaannya. Caranya

Selengkapnya »
10 Februari 2026

Jebakan “Epstein” di Panggung Politik

Tumpukan dokumen “Epstein Files” yang selama bertahun-tahun tertutup di ruang Pengadilan Manhattan, Amerika Serikat kini dirilis satu per satu. Ini menyadarkan publik bahwa dokumen-dokumen tersebut menyingkap bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di luar gedung-gedung pemerintahan dan parlemen. Jaringan yang dibangun oleh Epstein adalah operasi “honey trap” atau jebakan asmara skala besar.

Selengkapnya »
09 Februari 2026

Pilkada Dipilih DPRD: Mengkhianati Suara Rakyat, Menghina Suara Tuhan

Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD yang terus digaungkan setidaknya memiliki tiga dalih utama yakni efisiensi anggaran, politik berbiaya tinggi, dan polarisasi sosial. Namun argumen tersebut dinilai lebih sebagai pembenaran politik ketimbang solusi kebijakan. Dalih efisiensi anggaran mengabaikan fakta bahwa demokrasi memang menuntut biaya, sebagaimana akuntabilitas menuntut keterbukaan.

Selengkapnya »
09 Februari 2026

Survei Indikator Politik: Kepuasan Kinerja Presiden Prabowo 79,9%

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilaksanakan pada tanggal 15-21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 79,9 persen. Dari jumlah tersebut, 13 persen menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas, sementara 17,1 persen merasa kurang

Selengkapnya »
09 Februari 2026

Bawaslu Matangkan Desain Pengawasan Pemilu

Bawaslu tengah menyempurnakan rancangan kelembagaan pengawasan pemilu sebagai dasar untuk memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu di masa depan. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan “Secara historis dan kontekstual, keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bawaslu diperlukan

Selengkapnya »
06 Februari 2026

Penggunaan “Buzzer” Hingga “Influencer” dalam Kampanye Politik Belum Diatur

Pemanfaatan media sosial oleh partai politik mendorong politisi untuk merekrut pendengung (buzzer) hingga pemengaruh (influencer). Namun dalam implementasinya, belum ada dasar aturan meski terdapat celah aliran dana. Penggunaan buzzer dan influencer menurut Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos, sah-sah saja. Selama si pemengaruh mendeklarasikan

Selengkapnya »
06 Februari 2026

Anggota DPR: Infrastruktur Pemilu Harus Diamankan Seperti Perbankan

Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan bahwa infrastruktur sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus diamankan sangat ketat seperti sistem perbankan. “Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” kata Romy di Jakarta, Kamis. Beliau menilai ancaman terhadap pemilu saat ini

Selengkapnya »
06 Februari 2026

DPR Usul Kepala Daerah Tak Pegang Lagi Proyek Jalan, Ini Alasannya

Dalam rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, isu disparitas kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu bahasan utama. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menekankan bahwa persoalan jalan daerah bukan hanya terkait besarnya anggaran, melainkan lebih pada aspek tata kelola dan konsistensi kebijakan. Ia mencatat bahwa selama dua

Selengkapnya »
05 Februari 2026
Search